Bea Siswa Miskin Dianggarkan Rp14,9 M, Guspardi: Harus Transparan dan Perluas Akses Publik

Padang, Pemprov Sumbar sudah berencana akan menganggarkan dana kemiskinan Rp37,3 miliar dalam APBD 2009. Anggaran tersebut tersebar di berbagai dinas, berbentuk pelatihan, bantuan permodalan dan dana langsung untuk pendidikan warga miskin. Dinas Pendidikan mendapat alokasi dana kemiskinan paling besar yakni Rp14,9 miliar.

Anggaran itu rencananya ditujukan untuk bea siswa warga miskin dan berprestasi dengan tiga kategori di antaranya bea siswa anak miskin di SMP/MTsN sebanyak 24.500 siswa, bea siswa mahasiswa kurang mampu Rp4,5 miliar dan bea siswa mahasiswa miskin dan berprestasi di Kairo untuk 39 orang mahasiswa dengan dana sebesar Rp497 juta. Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman Bur mengatakan bea siswa untuk tingkat SMP/MTsN dikucurkan untuk mem-back up program penuntasan wajib belajar 9 tahun. Besarannya antara Rp70 ribu sampai Rp80 ribu per orang dan langsung ditransfer ke rekening sekolah.

Tiap kabupaten/kota akan mendapat jatah secara proporsional sesuai jumlah siswa miskin di daerah tersebut. Untuk pendataan siswa miskin, selain berpedoman pada data Badan Pusat Statistik (BPS) juga memanfaatkan data siswa miskin yang ada di masing-masing daerah. Sayangnya kata Burhasman sekalipun sudah sering diminta Disdik kabupaten/kota tetap saja enggan mendata dan mengirimnya ke provinsi.

Namun ia menggaransi dana tersebut tidak akan salah sasaran karena Disdik Sumbar akan menurunkan tim monitoring. “Tim akan mengkroscek setiap data yang diajukan Disdik kabupaten/kota untuk memastikan data tersebut valid dan sesuai kriteria. Tim akan mendatangi sekolah calon penerima bea siswa. Kalau masih diragukan bisa langsung mendatangi rumahnya untuk mendapatkan informasi secara langsung,” bebernya.

Sementara, bea siswa untuk mahasiswa juga akan dibagi secara proporsional untuk masing-masing perguruan tinggi (PT). “Dana langsung didrop ke rekening PT dan rektor yang berwenang dalam proses rekrutmennya sesuai kuota yang ditetapkan gubernur. Begitu juga untuk bea siswa mahasiswa miskin dan berprestasi di Kairo ditransfer langsung ke rekening dan kwitansinya langsung mereka tanda tangan,” terangnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Guspardi Gaus meminta Disdik memperkuat publikasi dan sosialisasi program serta tahapan pelaksanaannya.

Hal itu diperlukan sebagai bentuk transparansi dan memperluas akses publik serta menjamin mereka yang menerima sudah sesuai kriteria, miskin dan berprestasi. “Kalau tidak, hanya orang dekat kekuasaan yang bisa menikmati bea siswa itu,” ujarnya.

Ditegaskannya sosialisasi dan publikasi bukan hanya tangung jawab provinsi tetapi Disdik kabupaten/kota juga harus menyebarkannya ke semua sekolah. Sebab tidak semua daerah bisa mengakses informasi melalui internet dan media massa. Khusus untuk bea siswa ke Mesir harus berdasarkan peringkat tertinggi dari ujian yang dilakukan Depag karena bisa saja jumlah yang lulus banyak. “Jadi harus fair agar tidak ada protes di kemudian hari,” tukasnya. [Padek, 13/10/08]