Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Desember 2, 2007

Menggagas tentang Wakil Kepala Sekolah di Tingkat Sekolah Dasar

Menggagas tentang Wakil Kepala Sekolah Di Tingkat Sekolah Dasar

Oleh: Mohammad Saroni, Guru SMK Brawijaya Mojokerto.

 

Mohammad Saroni
Guru SMK Brawijaya Mojokerto

Wakil Kepala Sekolah di Sekolah Dasar?  Wah, sungguh sebuah gagasan yang sangat bagus. Saat itu penulis berbincang dengan Pengawas Sekolah di Kota Mojokerto dan dari perbincangan tersebut muncullah sebuah gagasan yang menurut penulis sangat brilian! Dan, seharusnya semua pihak mempunyai gambaran tentang gagasan tersebut serta selanjutnya mewujudkannya dalam sebuah kondisi yang pas, yaitu pentingnya Wakil Kepala Sekolah di Tingkat  SD!

Selama ini kita mendapati kenyataan bahwa hampir semua sekolah dasar hanya dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah sehingga mengakibatkan kepala sekolah menjadi pemborong setiap kegiatan di sekolah dan di luar sekolah. Kegiatan di dalam sekolah menuntut pengendalian dari kepala sekolah, demi-kian juga kegiatan di luar sekolah. Dari kondisi ini saja kita dapat melihat betapa sibuk dan beratnya tugas yang harus dipikul oleh kepala sekolah, khususnya di dalam hal ini di tingkat sekolah dasar.

Pembicaraan kami berkisar pada upaya mengkondisikan sekolah se-hingga benar-benar kondusif untuk sebuah institusi pengeloa sekolah profess-sional. Kami berpendapat bahwa sudah saatnya sekolah dikelola secara profess-sional sebab pada kenyataannya sekolah merupakan tempat kita menjalankan profesi kita sebagai seorang guru, pendidik.

Bapak Pengawas sekolah mengatakan bahwa seharusnya di tingkat sekolah dasar juga perlu diangkat seorang wakil kepala sekolah sehingga di dalam proses pengelolaan sekolah, kepala sekolah mempunyai pendamping dalam menentukan keputusan atau memikirkan langkah-langkah strategis berkaitan dengan  pengelolaan sekolah secara professional.

Dalam hal ini kita berasumsi bahwa jika sebuah organisasi dikelola oleh orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama, tentunya banyak hal yang dapat dicapai selama proses pengelolaan dibandingkan pengelolaan single seperti yang selama ini kita ketahui bersama. Bukankah pemikiran dua orang lebih baik daripada pemikiran seorang saja?!

Dengan pemikiran lebih dari seorang, maka tentunya bakal didapatkan variasi pendapat yang sebenarnya merupakan pengembangan dari setiap aspek yang harus dikerjakan oleh sekolah dan terlupakan oleh seorang kepala sekolah akibat keterbatasan kemampuan berpikir seorang kepala sekolah.

Logika kita, urusan sekolah sebenarnya merupakan urusan yang sangat rumit sebab banyak sekali aspek yang harus diselesaikan. Kita dapat menyebut-kan dalam hal ini adalah urusan intern dan urusan ekstern. Urusan intern me-liputi berbagai elemen, misalnya SDM, sarana prasarana sekolah, hubungan antar personal sekolah, dalam urusan intern ini seorang kepala sekolah harus dapat melakukan prediksi terhadap SDM yang dipimpinnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang pada tempat yang salah juga. Seorang kepala sekolah harus dapat menentukan si A cocok mengajar di kelas I, atau kelas II atau kelas rendah dan kelas tinggi. Dan, tentunya hal tersebut menuntut kemampuan pribadi, baik mental maupun skill yang bagus dari kepala sekolah. Tanpa kemampuan yang baik, tentunya semuanya bakal semrawut, amburadul dan kesalahan orang di tempat yang salah bakal terjadi, the wrong man at the wrong place!

Karena keterbatasan tersebutlah, maka muncul gambaran kasar dihati kami untuk munculnya sosok pendamping kepala sekolah di dalam proses pengelolaan sekolah sehingga segala program dapat terwujudkan dan ke-mungkinan program yang terlupakan dapat digapai oleh para pendampingnya.

Ketika kami melanjutkan pembicaraan kami, maka setidaknya kami mendapatkan beberapa kesempatan atas eksistensi wakil kepala sekolah di tingkat sekolah dasar. Kami beranggapan bahwa keberadaan seorang wakil kepala sekolah di tingkat sekolah dasar sudah saatnya kita pikirkan bersama dan selanjutnya diwujudkan dalam sebuah keputusan tentang pengagkatan seorang guru sebagai wakil kepala sekolah di tingkat sekolah dasar. Coba kita pikirkan, berapa banyak sekolah yang proses pengelolaannya amburadul sebab tidak terkelola secara baik oleh karena pemikiran tunggal seorang kepala sekolah.

Beberapa hal yang dapat kami simpulkan dan kemudian menjadi catatan  selalu terngiang di hati penulis bahwa perwujudan wakil kepala sekolah di tingkat sekolah dasar adalah sebagai:

1. Kaderisasi Kepala Sekolah

Kaderisasi berarti kita mempersiapkan seseorang untuk pada suatu saat menempati  posisi tertentu di dalam sebuah organisasi atau institusi. Hal ini terkait kenyataan bahwa setiap pemimpin pasti mengalami pergantian jika memang sudah waktunya.

Kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di dalam sebuah sekolah dan pada saatnya nanti harus bergulir atau berganti dengan yang lainnya. Entah kepala sekolah tersebut bergulir dengan berpindah tempat meng-abdi atau karena telah habis masa pengabdiannya sebagai kepala sekolah, pensiun. Jika hal ini terjadi, maka tentuya diperlukan seseorang yang dapat menggantikannya sebagai kepala sekolah.

Dengan dibentuknya wakil kepala sekolah, maka setidaknya pada saat harus menggantikan sebagai kepala sekolah atau ditugaskan sebagai kepala sekolah, maka sang guru yang sudah menjadi wakil kepala sekolah sudah mempunyai kesiapan diri sebagai seorang pemimpin di sekolah. Dengan bekal pengalaman pada saat menjadi wakil kepala sekolah, maka seorang guru dengan mudah memposisikan diri sebagai kepala sekolah.

Penunjukkan seorang guru sebagai wakil kepala sekolah merupa-kan langkah menuju persiapan menjadi pimpinan sekolah yang benar-benar kompeten di bidangnya. Dengan menjadi wakil kepala sekolah, maka setidaknya seorang guru menpunyai berbagai bekal, baik penge-tahuan, keterampilan maupun sikap terbaik sebagai seorang pimpinan. Hal ini sangat penting sebab di dalam sisi konsep organisasi, maka salah satu syarat seorang pimpinan adalah harus mempunyai kemampuan yang melebihi anak buahnya atau mempunyai pengalaman dibidangnya secara baik.

Memang, upaya kaderisasi kepala sekolah dengan menugaskannya sbagai seorang wakil kepala sekolah merupakan lankahpraktis dan efektif bagi pemerintah untuk mempersiapkan seorang guru menjadi kepala sekolah. Setidaknya dalam hal ini seorang kepala sekolah yang berasal dari wakil kepala sekolah adalah seseorang yang benar-benar menguasai bidang kerjanya dan mempunyai kerangka kerja serta kebiasaan seorang kepala sekolah.

Disinilah kelebihan yang bakal kita  dapatkan jika menerapkan ke-bijakan mengangkat seorang guru menjadi seorang wakil kepala sekolah. Proses kaderisasi yang kita terapkan merupakan by pass yang memper-cepat kita menciptakan seseorang yang siap melakukan pekerjaan sebab menjadi seorang kepala sekolah itu artinya sama dengan magang sebagai kepala sekolah. Dalam hal ini kita tidak perlu lagi teori-teori yang  dakik-dakik sebab secara langsung menjalani kegiatan sebagai seorang pimpin-an sekolah secara magang.

2. Jenjang karier seorang pegawai negeri

Bahwa seorang kepala sekolah adalah jabatan fungsional yang didapatkan sebagai kelanjutan dari karier seseorang setelah mengabdi dalam waktu tertentu dan sudah memenuhi persyaratan untuk menempati posisi ter-sebut.

Bagi seorang pegawai negeri, guru, maka kita mengetahui bahwa pada awanya seseorang menjadi guru dengan pangkat rendah, tetapi seiring perjalanan waktu dan pengabdiannya yang semakin lama ditunjang dengan berbagai kemampuan yang ditunjukkan selama mengabdi sebagai seorang guru, maka setiap periode tertentu terjadi kenaikan pangkat yang merupakan konsekuensi jabatan.

Kenaikan jenjang seorang guru PNS sebenarnya sudah jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ada yang berlaku secara otomatis, yaitu KPO (Kenaikan Pangkat Otomatis), setiap empat tahun sekali, lalu berkembang aturan baru dengan mengajuhkan PAK (Pengajuan Angka Kredit)  yang dalam hal ini dilaksanakan sesuai dengan data pelaksanaan tugas pem-belajaran dan beberapa data atau portofolio yang berhasil dilaksanakan selama melaksanakan tugas sebagai guru. Dan, wacana terakhir adalah peningkatan jenjang kepangkatan dengan mengikuti proses sertifikasi yang dilakukan oleh tim asesor atas beberapa berkas data atau portofolio guru.

Semua itu menunjukkan bahwa kepangkatan di dalam PNS guru sebenar-nya merupakan kepangkatan yang didapatkan berdasarkan jenjang karier selama seeorang mengabdikan diri sebagai seorang guru. Sebagai seorang PNS, maka sudah pasti setiap periode tertentu tingkat kepangkatan dan golongan seseorang mengalami penyesuaian berdasarkan pengabdi-annya sebagai guru dengan dibuktikan melalui portofolio kegiatannya. Hal ini sebenarnya tidak berbeda setiap tahunnya. Bahwa penilaian seseorang untuk dapat dan tidaknya mengalami kenaik-an pangkat dan golongan di dalam lingkungan PNS guru adalah berdasarkan lengkap dan tidaknya perangkat penilaian, pembelajaran yang dibuatnya selama melaksanakan tugasnya. Semakin lengkap berkas atau portofolionya, maka semakin mudah bagi sang guru untuk memperoleh kenaikan pangkat dan golongan.

Diakui atau tidak, sebenarnya di setiap hati kecil guru selalu muncul keinginan untuk suatu saat nanti mencapai posisi sebagai seorang kepala sekolah sebab kepangkatan dan golonganya sudah mencukupi untuk hal tersebut. Hal ini merupakan pengharapan yang tidak dapat dipungkiri dan pasti datang kepada semua guru yang sudah sampai pada tahapan tersebut. Dan, inilah yang dinamakan sebagai jenjang karier dalam professionalisme. Ini merupakan kondisi otomatis yang bakal dialami dan diharapkan oleh setiap guru.

Tentunya jika hal ini diterapkan secara benar, maka setiap guru pasti mempunyai kesempatan yang sama dalam  mencapai puncak karier di sekolah, yaitu menduduki posisi sebagai kepala sekolah. Dan, hal ini dapat menjadi salah satu pendorong semangat guru untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Rangsangan bahwa setiap guru mempunyai kans untuk menjadi kepala sekolah dengan melalui jalur karier dan mendasarinya dengan magang sebagai wakil kepala sekolah.

Jabatan fungsional di dalam institusi merupakan jenjang karier yang pasti dijalani oleh setiap PNS guru, sehingga eksistensinya benar-benar diakui secara nyata. Dan pengharapan masa depan bukan sekedar mimpi di siang bolong sehingga semangat bekerjanya meningkat dan selalu meningkat sepanjang masa pengabdiannya.

3. Pemecahan masalah penumpukan guru pada pangkat, golongan tinggi di sekolah yang sama tanpa job sesuai dengan kepangkatannya tersebut

Permasalahan yang seringkali dan sampai sekarang menjadi pekerjaan rumah tetapi sepertinya tidak pernah diselesaikan adalah bertumpuknya pegawai dengan kepangkatan dan golongan tinggi pada tepat yang sama sehingga terjadi kebingungan dalam memposisikan sesuai job kepangkat-annya tersebut.

Kita seringkali mendapati kenyataan bahwa di sebuah kantor ada banyak pegawai yang mempunyai posisi sama dengan kepangkatan yang sama dan tidak menempati job diskripsi sebagaimana seharusnya. Sebagai-mana di sekolah dasar yang terdiri atas sekitar sepuluh orang, seringkali semuanya mempunyai posisi yang sama sehingga hal tersebut seringkali menjadi permasalahan khusus dengan kepala sekolah, yang dalam hal ini-pun mempunyai posisi kepangkatan yang sama.

Di sebuah sekolah dasar, kita mendapati seorang kepala sekolah yang pada umumnya mempunyai posisi sebagai Guru Pembina dengan golongan IVa  sedangkan guru yang lain juga mempunyai posisi yang sama. Secara kualitas seharusnya kondisi ini mampu meningkatkan kualitas proses disekolah, tetapi pada kenyataannya hal tersebut justru menjadi sumber permasalahan yang tiada habisnya.

Permasalahan yang seringkali terjadi adalah pertentangan secara implicit yang terjadi diantara guru dan kepala sekolah yang mempunyai posisi kepangkatan yang sama. Mereka seringkali bertentangan sebab merasa menempati posisi yang sama sehingga yang terjadi adalah rebutan enggan melakukan kebijakan  yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Mereka merasa berpangkat sama sehingga tidak merasa harus mengikuti kebijakan kepala sekolah.

Para guru tersebut berpola pikir bahwa pangkat mereka sama, berarti tidak ada kepantasan untuk memerintah.  Mungkin mereka berprinsip bahwa sesama bis kota tidak boleh mendahului! Sesama pangkat tidak boleh memerintah! Tentunya kondisi seperti ini tidak bakal mendukung kelancaran proses pengelolaan sekolah, justru menghambat kemajuan sekolah. Masing-masing personal enggan menjalankan perintah kepala sekolah. Apa yang terjadi jika seperti ini?

Oleh karena itulah, maka sudah saatnya kita berpikir bahwa mereka yang sudah mempunyai posisi kepangkatan perlu disirkulasi scara merata dengan mengangkat mereka sebagai wakil kepala sekolah sekaligus sebagai ajang untuk  melakukan magang sebagai calon kepala sekolah. Dan dengan program seperti ini, maka selanjutnya untuk menjadi seorang kepala sekolah, maka seorang guru harus pernah menduduki jabatan sebagai wakil kepala sekolah. Syarat ini harus dipenuhi oleh setiap guru yang berkeinginan untuk menjadi kepala sekolah atau memang jalur kariernya sudah sampai pada waktunya maju sebagai kepala sekolah.

Dengan mendistribusikan guru-guru yang sudah menempati posisi kepangkatan tinggi pada job yang ada, maka tidak ada lagi guru yang me-rasakan enggan melaksanakan tugas dan kewajibannya. Guru pasti me-nyadari bahwa menempati posisi sebagai wakil kepala sekolah merupakan suatu keharusan untuk dapat mencapai jenjang karier tertinggi di sekolah, yaitu sebagai kepala sekolah. Jika mereka tidak mau menempati posisi sebagai wakil kepala sekolah, maka selamanya mereka tidak mempunyai kesempatan sebagai kepala sekolah.

Begitulah hasil berbincangan penulis dengan Pengawas Sekolah yang sempat melihat dan mengevaluasi serta membimbing kami di dalam mengelola sekolah sehingga benar-benar efektif dan mengerti tugas dan kewajiban masing-masing serta selalu siap sedia menempati posisi sebagai wakil kepala sekolah sebab posisi tersebut merupakan syarat untuk menempati posisi sebagai kepala sekolah.

Dengan kebijakan seperti itu, maka setidaknya setiap guru mempunyai ke-sempatan yang sama untuk menjadi seorang kepala sekolah dan memahami bahwa menjadi kepala sekolah adalah sebuah keniscayaan bagi mereka jika sudah sampai waktunya. Hal ini juga untuk menghindarkan terjadi pengka-vlingan posisi kepala sekolah sebagai obyek yang memberikan masukan illegal bagi oknum tak bertanggungjawab.

Semoga dengan kebijakan seperti ini, maka semua guru siap menjadi kepala sekolah secara karier dan tidak perlu harus ‘membeli jabatan kepala sekolah‘ sebab saat itu pasti datang dengan sendirinya kepada mereka. Dan, kamipun menuntasi perbincangan sebab tugas kami yang harus segera diselesaikan. Semoga isi perbincangan benar-benar dapat diwujudkan. Dan, kami saling mengucap salam dan berharap perbincangan dapat dilanjutkan dilain waktu.

Mojokerto, September 2007

———
Download artikel ini dalam format word document [klik disini]

About these ads

Responses

  1. saya setuju sekali dengan pemikiran seperti ini. memang sangat menyedihkan suasana pendidikan di indonesia sudah seperti ladang bisnis yang menguntungkan. sehingga kurang loyalitas, sampai harus beli jabatan kepsek.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 71 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: