Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Mei 30, 2009

Fungsi Dewan Pendidikan

Fungsi Dewan Pendidikan

Oleh : Prof. H. Jasmi Jusfah,
Ketua Dewan Pendidikan

Pendidikan nasional di daerah dilaksanakan atas dasar pemikiran bahwa masyarakat di daerah merupakan fondasi yang kuat dalam pengembangan kualitas SDM. Dalam bidang moral, masyarakat daerah lah yang paling mengetahui permasalahan dan kebutuhan mereka sendiri dan mereka itulah yang harus berperan lebih besar sebagai penentu kebijakan operasional, penanggungjawab, serta pelaksana terdepan dari pengelolaan sistem pendidikan nasional.

Sesuai dengan konsep desentralisasi pendidikan, masyarakat dianggap sebagai pihak yang paling menentukan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem pendidikan, khususnya sistem pendidikan dasar dan menengah di setiap daerah. Masyarakat adalah sumber inspirasi, inovasi, dan motivasi, serta sasaran yang harus dicapai dari sistem pendidikan yang bermutu di daerah. Masyarakat juga merupakan sumber dana bagi penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah, di luar biaya yang diperoleh dari sumber-sumber anggaran pemerintah. Dengan demikian, masyarakat adalah stakeholder dari sistem pendidikan dasar dan menengah, atau pihak yang paling menentukan terhadap sistem dan proses pendidikan di daerah.

Kita ketahui bahwwa masyarakat itu kenyataannya sangat kompleks dan tidak memiliki batas yang jelas, sehingga sulit menentukan masyarakat yang mana sebagai stakeholder di bidang pendidikan. Salah satu cara, memfungsikan masyarakat sebagai stakcholder tersebut adalah dengan menggunakan prinsip perwakilan, yaitu memilih sejumlah kecil dari seluruh anggota masyarakat untuk melaksanakan fungsi-fungsi kontrol, pemberi masukan, pemberi dukungan dan pengawasan, serta fungsi mediator antara masyarakat dengan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut di tingkat kabupaten dilakukan Dewan Pendidikan. Dengan demikian Dewan Pendidikan adalah merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Justru itu Dewan Pendidikan berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

Penyelenggaraan pendidikan di daerah memerlukan dukungan masyarakat yang memadai. Sebagai langkah alternatif dalam mengupayakan perolehan dukungan masyarakat untuk sektor pendidikan ini adalah dengan menumbuhkan keberpihakan konkret dari semua lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mulai dari pimpinan negara, sampai aparat yang paling rendah, termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industri. Keberpihakan konkret itu perlu disalurkan secara politis menjadi suatu gerakan bersama (collective octiorr i yang diwadahi Dewan Pendidikan di kabupaten.

Dewan Pendidikan merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Dinas Pendidikan Kabupaten maupun dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Posisi Dewan Pendidikan maupun Dinas Pendidikan Kabupaten maupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan (otonomi) masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dewan Pendidikan dibentuk berdasarkan kesepakatan dan tumbuh dari bawah berdasarkan sosiomasyarakat dan budaya serta sosiodemografis dan nilai­nilai daerah setempat) sehingga lembaga tersebut bersifat otonom yang menganut asas kebersamaan menuju ke arah peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di daerah yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kondisi mi hendaknya dijadikan dasar pertimbangan oleh masing-masing pihak atau stakeholder pendidikan di daerah agar tidak terjadi adanya pelanggaran hukum administrasi negara yang mengakibatkan adanya konsekuensi hukum baik perdata maupun pidana di kemudian hari.

Sesuai tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan sebagai suatu organisasi masyarakat pendidikan adalah sebagai berikut:

  1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
  2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Peran Dewan Pendidikan

Keberadaan Dewan Pendidikan harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah. Oleh karena itu, pembenitukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Dewan Pendidikan adalah sebagai berikut:

  1. Memberi pertimbangan (advisory body) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan,
  2. Pendukung (supporting agent), balk yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
  3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
    4. Mediator antara Pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Fungsi Dewan Pendidian

Untuk menjalankan perannya itu, Dewan Pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut:

  1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
  4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai:  a). kebijakan dan program pendidikan; b). kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan, c). kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; d). kriteria fasilitas pendidikan; dan e). hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
  5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.
  6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Berdasarkan kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kabupaten Padangpariaman, sesuai pula dengan tujuan pokok Dewan Pendidikan, serta peran dan fungsinya maka dalam usaha menunjang kegiatan pendidikan di Kabupaten Padangpariaman ternyata ujian nasional (UN) dan ujian sekolah (US) terjadi peningkatan yang cukup berarti.

Untuk SMA, rangking Kabupaten Padang Pariaman dalam Sumatera Barat dari rangking 17 tahun 2006 naik menjadi rangking 15 tahun 2007, dan pada tahun 2008 naik lagi menjadi rangking 13. Demikian pula untuk pendidikan SMP dari rangking 13 tahun 2006 naik ke rangking 11 pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 naik lagi rangking 6 untuk provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih lengkapnya dapat diamati pada tabel di bawah ini.

SMA/IPA    SMA/IPS     SMP
17/19        15/19         14/19
17/19        15/19         12/19
13/19        11/19          6/19

Dengan harapan untuk tahun 2009 ini peningkatan kelulusan SMA dan SMP di Padangpariaman akan naik lagi sesuai dengan usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan, walaupun kegiatannya tidak berhadapan langsung dengan anak didik secara teknis di sekolah. Akan tetapi dorongan dan support pada sekolah-sekolah untuk menghadapi UN dan I: S baik terhadap guru maupun anak didik untuk mengadakan tryout dan tambahan jam belajar sore, selalu dipantau dan diingatkan pada kepala sekolah dan guru, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan sebaik-baiknya.

Kami yakin dan percaya bila kerjasama yang baik dengan doa yang tulus dan ikhlas antara Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan dalam pembinaan dunia pendidikan bila terjadi masalah akan dapat diatasi secara simultan dan baik. Mudah-mudahan untuk tahun 2009 ini peningkatannya akan lebih baik lagi. [Padang Ekspres]

Baca juga artikel terkait : PP 74 dan Demokratisasai Pendidikan

About these ads

Responses

  1. dinas pendidikan kota Batu -Jawa Timur perLu dirombak total

  2. Tiga peran Dewan Pendidikan menjadi fungsi dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Boleh saya kirim PP Nomor 17 Tahun 2010 tersebut?
    Salam,
    http://www.suparlan.com

  3. Tujuan,peran,dan fungsi Dewan Pendidikan sudah cukup baik,namun Dewan Pendidikan tidak/belum punya Power

  4. saya juga minta dikirimi pp no 17 2010. . saya ingin sukseskan pendidikan di daerah saya

  5. kriteria untuk menjadi anggota Dewan Pendidikan apa aja ya pak Prof?

  6. Waduh benar sekali dan bagus amat tugas itu, tapi kok ga pernah saya lihat hasil kerja dewan pendidikan di daerah saya,apa manfaatnya untuk dunia pendidikan pun ndak tau saya,jadi kl boleh, dibuat aja aturan yang jelas akan tugas mereka termasuk sanksi bila mereka tidak kerjakan itu,jgn cuma cari nama disitu.Perlu juga aturan tegas, siapa yang boleh menjadi pengurus/ anggota dewan pendidikan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 70 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: