Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Juli 12, 2009

Depdiknas Ancam Cabut Sertifikat Profesi Guru

Depdiknas Ancam Cabut Sertifikat Profesi Guru

JAKARTA(SI) – Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengancam akan mencabut sertifikat profesi guru,apabila tenaga pendidik tersebut tidak menjalani profesi dengan baik. Antara lain yang menjadi sorotan Depdiknas terkait jam mengajar.

“Guru yang tidak mengajar selama 24 jam,tidak menjalankan profesinya dengan benar. Maka sertifikat profesi guru akan dicabut,” kata Direktur Profesi Pendidik Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas Achmad Dasuki di Jakarta kemarin.

Direktorat Jenderal PMPTK tengah menyusun evaluasi sertifikasi guru yang akan berjalan selama 2007 hingga 2012.“Jika guru besertifikat tidak memenuhi profesinya, maka sertifikat itu akan kami cabut. Dia tetap PNS, tapi tidak jadi guru lagi. Jadi tukang ketik saja di kantor pendidikan setempat,”ujarnya. Menurut dia, sanksi pencabutan sertifikat ini wajar dilakukan untuk memacu profesionalisme guru dalam mendidik.

Hal ini karena adanya kecenderungan di berbagai tempat guru menjadi malas mengajar. “Guru seharusnya terpacu untuk lebih kreatif dan profesional dalam mengajar, tapi kebanyakan akibat pendidikan gratis guru jadi malas karena merasa tidak memiliki penghasilan sampingan,” ungkap Dasuki.

Dasuki juga mengatakan pemerintah saat ini sudah melakukan sertifikasi lebih dari 600.000 guru dengan alokasi dana Rp9 triliun.. Dari 2,3 juta guru, guru yang layak mendapat sertifikat hanya 600.000-an. “Sisanya, guru yang akan pensiun dan mereka yang tidak memenuhi syarat,”katanya. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara akan mengeluarkan aturan profesi guru yang dibagi empat jenjang, yakni pratama, muda, madya, dan utama.

“Setiap peningkatan jenjang hanya bisa terjadi bila guru membuat karya ilmiah,”ujar Dasuki. Dalam kesempatan tersebut Dasuki mengungkapkan, Depdiknas akan melakukan perekrutan hingga mencapai 727.000 guru pada 2014 mendatang. Ini untuk menyeimbangkan antara suplai dan kebutuhan guru.

Angka tersebut di luar jumlah guru-guru kejuruan seperti SMK. Khusus guru sekolah kejuruan,perekrutan baru akan mencapai 28.000 orang. Sebaliknya, di tahun yang sama sebanyak 300.000 guru, khususnya guru-guru SD akan dipensiunkan. Dasuki mengatakan, Depdiknas tidak ingin terlihat mubazir,tetapi juga tidak mau lagi dikatakan kekurangan guru.

“Itu sudah sesuai hitungan Depdiknas,agar lima tahun ke depan dapat terjadi keseimbangan antara kebutuhan dan suplai guru yang ada,”ujarnya. Sebelumnya Sekretaris Jenderal Depdiknas Dodi Nadika mengungkapkan, para guru yang telah lulus sertifikasi profesi dan menerima tunjangan profesi memang akan dinilai melalui beberapa hal. Salah satu yang terpenting adalah masa kerja dan kinerjanya.

“Para guru yang pantas menerima tunjangan adalah yang tetap, dibuktikan dengan SK PNS atau SK dari yayasannya. Selain itu, harus mengajar sedikitnya 24 jam dalam seminggu,”katanya. Karena itu Depdiknas sudah menjalankan program pemantauan kinerja.Dalam hal ini,aspek penilaian adalah pedagogis dan sikap yang harus saling menunjang. (rendra hanggara) [ Koran SINDO ]

Catatan: Dowload (unduh) klik :

About these ads

Responses

  1. wah-wah ini berita yg tidak disukai para guru neh…

    • saya saja yg asalnya guru sukwan yg udah belasan tahun dan jelas-jelas hanya mengajar disekolah negeri boro-boro bisa diangkat cpns kok tidak mendapat sertifikasi guru?…. saya jadi bingung sama yg membuat aturan katanya notabene yg buat aturan sertifikasi guru adalah orang2 yg pintar ……..tapi sesungguhnya yg ada di Indonesia ini kebanyakan orang2 pinter ngapusi, rekayasa, korup…………

  2. Sertifikasi guru menimbulkan kesenjajngan di sekolah karena guru yg hanya SPG/SGO sudah lama aktif bertugas belum sertifikasi namun yang baru kemari sudah S1 itupun jalur pintas sudah sertifikasi. ini tidak adil. bagaimana guru yang dibawah gunung sana kapan dia kuliah kalau tidak jalur pintas ?

    • Yawh……, kayaknya kalah trick tuh….., mereka bisa pake jalan pintas…, kenapa yang diatas gunung gak bisa….! kalo emang males belajar lagi…. ya beli aja bo !

  3. Sertifikasi bukan hanya menambah penghasilan guru, tapi harus meningkatkan kinerja guru, sehingga guru tidak menjadi RMSS atau PBSS (Rajin malas sama saja atau pintar bodoh sama saja), seperti yang terjadi selama ini.

  4. Memang ada baiknya program sertifikasi guru perlu ditinjau ulang, kalau bisa guru yang telah disertifikasi harusnya dievaluasi dan dimonitoring, kalau tdk layak ya dicabut saja sertifikasinya. Karena miris rasanya hati ketika melihat ada saja guru yang sudah lulus sertifikasi tapi jiwa mendidiknya sama sekali tidak ada, apalagi diperparah dgn mental budak, kalau kepsek ada baru ngajar. Kasihan peserta didik yg tdk dpt manfaat dr guru yang katanya sdh tersertifikasi.

  5. Perlu juga di tinjau sistemnya kembali, konon kha-
    barnya, kalau guru yang telah bersertikat menga-
    jar penuh (24 jam) ada diantara guru yang belumbersertifikat, tidak mendapat jam mengajar.

  6. Terlalu kalau ada guru yg dah cair sertifikasi masih malas yg saya rasa kadang2 sarana KBM yang kurang respon dari kepsek dg dalil dana bos habis, padahal bola voli cuma ada 3 buah jumlah kelas 36. makanya kalau ada insfeksi mendadak jangan lihat kwitansi lihat di lapangan sehingga dana bos betul dipakainya bukan admin saja. tolong ke semua kepala sekolah perhatikan kebutuhan guru dalam KBM dan bagi yang berwenang jangan melihat admin, coba interogasi survai langsung ke guru n siswa. sy mengajar tidak bertanggung jawab thd kepsek/atasan tapi sy punya niat ingin memberikan citra agar bangsa ini maju dengan mengajar semaximal mungkin tidak peduli ada tidaknya kepala sekolah /sertifikasi guru, kemudian masih simpang siurnya yang dimaksud 24 jam tatap muka atau termasuk adm guru ? ….. maka mau ada ancaman atau tidak terhadap guru bagi sy tidak masalah dan tidak terkejut karena niat n motif yang lurus, bahkan bagusnya tolong dipertanyakan semacam SBI apa cuma ingin dapat duit saja sekolah yang seperti itu ? realisasinya sama saja dengan sekolah bukan SBI, menerima pakai nem, guru-gurunya komunikasi bahasa indonesia, coba pakai bahasa ingris akan lebih kelihatan SBI, jangan hanya biaya saja SBI nya. Kemudian guru selalu jadi kambing hitam gaji besar dll, mari buktikan kalau mau meningkatkan kesejahteraan guru perjelas jangan sampai guru dibuat angan-angan mari komitmen semua mulai dari pusat sampai daerah jangan sampai ada kesan dipending-pending dan unsur politis.termksh pada pembaca.

  7. Sistim sertifikasi bagi guru hanyala konkalikong saja,sarat dgn permainan

    • ya, memang leep service aja. setahu aku tidak ada guru yang tidak kompeten, tidak disiplin. ingat tidak ada api yang tidak berasap. klo ada guru seperti dimaksud pasti ada sutradaranya, misalnya kemunafikan pejabat, ketidakjujuran, suka mengancam. klo tabiat ini tak berubah sampai dunia kiamat masing-masing terus saling menyalahkan dan yang sering dipersalahkan sudah pasti yang lemah siapa itu, ya, gurulah. kalau,om, mau silakan tanya, semua guru siap 100% ditindak jika tidak becus asal guru tidak dibuat jadi barang mainan, semua urusan guru bersih bagai kertas putih, jangan terganggu oleh urusan administrasi. klo ancam mengancam itu udah lagu usang, om. dari orde baru hingga kini sarapan pagi buat guru. lagi pula guru dah terbiasa menderita, ditindas, dicaci. yach di negera ini guru hanya jajanan anak kecil di kampung2.

  8. Suka tidaksuka dengan rencana seperti itu, memang begitulah seharusnya pemerintah. Memang buanyak kok guru sertifikasi , tunjangan sudah cair tapi malasnya minta ampun. Maunya sertifikasi tapi untuk disiplin saja susah. Kalau yang terlambat siswa PBM masih bisa berjalan, tapi kalau yang terlambat guru terus gimana? Runyam kan? Maka perlu sekali monitoring. Tapi saya kurang setuju dengan beban 24 jam/minggu untuk guru sertifikasi. Bagaimana kalau sekolahnya kecil hanya beberapa kelas. sementara mencari lahan di sekolah lain juga sudah penuh. Di sekolah saya 30 kelas, sementara pelajaran kami hanya 2 jam/minggu kalao dibagi 3 orang guru sertifikasi, kan hanya 20 jam/ guru, padahal masih ada guru honorer 2 orang. Sementara ditambah dengan pelajaran lain tidak bisa. Nah lo gimana tu! Bisa terancam dicabut kan?

  9. sertifikasi guru ada senang ada tdk. wajar sj. kalo sy sih agak bingung, yg bikin peraturan bgm sih apa ga liat kalo guru SMK ngajar produktif dg jml jam sedikit karena kelas cm 5 & cari tmp lain jg ga ada. nah bgm tu, apa dicabut jd guru?? Kan ga bs arogan gitu. hrs terjun langsung ke lapangan biar tau kondisi sebenarnya. Dunia pendidikan itu sangat komplek, banyak hal yg terkait. Atasan hrs liat permasalahan di bawah, baru ambil keputusan.

  10. Senang dengan ada sertifikasi, tapi kecewa dengan pengawasan yang tidak jelas. Auditlah guru sesuai dengan aturan sertifikasi.

  11. Peraturan Sertifikasi selalu berubah-ubah!pertama yang sudah S1 akan segera disertifikas,tapi belum juga dapat panggilan,ekh sekarang yang diutamakan yang usianya diatas 50 th,kalau gitu kapan kami akan dapat panggilan?cepet ya disertifikasi!mudah-mudahan saja kami masih tetap dapat meningkatkan kinerja, meskipun belum saja disertifikasi!

  12. adalah sebuah resiko ketika seorang guru yang sudah mendapat sertifikat guru profesional kemudian mengingkari dari tugas pokoknya atau tidak mengajar 24 jam dan dicabut hak profesinya. demikian,karena masih banyak insan-insan guru lain menanti giliran mendapat kesempatan untuk bisa menjadi guru yang profesional. Secara pribadi saya sangat mendukung.

  13. ngapain sertifikasi, dengan modal 4 Juta bisa beli Sertifikat Akta 4 di Sampit Kalimantan Tengah, keterima deh jadi PNS Guru

  14. Wah mantap depdiknas. Bener tuh, perlu ditindak guru yang melalaikan kewajibannya tuh ..:)

  15. Sebenarnya dg adanya program sertifikasi,sya yakin tidak akan ada dampak yg signifikan untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.Karena program sertifikasi dg model fortofolio bnyak skali manipulasi data dan guru yg aktif mengikuti kgiatan seminar/diklat dan aktif dlm organisasi malahan sering meninggalkan tgas pokok mengajarnya dan kadang kurang peduli thdp siswa,tpi knyataannya gru seperti itu yg bnyak lolos sertifikasi.Untuk Pemerintah,sya mengusulkan bgaimana klau untuk meningkatkan profesionalisme guru dgn tjuan peningkatan kwalitas gru,dgn cara pendi2kan sja yg nantinya dpt ktahuan dgn sendirinya guru yg berkualitas trsbt.Jgn slah,skrng msh bnyak guru yg sudah memegang sertifikat profesi masih ‘gaptek’ dan pola pikirnyapun masih tradisional alias kuno tntang dunia pendi2kan kita skrng ini.

  16. setuju.. karena yang berhak menerima adalah yang memenuhi syarat. dan dapat memenuhi dengan mengajar ditempat lain sehinga cukup 24 jam minimal
    satu lagi usul untuk perengkingan sebaiknya ranking dalam propinsi atau ranking nasional
    itu lebih adil

    terimakasih

  17. Kalau minimal ngajar 24 jam dipakai untuk dapat TPG itu tidak adil karena masing-masing mata pelajaran jam perminggunya berbeda. Ada yang 1 jam, 2 jam, 4 jam. Misal mata pelajaran yang 1 jam ada 6 kelas jadinya 6 jam, bandingkan dengan yang mata pelajaran yang 4 jam, ada 6 kelas sudah dapat 24 jam. Bagaimana bisa dapat 24 jam kalau jam mengajarnya hanya 1 atau 2 jam?
    Apakah pantas untuk memenuhi 24 jam mengajar di sekolah lain disatu sisi meninggalkan sekolah/ siswa sendiri?Apa tidak dibilang rakus, sudah sertifikasi masih juga mengambil lahan kerja orang lain hanya untuk memenuhi 24 jam?

  18. saya setuju kalau dialkukan peninjauan bagi guru bersertifikat, toh tidak semua guru beperilku seperti itu, seharusnya PGRI juga harus memantau di lapangan terutama teradap guru yang telah sertifikasi, dan sudah saatya guru memiliki Badan Kehormatan Profesi Guru. Walaupun demikian Depdiknas jangan langsung percaya pada rumor-rumor terutama dari mereka yang merasa iri terhadap profesi guru khususnya dari mereka yang seprofesi, maka sebaiknya PGRI yang sekarang terutama di daerah-daerah harus direvitalisasi karena banyak kekurangan-kekurangan, bahkan ada Kepala Dinas masih menjabat Ketua PGRI hal ini tentu akan menghasilkan kebijakan yang tidak kurang baik, mungkin uga terjadi bentrokan kepentingan antara tugasnya sebagaiKadis dengan Katua PGRI yang semestinya melahirkan kreatifitas serta idealisme memajukan dunia pendidikan lebih indefenden tanpa adanya intrusi politik yang tentu saja bebrbeda kepentingannya. Mengenai RSBI , hapus saja program seperti itu karena ujung-ujungnya memberatkan Masyarakat. Kalau perlu sekolah seperti itu serahkan saja ke dunia Swasta, kanyataannya RSBI dan yang bukan tetap hasilnya tidak jauh berbeda. Kelebihannya itu sebatas biaya yang mahal dan sarana yang lebih baik. Dalam hal ini tentu pemerintah harus memikirkan sekolah agar sarananya lengkap sebagaimana tuntutan zaman ( berbasis IT )

  19. SAYA SETUJU KALAU rsbi DISERAHKAN SAJA KE PENDIDIKAN SWASTA.SEKOLAH YANG NEGERI BERLAKU SEBAGAIMANA BIASA MELAYANI MAKSYARAKAT TANPA EMBEL2 RSBI.
    SUPAYA DAPAT DIBEDAKAN MANA YANG LEBIIH BERPRESTASSI ANTARA YANG RSBI DENGAN YANG BUKAN RSBI.JANGAN SEPERTI SEKARANG ABU2.
    KALAU YANG NEGERI PENGEN JADI RSBI SEMUA KARENA MENGGIURKAN PENDAPATANNYA, LANTAS MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU TIDAK KEBAGIAN SEKOLAH YANG BERMUTU.SENGSARA LAGI JADINYA KAYA JAMAN BELANDA.

  20. kekurangan tunjangan sertifikasi akibat kenaikan gaji sampai hari ini belum di bayar. kami diminta buka rekening ke BRI tapi sertifikasi dibayar melalui BPD, Kapan kekurangan dibayarkan pa ?

  21. saya hanya mau bertanya.di sekolah teman saya ada sistem baru yang dibuat oleh guru.seperti kalau bercanda didenda Rp.1000.tidak mengerjakan PR didenda.tidak bisa mengerjakan soal didenda jg .saya wakil orangtua hanya menyampaikan.karena mereka takut .SDN kalisari 09 kelas 3 siang.apakah ini boleh?terimakasih

  22. depdiknas main ancam sih bagus2 aja, saya mau kasih satu contoh nyata di satu sekolah hanya ada 8 ruang kelas dg jumlah siswa 35 orang guru sertifikasi 5 orang belum lagi guru yg belum sertifikasi, jumlah siswanya aja tiap ruang cuma 3-5 orang apa ini juga layak? ini terjadi di kabupaten kepahiang prop bkl kec. muara kemumu, bagaimana diknas menjawab ini,

  23. sebaiknya sertifikasi guru dihilangkan saja, toh ga da hasilnya bagi murid… yang katanya sertifikasi buat peningkatan mutu para guru tapi hasilnya malah buat foya-foya( beli mobil dll)… dan juga antara yang bersertifikasi dan yang tidak sertifikasi terdapat kesenjangan, malah yang bersertifikasi banyak yang malas-malasan masuk sekolah…

  24. saya mengajar 36 jam dan slm mengajar jd PNS belum pernah pas 24 jam.selalau lebih dr jam wajibnya….tp dpt sertifikasinya gak pernah utuh 12 bl setiap thnya.skrng saja sdh hampir bln oktober 2013 terimanya baru 6 bln itupun dr gji pokok th 2012…gmn nih pak mentri dmn kesalahannya?

  25. terkait permendikbud 62 tahun 2013
    guru dengan latar belakang pendidikan S1 tidak linear dengan sertifikat pendidiknya terancam dicabut tunjangan sertifikasinya.Jika demikian apa yang harus dilakukan oleh guru ? Jika harus kuliah lagi, apakah bebas memilih perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi sesuai dengan sertifikat pendidiknya dan apakah harus ada izin belajar ?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 70 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: