Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Juni 1, 2007

Raker Diksus

RAPAT KERJA PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI HOTEL NIKITA BUKITTINGGI TANGGAL 21 S.D. 24 MEl 2007

Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat melalui Satuan Kerja Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus melaksanakanRapat Koordinasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus tanggal 21 s.d. 2 Mei 2007 di Hotel Nikita Bukittinggi. 

Kegiatan Rakor ini diikuti oleh 18 orang Kasubdin TK/SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 7 orang Pengawas SLB, 11 orang Kepala SLB, 6 orang Kepala Sekolah Inklusi, 3 orang Ketua KKG, dan 5 orang Unsur Seksi PLB Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat. Rakor dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kasubdin STPDO pada tanggal 21 Mei 2007. 

Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk: 1) mensosialisasikan kebijakan dan program startegis Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, 2) merumuskan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan layanan pendidikan khusus yang semakin merata dan berkualitas, dan 3) menjaring masukan dan aspirasi dari Kabupaten/Kota guna memperoleh kesepakatan dalam peningkatan pendidikan khusus dan pendidikan Layanan khusus serta mengidentifikasai berbagai kendala yang dihadapi sekaligus dicarikan solusi pemecahannya. Hasil yang diharapkan adalah : 1) tersosialisasinya kebijakan dan program strategi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus Propinsi Sumatera Barat sehingga kebijakan dan program yang disusun dapat sinergis dan saling memperkuat, 2) terumuskannya berbagai langkah strategis dalam mewujudkan layanan pendidikan khusus yang semakin merata dan berkualitas, 3) terhimpunnya masukan dari Kabupaten/Kota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program PLB dan mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi sekaligus dicarikan solusi pemecahannya, dan 4) terciptanya hubungan koordinasi yang sehat antara Dinas Pendidikan Propinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam peningkatan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di Sumatera Barat. 

Peserta Rapat Koordinasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus tahun 2007 setelah mengikuti penyajian materi dan Narasumber dalam sidang pleno merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat, sbb.:  

  1. Perlu adanya pelimpahan wewenang sebagian urusan pengelolaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota agar pelayanannya Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus semakin efektif. 
  2. Agar Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat menurunkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Pelayanan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus disetiap Kabupaten/Kota. 
  3. Segala bentuk program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang akan diselenggarakan di Kabupaten/Kota hendaknya disosialisasikan dan diinformasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, melalui tembusan surat dan saluran informasi lainnya guna memudahkan pengawasan terhadap sekolah maupun guru. 
  4. Perlu adanya penambahan Tugas Pokok dan Fungsi mengenai Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus bagi aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (yang belum ada dalam struktur) agar ada kejelasan penanggung jawab pengelolaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di daerah. 
  5. Dalam rangka perluasan dan pemerataan akses anak berkebutuhan khusus bersekolah diharapkan paling lambat tahun 2010 sudah tersedia SLB Negeri yang representatif. 
  6. Selanjutnya peserta rakor dalam penyusunan program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus tahun 2008 juga mengusulkan sbb.: 
  • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus tahun 2008 diselenggarakan di Kabupaten/Kota secara bergilir.
  • Ujian Sekolah dan Ujian Akhir Sekolah dilaksanakan secara bersama dan serentak di Sumatera Barat dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
  • Pengembangan sekolah inklusi ditingkatkan dan diintensifkan disetiap Kabupaten/Kota.
  • Program akselerasi diimplementasikan sesuai kebutuhan pada setiap jenjang SD, SMP, SMA di Kabupaten/Kota yang pendanaannya difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat.
  • Pengawas Pendidikan yang ada di kabupaten/Kota dilkutsertakan dalam pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus melalui kerjasama kemitraan dengan Pengawas SLB Propinsi Sumatera Barat.
  • Pemberdayaan KKKS/KKG Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus disetiap rayon dengan memfasilitasi pendanaannya.
  • Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat memfasilitasi penyelenggaraan workshop (loka karya) Pengawas SLB Propinsi bersama mitranya Pengawas Pendidikan yang ikut membina Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Kabupaten/Kota pada tahun 2008.
  • Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat dalam penutupan acara Rakor ini mengatakan bahwa Sumatera Barat dalam pelayanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus sudah melangkah maju jika dibandingkan dengan Propinsi lain di Indonesia, hal jul dapat dilihat dan jumlah SDLM, SLB dan sekolah inklusi yang ada di Sumatera Barat telah bergerak serentak untuk mengakses anak berkebutuhan khusus mendapatkan haknya dalam pendidikan. Menurut data terakhir setidaknya sudah 2.800 orang lebih anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di seluruh Sumatera Barat. Juga diharapkan kepada kita semua agar senantiasa bekerja keras untuk meningkatkan mutu pendidikan khusus di Sumatera Barat melalui peningkatan sarana/prasarana, penyediaan alat-alat pelajaran, buku-buku, pelatihan guru, dan peningkatan proses belajar disetiap SDLB, SLB, dan sekolah inkluasi sehingga pada saatnya nanti akan terlihat penguasaan kecakapan hidup anak berkebutuhan khusus sebagai bekal hidup mandiri ditengah masyarakat lingkungannya. 

Kepala Dinas Pndidikan Propinsi Sumatera Barat akan menindakianjuti rekomendasi yang disampaikan peserta rakor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan batas-batas kemampun maupun kewenangan yang dimiliki. Namun Dinas Kebupaten/Kota diharapkan senantiasa beijuang menurut saluran yang ada sesuai dengan jiwa otonomi daerah. Tidak mungkin kita akan selalu menunggu, tetapi akan lebih baik kita mengerjakan apa yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan waktu ke waktu. [Satgas KINFOD]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: