Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Januari 26, 2008

Dapodik, apakah hanya sebuah program mimpi ?

Dapodik, apakah hanya sebuah program mimpi ?


Oleh : Khalid Mustafa
(Bagian Sistem Informasi
Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Setjen, Depdiknas)
—-

Pada tulisan kali ini, saya akan mencoba mengangkat sebuah program dari PKLN lagi, yang walaupun tidak separah Jardiknas, tapi ronrongan untuk mengalihkan ke unit lain dengan alasan “Tupoksi” juga deras dilakukan.

Latar Belakang

Kepada pembaca, saya mencoba menantang nih, silakan anda bertanya kepada pejabat Departemen Pendidikan Nasional manapun yang ditemui, baik tingkatan Pusat maupun propinsi (kalau kabupaten/kota sih relatif berdasarkan luas wilayah dan kepadatan penduduk.. Pertanyaannya sederhana dan hanya terdiri dari 3 pertanyaan, yaitu:

  1. Berapakah jumlah sekolah di Indonesia ?
  2. Berapakah jumlah guru di Indonesia ?
  3. Berapakah jumlah siswa di Indonesia ?

Kalau pejabatnya berada di Dinas Pendidikan Propinsi, silakan ganti kata “Indonesia” dengan “Propinsi anda”

Silakan menyimak jawaban mereka. Biasanya jawaban yang diberikan menggunakan kata-kata di bawah in :

“Kalau tidak salah…”

“Barangkali…”

“Kira-kira…”

“Sekitar…”

“Plus Minus…”

“Sekolah 200 ribu-an, guru 2 juta-an, siswa 40 juta-an”

“Tunggu yah…, cari data dulu…”

“Berdasarkan data tahun 2006, maka…”

Nah…, apa kesimpulan anda dari jawaban-jawaban tersebut di atas ?

Terlihat bahwa data utama saja, yang menjadi dasar seluruh kebijakan
dalam dunia pendidikan itu tidak ada yang pasti.
Bagaimana pendidikan bisa maju ?

Coba kita renungkan, setiap tahun Depdiknas menyalurkan dana BOS dengan besaran Trilyunan rupiah. Dana ini disalurkan kepada sekolah-sekolah berdasarkan data sekolah dan siswa yang “dilaporkan” oleh sekolah. Kalau besaran dana BOS sebesar 10 Trilyun, dan penyimpangan jumlah siswa yang dilaporkan terjadi sebesar 2% saja (artinya, dari 100 siswa yang dilaporkan, 2 adalah siswa “fiktif”, maka akan terjadi penyimpangan sebesar Rp. 200 Milyar. Dana sebesar ini sudah mampu untuk membangun 200 Sekolah Menengah Atas di Indonesia dan sudah mampu merenovasi ratusan SD yang setiap tahun dilaporkan mengalami kerusakan, baik rusak ringan, sedang atau berat.

Mengapa penulis berani mengatakan bahwa penyimpangan dari segi jumlah tadi rentan untuk dimanipulasi ?

Siapa yang dapat mengecek kebenaran jumlah sekolah dan siswa yang telah dilaporkan oleh sekolah maupun dinas pendidikan kab/kota ke pusat untuk memperoleh bantuan dana BOS tersebut ? Laporan tersebut sebagian besar tertutup, tidak dapat diakses secara umum dan sifatnya hanyalah data besaran saja.

Misalnya, sebuah sekolah melaporkan siswanya adalah 100 orang. Mana bukti bahwa siswa di sekolah tersebut memang benar 100 orang ? Kalau memang benar 100 orang, mana nama-nama 100 orang tersebut ? Jadi, pada prinsipnya, bagi mereka yang selama ini menyoroti penyaluran dana BOS, jangan langsung ke muaranya, dari hulu saja sudah banyak terjadi penyimpangan. Dan sebenarnya penyimpangan ini bersumber kepada 1 hal sederhana, yaitu DATA.

Contoh berikutnya adalah bantuan untuk rehabilitasi sekolah. Setiap tahun, pemerintah selalu menyalurkan dana ratusan milyar untuk merehab sekolah yang mengalami kerusakan. Namun, seperti yang kita saksikan sendiri di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, selalu saja ada liputan mengenai sekolah (utamanya SD) yang hampir roboh, ruang kelas yang tidak layak, dan berbagai masalah lainnya. Di sisi lain, ada sekolah yang menjadi “langganan” rehab. Kadang hanya pagar sekolah yang mengalami kerusakan, dilaporkan rusak ringan, hingga meminta bantuan rehab.

Mengapa hal itu dapat terjadi ?
Karena tidak adanya data valid terhadap sekolah. Baik sekolah yang sudah pernah memperoleh bantuan maupun yang belum. Juga belum ada informasi yang sifatnya umum kepada masyarakat, sekolah mana saja yang pernah memperoleh bantuan rehabilitasi setiap tahunnya.

Contoh ketiga adalah pelaksanaan Ujian Nasional. Sudah menjadi rahasia umum juga bahwa selalu disetiap menjelang pelaksanaan Ujian Nasional, jumlah siswa kelas 3 SMP atau SMA melonjak pesat. Banyak sekolah yang sebelumnya hidup segan matipun tak mau menjadi bergairah. Dan mengikuti Ujian Nasional… !

Silakan anda menyimpulkan sendiri apa maksudnya !

Kembali lagi, hal ini terjadi karena kurangnya data yang bersifat umum, nasional, unik dan dapat dipantau oleh masyarakat umum sehingga validitasnya dikontrol oleh komunitas.

Sejarah Dapodik

Seperti halnya Jardiknas, program dapodik juga dilahirkan dari pemikiran seorang Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto sewaktu beliau masih menjabat sebagai Direktur Dikmenjur.

Pada waktu itu, amat sulit untuk menentukan alasan untuk membangun sebuah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. Banyak daerah yang mengajukan proposal pembangunan sekolah, utamanya SMK karena melihat dananya yang “lumayan besar” tanpa melihat sebaran sekolah dan kondisi sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut.

Sering kita saksikan bersama, banyak SMK dengan Program Keahlian Teknik Elektro yang dibuka pada daerah terpencil, padahal listrik saja amat sulit disana. Sedangkan pada daerah tersebut merupakan daerah budi daya tanaman yang amat kurang sumber daya manusianya. Juga menjamurnya Program Keahlian Otomotif pada satu daerah, sehingga lulusannya sulit untuk terserap pada lapangan pekerjaan yang ada, ataupun untuk berusaha secara mandiri.

Contoh lain, ketimpangan jumlah SMP, SMA dan SMK pada satu wilayah, dimana pada lokasi tertentu, jumlah sekolah-sekolah tersebut amat berlimpah dan disisi lain, pada wilayah yang sebenarnya lebih membutuhkan, sekolah-sekolah tersebut belum tersedia.

Berkaca dari kondisi inilah, akhirnya beliau meluncurkan program “pemetaan sekolah” atau School Mapping (dapat dilihat “bangkainya” pada web http://schomap.dikmenjur.net/). Program ini memadukan PHP, MySQL dan GIS, dimana akan terlihat peta suatu wilayah beserta titik-titik sebaran sekolah di daerah tersebut.

Berdasarkan program ini, maka sebuah daerah akan dapat merencanakan pembangunan sekolah di wilayahnya dengan lebih mudah dan sesuai data yang valid. Juga akan dapat menentukan arah pembangunan pendidikan ke depan pada wilayah atau daerah tersebut.

Sayangnya, program ini “kandas” dengan alasan “bukan Tupoksi” setelah unit-unit lain “gerah” dengan program ini. Karena rupanya data yang ditampilkan lebih komprehensif dan lengkap dibandingkan dengan data mereka. Juga, karena Direktur yang baru tidak memiliki visi yang sama dengan Pak Gatot.

Setelah pak Gatot pindah ke Biro Perencanaan dan KLN, terungkap kembali bahwa rupanya perencanaan program Departemen Pendidikan Nasional selama ini masih belum berdasar kepada data yang valid. Sebagian besar menggunakan data-data statistik dan data perkiraan dan bukan berdasarkan data yang real. Maka dikembangkanlah program Data Pokok Pendidikan atau Dapodik

Data Pokok Pendidikan

Secara khusus, program Dapodik dapat dilihat pada web http://dapodik.diknas.go.id/, namun pada tulisan ini saya akan mencoba memberikan gambaran yang bersifat umum, agar pembaca dapat membedakan mengapa program ini dapat ditegaskan sebagai Tupoksi dari PKLN, agar tidak “diminta dialihkan” lagi seperti Jardiknas.

Data Pokok Pendidikan, mengkhususkan pemetaan data untuk sekolah, guru dan siswa. Dimana sifat pendataan yang dilakukan bersifat UMUM dan tidak terlalu rinci.

Memang diakui, saat ini sudah banyak pemetaan yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap ketiga komponen di atas. Namun, permasalahan utama dari pemetaaan tersebut adalah banyaknya data yang ganda maupun tidak valid serta tidak adanya sinkronisasi antara satu data dengan data lainnya.

Permasalahan ini sebenarnya dengan mudah dapat diselesaikan. Cukup dengan memberikan sebuah identitas yang unik, tunggal dan abadi untuk setiap data. Juga tidak memiliki komponen pendataan yang terlalu banyak sehingga mudah disinkronkan dengan jenis pendataan lainnya.

Berdasarkan hal inilah maka Biro PKLN mengeluarkan program Dapodik yang terdiri atas 3 bagian utama yaitu Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

a. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

NPSN dilakukan dengan memberikan nomor identitas yang bersifat unik dan tunggal kepada seluruh sekolah di Indonesia.

Nah, sebelum program ini dilaksanakan, Depdiknas sebenarnya sudah pernah memiliki program serupa, yaitu Nomor Statistik Sekolah (NSS).

Mengapa Nomor Statistik Sekolah tidak dilanjutkan, dan malah menggunakan NPSN ?

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pengelolaan NSS yang tidak terpusat, karena dengan adanya otonomi daerah, beberapa daerah mengelola NSS-nya sendiri dan tidak memberikan laporan ke Depdiknas Pusat. Hal ini menyebabkan ketidaksinkronan data.

Permasalahan kedua adalah, kode NSS mengacu kepada wilayah, yaitu Kode Propinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan saat ini di Indonesia, sejak era Reformasi, sedang “hangat-hangatnya” pemekaran wilayah. Terhitung ada beberapa propinsi Baru, puluhan Kabupaten/Kota yang baru dan ratusan kecamatan. Hal ini mengakibatkan banyak kode propinsi maupun kabupaten/kota yang tidak valid lagi.

Inilah sebabnya, mengapa kode NSS tidak dikembangkan lagi dan melakukan perubahan penomoran secara total dengan menggunakan NPSN.

Kode penomoran dapat dilihat pada web http://npsn.diknas.go.id/cont/aturan/index.php

Data yang dikumpulkan melalui program ini tidak banyak, karena hanya data pokok saja, sehingga dalam pelaksanaannya sama sekali tidak menggunakan kuisioner yang berlembar-lembar yang menyulitkan sekolah. Juga tidak perlu menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang membebani anggaran. Malah cukup dengan menggunakan data yang saat ini sudah ada di masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Komponen NPSN adalah: Nama Sekolah, Jenjang, Status (negeri/swasta), Alamat, Nama Kabupaten dan Nama Propinsi…

Nah, data ini pasti ada di tiap dinas pendidikan kabupaten/kota khan ??

Dari data yang dikirimkan oleh setiap dinas pendidikan inilah, sistem di pusat akan membuat NPSN yang kemudian diumukan melalui web site http://npsn.diknas.go.id/

Masyarakat yang menemukan kejanggalan pada daftar yang tertera pada web tersebut, disilahkan untuk langsung menghubungi dinas pendidikan kabupaten/kota secara langsung. Karena perubahan data dapat secara langsung dan saat itu juga dilakukan oleh operator Dapodik pada setiap dinas pendidikan.

Dengan adanya data ini, maka masyarakat dapat secara langsung menilai, sekolah mana yang benar-benar “ada” dan sekolah mana yang sebenarnya “siluman” atau sekolah “papan nama” saja.

Ke depan, sistem ini akan disandingkan dengan sistem informasi rehab sekolah. Dimana sekolah-sekolah yang mengajukan bantuan rehabilitas sekolah diharuskan terdaftar pada NPSN dan mengupload foto-foto kondisi sekolah tersebut. Baik itu rusak ringan, sedang atau berat. Juga pada saat dana rehabilitas sudah diluncurkan, foto-foto penyelesaian harus ditampilkan pada SIM Rehab, baik sewaktu masih 25%, 50%, 75% dan 100% pembangunan.

Dengan adanya sistem seperti ini, maka secara transparan masyarakat dapat melihat proses rehabilitasi sekolah yang telah dilakukan, sejak pengajuan hingga penyelesaian. Apabila ditemukan kejanggalan, disilakan untuk melaporkan pada lembaga terkait bedasarkan data tersebut. Hingga tidak akan ada lagi istilah “sekolah langganan rehab” 

b. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

Saat ini, program sertifikasi guru sedang hangat-hangatnya dilakukan oleh Depdiknas (komentar terhadap program ini sudah ada di dalam kepala, cuman nanti saja deh saya tulis di tulisan lainnya… Salah satu kendala utama yang ada adalah menentukan berapa jumlah guru yang harusnya disertifikasi.

Karena program ini erat kaitannya dengan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka khusus pengelolaan NUPTK dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PMPTK. Biro PKLN membantu dalam hal menampilkan data yang telah dikumpulkan oleh tim PMPTK.

c. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)

Nah, program inilah yang merupakan program yang sama sekali baru. Kita semua pernah merasakan, sewaktu mengikuti pendidikan di jenjang sekolah dasar maupun menengah, pasti diberikan Nomor Induk Siswa (NIS) atau nomor pengenal lainnya di masing-masing sekolah. Hal ini bertujuan untuk lebih mempermudah identifikasi siswa di sekolah.

Kalau secara parsial dapat dilakukan, mengapa tidak dicoba untuk skala nasional ?

Berdasarkan pemikiran inilah, maka dilakukan pemberian indentitas baru kepada seluruh siswa melalui penomoran yang dilaksanakan secara nasional.

Pada awal pelaksanaannya, banyak yang skeptis bahwa hal ini dapat dilaksanakan…

Bayangkan, jumlah siswa kita itu ada puluhan juta, dan tersebar dari Aceh hingga Papua dengan kondisi geografis yang amat beragam. SD yang ada itu tersebar dari puncak gunung hingga kepulauan terpencil (yang di beberapa pulau malah lebih dekat ke negara tetangga). Nah, coba bayangkan, bagaimana mendatanya ??

Namun, dengan “Bismillah”, seluruh komponen di PKLN melangkah maju melaksanakan tugas tersebut.

Akhirnya, setelah dilaksanakan kurang dari 1 (SATU) tahun, maka 75% siswa di Indonesia telah berhasil didata. Sampai pagi ini, tercatat 36.791.875 Orang siswa per-tanggal 10 Januari 2008 Pukul 07.17 WIB

Seperti halnya dengan NPSN, program ini dapat digandeng dengan SIM yang lain, misalnya BOS (untuk menentukan jumlah siswa yang berhak memperoleh bantuan) hingga Ujian Nasional (Menentukan siswa yang dapat mengikuti ujian nasional).

Pemanfaatan lainnya adalah, dengan NISN, maka pergerakan atau mutasi siswa setiap saat dapat terus dipantau. Karena perpindahan tanpa melapor ke dinas pendidikan setempat akan mempersulit siswa tersebut menikmati hal-hal yang berkaitan dengan pendidikannya di lokasi tujuan.

Komponen NISN, sebagaimana NPSN juga tidak terlalu banyak, dan tidak memerlukan kuisioner khusus untuk mengisinya, hanya terdiri atas 7 komponen, yaitu Nama, Jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat, Kelas/Tingkat, NPSN dan Nama Sekolah. Khusus untuk NPSN dan Nama sekolah saling bertautan dengan program NPSN. Jadi, bagi siswa yang sekolahnya belum terdaftar di NPSN, tidak akan bisa memiliki NISN 

Sistem penomoran dan prosedur NISN serta bagaimana alur pemanfaatan NISN untuk mutasi dan proses administrasi siswa dapat dilihat pada web http://nisn.diknas.go.id/cont/aturan/index.php

Kaitan Dapodik dengan Tupoksi BPKLN

Akhir-akhir ini santer permintaan agar program Dapodik dilepas oleh Biro PKLN karena alasan “tupoksi”

Yang aneh, kok teriakan itu baru menggema satu tahun sejak diluncurkannya program ini yah ? Padahal sewaktu dimulai, merekalah termasuk yang skeptis akan keberhasilannya, malah menganggap sebagai “Program mimpi”

Nah, saya mencoba menjelaskan, mengapa program ini masih merupakan tupoksi dari PKLN dan bagaimana kaitannya dengan unit-unit yang lain.

Tugas utama dari Biro PKLN, utamanya pada bagian perencanaan adalah melaksanakan perencanaan pendidikan di Indonesia. Seperti yang sudah saya paparkan pada awal tulisan ini, sebuah perencanaan yang baik dan matang harus menggunakan data yang valid.

Nah, sumber data selama ini, rupanya hanya berdasar dari “statistik” belaka, yang tidak menggunakan data yang nyata di lapangan.

Oleh sebab itu, program Dapodik tetap sejalan dengan tugas utama dari PKLN.

Disisi lain, data yang dikumpulkan merupakan data yang bersifat umum, dan hanya digunakan untuk perencanaan saja. Sedangkan data yang sifatnya lebih khusus dan spesifik dapat dikembangkan oleh unit-unit utama lainnya.

Contoh kerjasama yang dapat dilaksanakan dengan unit utama lain. Misalnya dengan Direktorat PSMK (Dit PSMK), khusus untuk pendataan SMK, Dit. PSMK membutuhkan data jumlah ruang kelas, laboratorium dan bengkel. Juga data sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tersebut. Khusus untuk ini, disilakan PSMK membuat aplikasi baru yang akan mendata secara spesifik kebutuhan tersebut. Namun, khusus data sekolahnya, PSMK tidak perlu mendata ulang lagi, cukup menggunakan basis data dari NPSN. Sehingga, apabila perlu menggunakan kuisioner, tidak perlu mendata nama dan alamat sekolah lagi.

Contoh lainnya adalah, apabila hendak dilakukan pemetaan terhadap kondisi ekonomi siswa di Indonesia, maka data utama berupa nama dan alamat siswa, dapat menggunakan NISN, data lainnya dapat ditambahkan sesuai kebutuhan program.

Dengan cara ini, maka hanya ada 1 sumber data yang digunakan bersama, dimana kevalidan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan, karena dipantau bersama seluruh lapisan masyarakat.

Mimpi Program Dapodik

Ke depan, dengan menggunakan 1 sumber data, maka proses perencanaan pendidikan di Indonesia akan lebih terarah dan terukur. Pelaksanaan berbagai program juga akan transparan dan lebih mengena pada sasaran.

Pendidikan Indonesia yang berkualitas dan bermutu akan dapat dicapai…

Nah…, sekarang pertanyaannya…, apakah program Dapodik ini hanya sebuah program mimpi ?

Mudah-mudahan uraian diatas dapat menjawabnya…

Info dapodik lebih lengkap, silakan membuka http://dapodik.diknas.go.id/

Sumber : khalidmustafa.wordpress.com

Iklan

Responses

  1. Saya saat ini bertugas di diknas Kabupaten Barito Timur, semula saya di smkn2 tamiang layang, menjadi koordinator ICT Center Barito Timur. Saya sangat setuju pendapat mas Khalid, hingga medio 2008 ini seluruh kegiatan jardiknas belum transparan dan terlihat koordinasi dan sinergisitasnya dengan ICT Center maupun dengan Diknas Kabupaten. Terlebih orang yang ditunjuk menjadi pendamping ICT Center Kabupaten terlihat “kucing2an” dengan seluruh program jardiknas maupun dapodik. Kita seakan2 kehilangan “mata rantai” saat pergeseran kewenangan pengelolaan jardiknas. ICT Center berjalan sendiri2. Mohon informasi atau saran untuk memperbaiki kondisi yang sudah ruwet ini terutama kami yang “lesu darah” melihat kondisi minim komunikasi dengan pihak Pustekkom. Trims.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: