Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Januari 25, 2011

Gagalnya Kaderisasi Birokrasi Publik

Gagalnya Kaderisasi Birokrasi Publik

Oleh: AKMAL MALIK

Euphoria desentralisasi dan otonomi, tanpa disadari telah menimbulkan turbulence effect terhadap sistem penjenjangan karier hampir seluruh aparatur pemerintahan di daerah.

Fenomena umum menunjukkan, betapa seorang aparatur pemerintahan yang beruntung memiliki privilege dengan simpul-simpul kekuasaan, terbukti mampu mendorong kariernya ‘melambung tinggi’, melebihi kompetensi yang dimilikinya.

Sebaliknya bagi yang tidak punya bisa dipandang sebagai ‘musuh politik’. Maka dapat dipastikan kariernya akan terjerembab. Ini fakta yang terjadi pada salah satu daerah otonom di provinsi tetangga. Di sana, seorang mantan sekretaris daerah yang gagal dalam proses pemilihan kepala daerah, harus rela menerima nasib “dimutasi” menjadi staf kelurahan.

Ini sungguh merupakan fenomena buruk dalam sistem kaderisasi birokrasi publik di Indonesia.

Dalam perspektif lain, seorang pejabat bisa hinggap di pucuk. Jika diamati, latar belakang pengalaman kerja bahkan track record prestasi kerjanya juga tidak diketahui secara baik oleh khalayak ramai, dengan tiba-tiba saja mendapat promosi menduduki berbagai jabatan strategis. Padahal banyak orang tahu, jabatan itu, sesungguhnya kurang pantas untuk diamanahkan kepadanya.

Banyak aparatur pemerintahan daerah meratapi masa depan karier birokrasinya yang semakin tidak menentu. Tapi bagi aparatur pemerintahan daerah yang mendapatkan “berkah” atas perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya kondisi seperti inilah yang terbaik, dan harus dipertahankan selama-lamanya.

Carut karutnya jenjang karier aparatur pemerintahan di daerah ini, menimbulkan pertanyaan dimanakah kekuatan regulasi kepegawaian nasional. Regulasi itu, katanya hadir untuk melindungi dan membina karier aparatur pemerintahan. Telah terjadi paradoksi antara Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian nasional. Yang mencolok terutama yang berkaitan dengan kedudukan pejabat pembina kepegawaian di daerah, antara kepala daerah dan sekretaris daerah, hingga sekarang belum jelas pemecahannya.

Fakta yang terjadi pada hampir seluruh daerah otonom di Indonesia, sepertinya membenarkan kehadiran seperangkat undang-undang tak menjamin penjenjangan karier seorang aparatur. Undang-undang itu misalnya,Undang-undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999, serta aturan pelaksananya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.

Regulasi kepegawaian tersebut, justru telah berubah menjadi sebilah pedang yang tajam. Pedang berkilat itu, membabat habis sistem penjenjangan karier yang telah ditata ketika rezim Orde Baru berkuasa di negeri ini.

Banyak mantan pamong senior yang menyayangkan fenomena kekeliruan yang terjadi dalam sistem penjenjangan karier yang terjadi sekarang. Bahkan lebih jauh dikatakan sebagai bentuk penjenjangan karier terburuk dalam sejarah birokrasi di Indonesia.

Sistem dan mekanisme yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, telah melahirkan pejabat-pejabat publik karbitan pada banyak daerah otonom di Indonesia. Ini terjadi, karena regulasi kepegawaian nasional tersebut tidak bisa secara spesifik melakukan partisi terhadap banyaknya domain publik yang ada dalam sistem pelayanan publik. Padahal sistem itu memiliki spesifikasi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut, tentunya juga harus diikuti dengan menyusun kualifikasi khusus untuk masing-masing domain yang berbeda satu dengan lainnya, bukan dengan menyamarakatan sebagaimana yang terjadi saat ini.

Sebagai contoh, pelayanan publik di bidang perhubungan tentunya membutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki keahlian dan kecakapan khusus di bidang itu. Atau setidak-tidaknya memiliki pengalaman yang cukup. Namun faktanya, saat ini tidaklah sulit menemukan seorang pejabat tinggi pada unit kerja bidang perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan yang berbeda, seperti sarjana pertanian, sosial bahkan ada juga yang dari seorang sarjana agama.
Memandang penjenjangan karier bagi seorang aparatur pemerintahan sebagai hal yang tidak bermakna terhadap kinerja pelayanan publik, merupakan sebuah pandangan yang amat menyesatkan dan berbahaya bagi upaya reformasi birokrasi yang tengah digelorakan saat ini. Ironisnya, regulasi tentang kepegawaian nasional sepertinya merestui berbagai kekeliruan yang terjadi selama ini.

Ketidakjelasan jenjang karier dan penempatan pejabat-pejabat publik dengan tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, merupakan ekses negatif dari dominannya peranan kepala daerah sebagai pembina pegawai di daerah. Bahkan ada kepala daerah yang berani berucap, “PNS hanya punya hak atas gaji saja, namun soal jabatan, adalah hak kepala daerah.”

Banyak aparatur pemerintahan daerah yang mulai merindukan kembali sistem dan mekanisme pembinaan pegawai, sebagaimana yang pernah berlaku di rezim Orde Baru. Zaman itu, walaupun terkukung secara politik, tetapi masih ada tahapan jenjang karier yang jelas bagi mereka dalam menjalankan tugas-tugas sebagai abdi negara.

Kita berharap agar pemerintah pusat segera melakukan revisi terhadap Undang-undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 dan seluruh aturan pelaksananya. Tak hanya itu, tapi juga menyelaraskan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tengah direvisinya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan begitu, kegagalan kaderisasi dalam birokrasi publik sebagaimana banyak dikhawatirkan para pamong senior, tidak terjadi lagi di masa depan.

Semoga revisi secara komprehensif terhadap kedua undang-undang ini, akan mampu menata kembali jenjang karier seorang aparatur publik secara sistematis, dengan lebih mengedepankan objektivitas dalam penempatan jabatan-jabatan publik.

Sumber : Harian Singgalang, Sabtu, 22 Januari 2011
_________
Download artikel ini dalam versi word document, [klik disini]

About these ads

Responses

  1. [...] http://enewsletterdisdik.wordpress.com/2011/01/25/gagalnya-kaderisasi-birokrasi-publik/ [...]


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 71 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: