Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Maret 21, 2008

Komitmen Untuk Pendidikan Bangsa

Komitmen untuk Pendidik Bangsa

Oleh : Irwan Prayitno,
Ketua Komisi X DPR RI

PERTEMUAN Sembilan Menteri-Menteri Pendidikan Berpenduduk Terbesar di Dunia (The Seventh E-9 Ministrial Review Meeting) yang diikuti China, India, Indonesia, Brasil, Mesir, Bangladesh, Pakistan, Meksiko, dan Nigeria di Nusa Dua Bali, 10-12 Maret lalu telah menghasilkan deklarasi Bali. Salah satu poin penting dalam deklarasi itu menekankan pada peningkatan kualitas guru. Karena ternyata, 50% guru di lima negara E-9 belum berpendidikan formal dan hanya 50% yang berpendidikan strata satu (primary education training).

Ironisnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang jumlah guru berpendidikan primer setara S-1 kurang dari 50%. Itu berarti dari 2,7 juta guru, sebanyak 1,35 juta guru belum mencapai kualifikasi S-1. Laporan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 2006 menjelaskan guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV, baru mencapai target 35,6% saja. Jadi, 64,4% guru belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Di sisi lain, dosen yang memenuhi kualifikasi S-2/S-3 baru mencapai 54,02%. Jadi, masih ada 45,08% dosen yang belum memenuhi kualifikasi S-2/S-3. Pada 2007, Depdiknas baru berhasil meningkatkan kualifikasi guru hingga S-1/D-IV sebanyak 81.800 guru dan melakukan sertifikasi guru sebanyak 147.217 orang.

Padahal, dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, guru memegang peran amat sentral. Guru adalah jantungnya pendidikan. Tanpa denyut dan peran aktif guru, kebijakan pembaruan pendidikan secanggih apa pun tetap akan sia-sia. Sebagus apa pun dan semodern apa pun sebuah kurikulum dan perencanaan strategis pendidikan dirancang, jika tanpa guru yang berkualitas, tidak ada gunanya. Artinya, pendidikan yang baik dan unggul tetap akan bergantung pada kondisi mutu guru.

Hal itu ditegaskan UNESCO dalam laporan The International Commission on Education for Twenty-first Century yakni memperbaiki mutu pendidikan pertama-tama tergantung perbaikan perekrutan, pelatihan, status sosial, dan kondisi kerja para guru, mereka membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, karakter personal, prospek profesional, dan motivasi yang tepat jika ingin memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan pendidikan (Jacques Delors 1996). Karena itu, upaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan para guru adalah suatu keniscayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-V/2007 yang memutuskan gaji guru masuk anggaran pendidikan 20%, tidak boleh menjadi hambatan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah seberapa serius pemerintah menghormati dan menjunjung tinggi profesi guru yang telah banyak berperan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta mencerdaskan kehidupan bangsa? Apa yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan mutu profesi guru sebagai pendidik? Lalu bagaimana dengan kesejahteraan dan nasib masa depan guru di tengah tuntutan dan impitan ekonomi saat ini?

Terlepas dari masih banyaknya persoalan kebangsaan yang menjerat kita, dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, komitmen serius untuk terus meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru merupakan suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu jika kita mau serius ingin membangun bangsa ini menjadi lebih beradab.

Bermutu dan sejahtera

Kondisi pendidikan saat ini menuntut guru agar menjadi salah satu faktor penentu meningkatnya mutu pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar-mengajar.

Di sinilah guru dituntut memiliki kualitas ketika menyajikan bahan pengajaran kepada subjek didik. Ia tidak hanya dituntut mampu melakukan transformasi seperangkat ilmu pengetahuan (cognitive domain) dan aspek keterampilan (psycomotoric domain), akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk mengejewantahkan hal-hal yang berhubungan dengan sikap (affective domain).

Mahdi Ghulsyani seorang cendekiawan muslim memandang guru merupakan kelompok manusia yang memiliki fakultas penalaran, ketakwaan, dan pengetahuan. Ia memiliki karakteristik bermoral, mendengarkan kebenaran, mampu menjauhi kepalsuan ilusi, menyembah Tuhan, bijaksana, menyadari dan mengambil pengalaman-pengalaman.

Dalam pepatah Jawa, guru adalah sosok yang digugu omongane lan ditiru kelakoane (dipercaya ucapannya dan dicontoh tindakannya). Menyandang profesi guru berarti harus menjaga citra, wibawa, keteladanan, integritas, dan kredibilitasnya. Ia tidak hanya mengajar di depan kelas, tapi juga mendidik, membimbing, menuntun, dan membentuk karakter moral yang baik bagi siswa-siswanya.

Untuk menghadirkan sosok yang bermutu guna mencapai pendidikan berkualitas, guru harus mendapatkan program-program pelatihan secara tersistem agar tetap memiliki profesionalisme yang tinggi dan siap melakukan inovasi. Penghargaan dan kesejahteraan yang layak atas pengabdian dan jasanya harus diberikan.

Dengan meningkatnya mutu guru, kita akan memiliki para guru yang mampu melahirkan nilai-nilai unggul dalam praktik dunia pendidikan. Karena itu, lahirlah sosok-sosok manusia yang memiliki karakter beriman, amanah, profesional, antusias dan bermotivasi tinggi, bertanggung jawab, kreatif, disiplin, peduli, pembelajar sepanjang hayat, visioner dan berwawasan, menjadi teladan, memotivasi (motivating), mengilhami (inspiring), memberdayakan (empowering), membudayakan (culture-forming), produktif (efektif dan efisien), responsif dan aspiratif, antisipatif dan inovatif, demokratis, berkeadilan, dan inklusif.

Mengharapkan hadirnya sosok guru yang memiliki kompetensi, idealisme, dan profesional untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan bergantung pada tingkat kesejahteraan yang diperoleh sebagai imbalan atas dedikasi tugas profesinya. Karena itu, kelahiran UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang semula diharapkan menjadi landasan dan tonggak penting dalam peningkatan idealisme dan peningkatan mutu, kesejahteraan serta martabat guru, sudah selayaknya diimplementasikan secara nyata. Karena itu, profesi sebagai guru menjadi benar-benar mulia dan bermartabat. Bukan lagi dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi diperhatikan, dihargai dengan layak dan manusiawi.

Agar mutu guru semakin dapat ditingkatkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2008 untuk kegiatan sertifikasi pendidik bagi sekitar 200 ribu guru, peningkatan kualifikasi akademis guru ke S-1/D-IV sebanyak 270 ribu guru, peningkatan kompetensi guru dikdas sebanyak 3.049 guru, dan peningkatan kompetensi guru dikmen sebanyak 12.828 guru.

Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru bisa dijadikan momentum pembangkit kembali idealisme guru dalam membangun peradaban bangsa Indonesia. Untuk itu, masa depan Indonesia bisa lebih maju, berkualitas, berbudaya, cerdas, dan dapat bersaing dalam percaturan dunia. Namun, persoalannya adalah bagaimana agenda tersebut dapat diimplementasikan dan diwujudkan secara nyata, konkret, dan didasarkan atas kemauan politik dan keseriusan tekad pemerintah?

Kita masih tetap mengharapkan peran strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, harkat, martabat, dan wibawa guru. Pemerintah harus komitmen dalam melaksanakan UU No 14 tahun 2005 sehingga pembangunan peradaban bangsa melalui sektor pendidikan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita kemerdekaan bangsa ini. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mau memuliakan dan menyejahterakan guru. Insya Allah, bersama kita bisa.

Sumber : Miol

——————
Download artikel ini dalam format word document [klik disini]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: