Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Juli 10, 2009

Periodisasi Masa Jabatan Kepala Sekolah dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Periodisasi Masa Jabatan Kepala Sekolah
dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Oleh : Entis Sutisna
(Guru SMAN 4 Tangerang)

Tidak ada anak yang tidak bisa dididik, yang ada guru yang tidak bisa mendidik. Tidak ada guru yang tidak bisa mendidik, yang ada kepala sekolah yang tidak bisa membuat guru bisa mendidik (Prof. Ibrahim Bafadal)

 

Entis Sutisna (Guru SMAN 4 Tangerang)

Entis Sutisna (Guru SMAN 4 Tangerang)

 

Kalimat di atas disitir oleh Prof. DR. Ibrahim Bafadal, guru besar Univesitas Negeri Malang yang juga ketua tim perumus Permen Diknas tentang Pengadaan Kepala Sekolah, untuk menggambarkan posisi strategis kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah, dalam seminar dan uji publik peraturan tersebut di Jakarta Agustus 2007 lalu . Memang peningkatan mutu pendidikan tidak terjadi di kantor Dinas Pendidikan atau ruang kepala sekolah, tapi di dalam kelas dengan guru sebagai ujung tombaknya. Namun untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan iklim sekolah yang kondusif, motivasi kerja dan komitmen guru yang tinggi, yang harus diciptakan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer untuk meningkatkan kinerja guru. Sementara Lipham James dalam Wahyusumidjo (2005) menggambarkan posisi kepala sekolah sebagai yang menentukan titik pusat dan irama sekolah, bahkan keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. Kepala Sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah.

Di negara-negara maju masalah kepala sekolah ditangani oleh lembaga tersendiri yang khusus melatih kemampuan kepala sekolah dan mempersiapkan calon kepala sekolah. Di Singapura ada lembaga ”Leadership School” khusus untuk melatih kepala sekolah dan mempersiapkan calon-calon kepala sekolah. Lembaga ini sudah go internasional. Begitu juga di Malasyia, Korea Selatan, Australia dan negara-negara Eropa memiliki lembaga sejenis.

Kompetensi Kepala Sekolah dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah

Sebagai sebuah sistem yang kompleks sekolah terdiri dari sejumlah komponen yang saling terkait dan terikat, diantaranya : kepala sekolah, guru, kurikulum, siswa, bahan ajar, fasilitas, uang, orangtua dan lingkungan. Komponen kepala sekolah merupakan komponen terpenting karena kepala sekolah merupakan salah satu input sekolah yang memiliki tugas dan fungsi paling berpengaruh terhadap proses berlangsungnya sekolah. Kepala sekolah merupakan sumber daya manusia jenis manajer (SDM-M) yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan dan menserasikan sumberdaya manusia jenis pelaksana (SDM-P) melalui sejumlah input manajemen agar SDM-P menggunakan jasanya untuk becampur tangan dengan sumberdaya selebihnya (SD-slbh), sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik untuk dapat menghasilkan output yang diharapkan. (Poernomosidi Hadjisarosa : 1997).

Perubahan paradigma pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi dengan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut seorang kepala sekolah tidak hanya menjadi seorang manajer yang lebih banyak berkosentrasi pada permasalahan anggaran dan persoalan administratif lainnya, namun juga dituntut menjadi seorang pemimpin yang mampu menciptakan visi dan mengilhami staf serta semua komponen individu yang terkait dengan sekolah. MBS menuntut seorang kepala sekolah menjadi seorang manajer sekaligus pemimpin atau meminjam istilah Gardner (1986) sebagai ”manajer pemimpin”. Konsekuensi dari perubahan paradigma tersebut seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki karakteristik dan kompetensi yang mendukung tugas dan fungsinya dalam menjalankan proses persekolahan.

Slamet PH (2002) menyebutkan kompetensi yang wajib dimiliki seorang kepala sekolah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sebagai berikut : kepala sekolah harus memiliki wawasan ke depan (visi) dan tahu tindakan apa yang harus dilakukan (misi) serta paham benar cara yang akan ditempuh (strategi), memiliki kemampuan mengkoordinasikan dan menserasikan seluruh sumberdaya terbatas yang ada untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang umumnya tidak terbatas, memiliki kemampuan pengambilan keputusan dengan terampil, memiliki kemampuan memobilisasi sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan dan mampu menggugah bawahannya untuk melakukan hal-hal penting bagi tujuan sekolahnya. Disamping itu kemampuan untuk membangun partisipasi dari kelompok-kelompok kepentingan sekolah (guru, siswa, orangtua siswa, ahli, dsb.) sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan partisipatif.

Sementara Permen Diknas no. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah mensyaratkan untuk menjadi kepala sekolah profesional harus kompeten dalam menyusun perencanaan pengembangan sekolah secara sistemik; kompeten dalam mengkoordinasikan semua komponen sistem sehingga secara terpadu dapat membentuk sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif; kompeten dalam mengerahkan seluruh personil sekolah sehingga mereka secara tulus bekerja keras demi pencapaian tujuan institusional sekolah, kompeten dalam pembinaan kemampuan profesional guru sehingga mereka semakin terampil dalam mengelola proses pembelajaran; dan kompeten dalam melakukan monitoring dan evaluasi sehingga tidak satu komponen sistem sekolah pun tidak berfungsi secara optimal, sebab begitu ada satu saja diantara seluruh komponen sistem sekolah yang tidak berfungsi secara optimal akan mengganggu pelaksanaan fungsi komponen-komponen lainnya. Kompleksitas sekolah sebagai satuan sistem pendidikan menuntut adanya seorang kepala sekolah yang memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, sipervisi dan sosial.

Kepala sekolah yang memiliki kompetensi tinggi mutlak dibutuhkan untuk membangun sekolah berkualitas, sekolah efektif, karena kepala sekolah sebagai pemegang otoritas dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah perlu memahami proses pendidikan di sekolah serta menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berjalan sesuai dan sejalan dengan upaya-upaya pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Maju mundurnya suatu sekolah tidak terlepas dari peran Kepala Sekolah, karena “Kepala Sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah”. Untuk mewujudkan sekolah efektif dibutuhkan kepala Sekolah yang tidak hanya sebagai figur personifikasi sekolah, tapi juga paham tentang tujuan pendidikan, punya visi masa depan serta mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada menjadi suatu kekuatan yang bersinergi guna mencapai tujuan pendidikan.

Untuk membangun sekolah efektif menurut N. Hatton dan D. Smith (1992) dalam tulisannya Perspective on Effective school perlu kepemimpinan instruksional yang kuat, perhatian yang jelas pada hasil belajar, penghargaan murid yang tinggi, lingkungan yang baik serta pengawasan tingkat prestasi, semua ini akan terwujud apabila seluruh unsur yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah berjalan optimal sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dibutuhkan iklim sekolah yang baik untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah efektif. Menurut Paula F. Silver (1983) iklim sekolah dibentuk oleh hubungan timbal balik antara perilaku Kepala Sekolah dan perilaku guru sebagai suatu kelompok. Perilaku Kepala Sekolah dapat mempengaruhi interaksi interpersonal para guru. Dengan demikian dinamika kepemimpinan Kepala Sekolah dengan kelompok (guru dan staf) dipandang sebagai kunci untuk memahami variasi iklim sekolah.

Interaksi antara perilaku guru dan perilaku kepala sekolah akan menentukan iklim sekolah yang bagaimana yang akan terwujud, iklim sekolah yang baik dan kondusif bagi kegiatan pendidikan akan menghasilkan interaksi edukatif yang efektif, meningkatkan motivasi kerja guru dan staf yang pada akhirnya meningkatkan kinerja guru dan staf, sehingga upaya pencapaian tujuan pendidikan sekolah akan berjalan dengan baik, dan keadaan sebaliknya akan terjadi jika iklim sekolah tidak kondusif. Robert Stinger (2002) menyebutkan perilaku pemimpin mempengaruhi iklim organisasi yang kemudian mendorong motivasi kerja karyawan. Motivasi merupakan pendorong utama terjadinya peningkatan kinerja.

Pengadaan Kepala Sekolah

C.E Beeby (1981) dalam bukunya “Pendidikan di Indonesia” menguraikan tentang masih rendahnya kemampuan Kepala Sekolah baik di Sekolah Dasar maupun di Sekolah Lanjutan, meski diakui Kepala Sekolah Lanjutan lebih tinggi kualitasnya karena umumnya berkualifikasi Sarjana, namun tetap saja Kinerja/Kepemimpinan Kepala Sekolah masih dianggap gagal dimana “sebab utama dari kegagalan dalam kepemimpinan para Kepala Sekolah ini terletak pada organisasi intern Sekolah lanjutan itu sendiri”. Sementara Sherry Keith dan Robert H. Girling (1991) mengutip laporan Coleman Report menyebutkan bahwa dalam penelitian efektifitas sekolah 32% prestasi siswa dipengaruhi kualitas manajemen sekolah. Ini berarti bahwa kinerja kepala sekolah dalam manajemen pendidikan akan juga berdampak pada prestasi siswa yang terlibat di dalam sekolah tersebut.

Untuk melahirkan seorang kepala sekolah yang profesional dibutuhkan sistem yang kondusif, baik rekrutmen maupun pembinaan. Dari proses rekrutmen yang sarat KKN mustahil dilahirkan seorang kepala sekolah yang profesional. Dibutuhkan sistem rekrutmen yang berfokus pada kualitas dan pembinaan yang berorientasi pada kinerja dan prestasi dengan ”reward & punishment” yang tegas dan konsekuen untuk melahirkan seorang kepala sekolah yang tangguh.

Pengadaan kepala sekolah merupakan proses mendapatkan calon kepala sekolah yang paling memenuhi kualifikasi dalam rangka mengisi formasi kepala sekolah dalam satuan pendidikan tertentu. Rangkaian kegiatan pengadaan kepala sekolah terdiri dari : penetapan formasi, rekrutmen calon, seleksi calon dan pengangkatan calon yang paling memenuhi kualifikasi. Tahap rekrutmen dan seleksi merupakan tahap yang paling krusial, yang jika terjadi salah langkah pada tahap ini bisa berakibat fatal bagi sekolah yang mendapat kepala sekolah yang kurang kompeten. Tidak sedikit sekolah yang sebenarnya memiliki potensi besar karena siswa yang masuk merupakan siswa berprestasi tapi tidak berkembang, stagnan, bahkan mengalami kemunduran akibat kepala sekolah yang tidak kompeten.

Untuk melahirkan kepala sekolah yang profesional, Depdiknas sedang menggodok Peraturan Menteri Tentang Pedoman Dan Panduan Pelaksanaan Pengadaan Kepala Sekolah, untuk dijadikan pegangan bagi daerah dalam pengadaan kepala sekolah. Beberapa prinsip rekrutmen yang penting dalam pengadaan kepala sekolah menurut depdiknas adalah :

  1. Rekrutmen calon kepala sekolah dilakukan secara rutin pada awal tahun berdasarkan hasil analisis dan penetapan formasi jabatan kepala sekolah
  2. Rekrutmen calon kepala sekolah dilakukan secara proaktif dalam rangka mendapatkan guru yang paling menjanjikan untuk menjadi kepala sekolah. Rekrutmen calon kepala sekolah hendaknya dilakukan melalui proses pencarian secara aktif kepada semua guru yang dipandang memiliki kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, sehingga guru-guru yang memiliki kualifikasi dak kompetensi yang paling menjanjikan banyak melamar dan mengikuti seleksi calon kepala sekolah.
  3. Rekrutmen calon kepala sekolah dilakukan secara terbuka melalui surat kabar lokal dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada guru yang memenuhi kualifikasi. (Depdiknas : 2007)

Seleksi merupakan tahap ketiga dalam pengadaan kepala sekolah. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 162/U/2003, tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, pasal 5 menyebutkan tahap-tahap seleksi kepala sekolah yang meliputi : 1)Seleksi administratit, 2)Test Tulis dan 3)Paparan makalah. Sementara dalam rancangan Peraturan Mendiknas tentang Pedoman dan Panduan Pengadaan Kepala Sekolah seleksi terdiri dari : seleksi administratif, seleksi akademik, uji kompetensi dan uji akseptabilitas.

Mengingat strategisnya peran kepala sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan maka proses pengadaan kepala sekolah, baik rekrutmen mapupun seleksi menjadi salah satu faktor terpenting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Periodisasi Masa Jabatan Kepala Sekolah

Proses rekrutmen kepala sekolah yang baik belum cukup untuk menghasilkan kepala sekolah yang tangguh dan profesional jika tidak disertai pembinaan yang baik, yaitu pembinaan yang berorientasi pada kinerja dan prestasi dengan ”reward & punishment” yang tegas dan konsisten. Pembinaan kepala sekolah seperti yang berlaku selama ini ’kepala sekolah berprestasi maupun tidak berprestasi tetap aman menjadi kepala sekolah’, bahkan kepala sekolah yang sarat dengan masalahpun tetap aman pada posisinya sampai pensiun, kecil kemungkinan lahir kepala sekolah yang tangguh dan profesional. Dibutuhkan sistem pembinaan yang menimbulkan motivasi berprestasi, seperti penghargaan dan promosi bagi kepala sekolah berprestasi dan sebaliknya peninjauan kembali jabatan kepala sekolah bagi mereka yang tidak berprestasi.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0296/U/1996, tanggal 1 Oktober 1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Depdikbud dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah telah mengarah pasa sistim pembinaan di atas. Ada dua aspek penting dalam kedua Kepmen tersebut yaitu : Kepala Sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan masa jabatan Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun serta dapat diperpanjang kembali selama satu masa tugas berikutnya bagi kepala sekolah yang berprestasi sangat baik. Status Kepala Sekolah adalah guru dan tetap harus menjalankan tugas-tugas guru, mengajar dalam kelas minimal 6 jam dalam satu minggu di samping menjalankan tugas sebagai seorang manajer sekolah. Begitu juga ketika masa tugas tambahan berakhir maka statusnya kembali menjadi guru murni dan kembali mengajar di sekolah.

Pada tataran praktis implementasi kedua Kepmen tersebut tidak berjalan mulus. Banyak daerah yang tidak memperdulikannya. Kepmen 0296/U/1996 yang berlaku saat pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara terpusat disiasati dengan memutihkan masa jabatan kepala sekolah setiap terjadi rotasi. Kepala Sekolah yang hampir habis masa jabatannya dirotasi dan masa jabatannya kembali ke nol tahun. Nasib Kepmen 162/U/2003 tidak jauh berbeda walaupun relatif lebih baik. Beberapa daerah sudah mulai melaksanakan Kepmen tersebut. Namun masih banyak yang belum merealisasikan permen tersebut karena benturan kepentingan dan sulitnya merubah kultur.

Periodisasi masa jabatan Kepala sekolah yang dilaksanakan secara konsisten dengan penilaian kinerja yang akuntabel serta transfaran akan mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Kepala Sekolah akan bekerja keras untuk meningkatkan prestasi sekolahnya sebagai bukti prestasi kinerjanya, sehingga masa jabatannya bisa diperpanjang atau mendapat promosi jabatan yang lebih tinggi. Prestasi yang diraih sekolah-sekolah akan meningkatkan mutu pendidikan di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Tidak ada lagi istilah berprestasi atau tidak berprestasi, bermasalah atau tidak bermasalah tetap aman. Hanya ada dua pilihan, turun dengan predikat tidak berprestasi atau turun dengan terhormat karena sudah menjalani periode maksimal bahkan mendapat promosi.

Keberhasilan pelaksanaan periodisasi masa jabatan kepala sekolah sangat tergantung pada akuntabilitas penilaian kinerja kepala sekolah. Penilaian yang berbau KKN tidak akan memberikan perubahan yang berarti bagi peningkatan mutu pendidikan. Penilaian harus dilakukan secara objektif, transfaran dan melibatkan guru sekolah yang kepala sekolahnya dinilai. Keterlibatan guru dalam penilaian kinerja kepala sekolah mutlak karena gurulah yang paling tahu kenerja kepala sekolah sehari-harinya. Dengan demikian objektifitas penilaian akan terjaga karena penilaian tidak hanya bersifat administratif dari atasan saja, tetap penilaian dilakukan secara autentik, sehingga subjektifitas penilaian seperti kedekatan dengan atasan dapat dihindari. Penilaian yang transfaran dan objektif dengan melibatkan guru akan memaksa kepala sekolah memaksimalkan kinerjanya dan akan mendorong peningkatan kinerja sekolah, sehingga prestasi sekolah dan mutu pendidikan akan meningkat.

Sumber : GURU Online on Facebook

About these ads

Responses

  1. Sepkat dan mendukun ide diatas. Memang perlu adanya peningkatan mutu pendidikan dan periodisasi kepala sekolah agar tidak terjadi kejenuhan dalam manajemen sekolah…
    Informasi yang sangat menarik, trim’s

  2. satuju pisan tis

    • Cuman implementasinya butuh tekanan dari guru.

  3. Sdr. Entis, apapun sistem yang dipakai dalam menempatkan kepala sekolah, akan slalu ada sisi lemahnya. perlu diingat kepala sekolah yang bermasalah jumlah kan tidak banyak jika di bandingkan dengan kepala sekolah yang tidak bermasalah. Tindakan cerdas dibutuhkan bukan merobah sistem,tapi adalah menyelesaikan kasus kepala sekolah yang bermasalah . Itu yang bijak

  4. Satu hal lagi, yang perlu diperhatikan adalah kita jangan terlalu cepat tidak percaya terhadap sistem yang belajalan. setiap peraturan yang di berlakukan akan dipengaruhi situasi dan kodisi sekolah. Misalnya sekolah yang berada di kota, sekolah yang berada di desa ( termasuk daerah terpencil atau kepulawan ), sekoalah berstandar atau tidak.
    Oleh sebab itu dalam situas dan kondisi tertentu
    kalau ada kepala sekolah yang bermasmasalah,marilah kita belajar, bagaimana memecahkan masalah. Kasihan kita banyak kepala sekolah yang masih produktif kita geser dengan peraturan baru , konon kabarnya perlu pula kita membayar mahal untuk itu ?

    • perlu dibatasi pak masa jabatan kepala sekolah agar guru yg punya potensi segera muncul utk memimpin sekolah demi kemajuan sekolah, jgn tersetikma pemikiran orde baru seakan-akan selain pemimpin yg menjabat sekarang tak ada orang lain yg punya potensi,… kepala sekolah SD-SLTA hendaknya meneladani proses estafet kepemimpinan di perguruan tinggi di mana rektor, dekan, ketua prodi dll secara legowo menjadi dosen biasa lagi setelah masa jabatan mereka habis….. memangnya faktor apa yg membuat seakan para kepala sekolah terbebani utk menjdai guru biasa lagi setelah masa jabatannya habis. Mari kita terima dan laksanakan Permendiknas no 28 tahun 2010 dngan legowo demi kemajuan bangsa yg sudah tertinggal dgn negara jiran Malaysia dan Sigapura dan krena mempertahankan budaya tak mau diganti.

  5. perlu langkah dan pemikiran yang arif dan bijaksana , bagaimanapun guru yang diangkat menjadi kepala sekolah adalah guru yang telah berjuang yang lahir dari seleksi yang ketat , pikirkan akibatnya renungkan dari sisi kemanusiaannya, langkah tersebut akan membawa kinerja guru atau birokrasi pendidikan produktif atau sebaliknya. kepala sekolah juga manusia yang punya hati nurani, seperti tanaman yang segar lalu tiba-tiba dicabut dari akarnya, sanggupkah tanaman tersebut tumbuh atau bertunas kembali, untuk tumbuh saja diperlukan waktu apalagi kalau tanaman tersebut dicampakkan tentu kematian yang didapat. jika setiap tahun pengangkatan guru sangat terbatas ,pensiun bertambah ditambah mantan kepala sekolah yang tercabik tanpa daya , bagamana nasib dunia pendidikan kita, bagaimana nasib anak-anak yang menunggu bimbingan yang cerdas dari kita . oleh karena itu perlu langkah yang tepat untuk semua.

  6. Ass. ww.
    Saya bukan dari kalangan pendidik tetapi sangat tertarik dengan permasalahan Jabatan Kepala Sekolah. Seperti jabatan lainnya jabatan tersebut pada dasarnya adalah amanah dari Tuhan yang menunjuk seseorang sebagai wakil masyarakat pendidik untuk memimpin suatu institusi pendidikan. Penyegaran Pejabat Kepala Sekolah dalam setiap periode tertentu misal maksimal 2 kali tiap 4 tahun sangat diperlukan agar tidak terjadi stagnan dalam kreatifitas sekolah. Rotasi kepala sekolah sebaiknya jangan ditunda-tunda sebab terlalu lama jabatan dipegang oleh seorang kepala sekolah juga berisiko terjadinya tindak penyelewengan seperti rekruitmen guru dll karena Komite sekolah sebagai mitra pendamping tidak semuanya sesuai yang diharapkan masyarakat. Rotasi Kepala sekolah perlu disikapi secara positif dengan tuntutan kreatifitas dari pemimpin sekolah yang baru dalam setiap seleksi untuk menduduki jabatan Kepala Sekolah yang baru. Mohon perhatian dari pejabat di Diknas baik di pusat atau di Daerah agar dunia pendidikan kita tidak tertinggal dari Negara tetangga maupun di wilayah Asia. Ayoo kita majukan bersama dunia pendidikan di Indonesia. Mohon maaf bila ada pernyataan keliru. Terimakasih.
    Wassalam ww.

  7. Permendiknas tentang periodisasi jabatan kepsek sdh hampir 14 thn belum konsisten dilaksanakan. Dan skrang pemda berangsur-angsur ada goodwill untuk menciptakan mutu pendidikan yg lebih baik, melalui suksesi kepemipinan di sekolah. Tetapi ternyata mash ada oknum2 yg tdk setuju dengan inovasi ini. Mereka buka kartu sendiri, bahwa mereka tdk rela melepaskan jabatannya, karena telah dibeli dgn uang yg tdk sedikit. Sungguh naif, coba kalau mereka memperoleh jabatan itu dgn cara elegan melalui prestasi yg riil, maka mereka tdk akan merasa kehilangan, bahkan mereka akan merasa enjoy dgn prestasinya utk menempuh jabatan barunya.

  8. wah jadi kepala sekolah sangat berat tugasnya, kalau tuntutan nya tambah berat tidak ada yg mau jadi kepsek gimana ?

  9. Say perlu permendiknas itu. bisa mengirim ke email saya di willyediyanto(at)yahoo.com?
    Tolog dong.

  10. Bisakah minta dikirim ke email saya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 162/U/2003…terimakasih banyak

  11. Ass…mas Entis,salam kenal n mohon ijin tuk copy artikelnya n mohon maaf serta terimakasih atas infonya sangat membantu saya dlm menambah wawasan

  12. Miris memang…bila kita melihat kenyataan yang ada,bayangkan 14 thn peraturan itu digulirkan tapi prakteknya siapa peduli,tidak ada kontrol …rekrutmen,seleksi,penilaian
    semua bisa direkayasa,jabatan begitu mahal sehingga ketika dia menduduki jabatan bukan mutu pendidikan yang dia pikirkan tetapi bagaimana cara agar modal kembali
    peraturan hanya ada dalam tulisan,pelaksanaan gua punya kuasa…. guru…sudah cukup terbuai dengan sebutan pahlawan tanda jasa,tapi meskipun begitu saya tetap hargai niat baik pemerintah yang tidak pernah bosan dan jera untuk selalu memperbaiki sistem pendidikan dengan berbagai maca cara

  13. Perlu adanya penelitian beban kinerja kepala sekolah baik sd,smp atau sma/smk. Pelaksanaan di lapangan tidak sesuai teori, kenyataannya banyak kepala sd merangkap TU . Kondisi, situasi, kebijakan pemerintah and politik sangat berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan.

  14. Saya mendukung sekali kepmen tersebut agar para kepala sekolah selalu meningkatkan kinerjanya dengan demikian meningkat pula kualitas output/lulusannya. 2×4 tahun cukup rasionil untuk masa jabatan kepsek, karena kalau terlalu lama, sangat potensial sekali akan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Secara kejiwaan seseorang yang terlalu lama memangku suatu jabatan bisa mengakibatkan lupa diri, gila hormat, cenderung korup, egois dan otoriter. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua daerah dapat melaksanakan kepmen ini. Saya menghimbau kepada seluruh kepala daerah tingkat kabupaten untuk mendukung kepmen ini demi kemajuan pendidikan kita

  15. Banyak kepala sekolah yg hanya dibebani 6 jam pelajaran seming tidak melaksanakan kewajiban tsb, mungkin gengsi setelah diangkat menjadi kepala sekolah stratanya naik melebihi strata guru. Pereiodeisasi masa jabatan kepala sekolah 4 tahunan menjadi sesuatu yg amat penting bagi siswa bahwa jabatan di perintahan ada batasan waktunya, lihat dampaknya jabatan kepala sekolah tanpa batas waktu melahirkan pemikiran pada siswa sampai beranjak dewasa banyak generasi yg mendapat kesempatan menjadi pimpinan di perintahan misal jadi presiden, bupati, gubernur dan lainnya bila sdh tdk terpilih lagi merasa tidak legowo, merasa dendam pada penggantinya. Oleh karena itu maka sungguh sanagt mendesak diimplemenstasikan pereoisasi masa jabatan sekolah bisa dilihat pembelajaran pada siswa. Yg menjadi pertanyaan besar mengapa seakan banyak kepala sekolah merasa snagt berat jabatannya dibatasi empat tahunan????????????? pasti ada misteri di sini

  16. Periodisasi kepala sekolah akan menjadi fatal bagi peningkatan kualitas pendidikan apabila penilaian terhadap kepala sekolah tidak dilaksanakan dengan obyektif, Pendidikan akan menjadi kelinci percobaan yang mati sia-sia tapi hasil yang diharapkan. Penilaian yang obyektif dari berbagai unsur tidak hanya dari atasan tapi penilaian dari para guru, siswa, orang tua dan tokoh masyarakat sangat diperlukan sehingga akan menghasilkan penilaian kepala sekolah yang punya keinginan kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan khusunya di tingkatan sekolah.

  17. Saya sangat tidak setuju dengan pernyataan ” Keterlibatan guru dalam penilaian kinerja kepala sekolah mutlak karena gurulah yang paling tahu kenerja kepala sekolah sehari-harinya. Dengan demikian objektifitas penilaian akan terjaga karena penilaian tidak hanya bersifat administratif dari atasan saja, tetap penilaian dilakukan secara autentik, sehingga subjektifitas penilaian seperti kedekatan dengan atasan dapat dihindari. Penilaian yang transfaran dan objektif dengan melibatkan guru akan memaksa kepala sekolah memaksimalkan kinerjanya dan akan mendorong peningkatan kinerja sekolah, sehingga prestasi sekolah dan mutu pendidikan akan meningkat.” Kalau ini di buat dan diberi kesempatan guru melakukan ini, niscaya akan kacaulah PBM di sekolah itu karena kepala sekolah tidak akan mau menegur guru lagi yang berbuat seenak perutnya, demi menjaga nilai positif yang akan diberikan guru.

  18. Bagi saya suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya mengikat bagi pelaksana jabatan sekalipun situasi kondisi berubah tetapi prinsip-prinsip pemegang jabatan berfungsi bagaimana baiknya dengan berdasarkan aturan serta mekanisme yang transparan,serta adanya pembinaan dan kekaderan yang jujur dan bertanggung jawab bukan dalam artian pewarisan jabatan sebab masih banyak bawahan berjuang dengan ihlas dan sungguh melaksanakan tugas yang diembangnya dengan rasa tanggung fawab

  19. Sangat setuju dengan periodisasi kepsek, tapi ada g ya kepala sekolah yang digantinya setiap tahun, lagi UUD dari mana…?

  20. pelaksanaan sebagai pendidik itu tergantung dari hati nurani,kadang kala kalau jadi pendidik sebagai pelarian untuk mendapat pekerjaan maka perlu pembinaan manajemen qolbu dan pembinaan menjadi guru yang profesional.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 70 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: