Oleh: zulfikri | April 8, 2008

Sertifikasi Guru; Prestisius, tetapi Orientasinya Tak Jelas

Sertifikasi Guru; Prestisius, tetapi Orientasinya Tak Jelas

Pengantar

Salah satu terobosan untuk meningkatkan profesionalitas guru dan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional di Indonesia, adalah program sertifikasi guru. Program ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Melalui sertifikasi, diharapkan pula kesejahteraan para guru meningkat. Hanya saja dalam pelaksanaannya di lapangan sarat penyimpangan. Wartawan SP, Willy Masaharu, Marselius Rombe Baan, Erwin Lobo, Jeis Montessori, dan Gabriel Maniagasi mengulas masalah tersebut dalam tulisan ini:

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, guru merupakan garda terdepan dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Karena itu, program peningkatan mutu guru merupakan suatu keharusan.

Pernyataan Wapres itu dilontarkan saat membuka The Seventh E-9 Ministerial Review Meeting on Teacher Education and Training, di Nusa Dua, Bali, Selasa (11/3). Menurut Kalla, peningkatan kualitas dunia pendidikan sangat penting, sehingga pemerintah sangat memprioritaskan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Salah satunya adalah pendidik harus bersertifikasi.

Tak seorang pun juga dapat membantah bahwa guru berada di garda terdepan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka telah melahirkan banyak dokter, insinyur, menteri, bahkan presiden. Tidak heran apabila guru dielu-elukan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

Tetapi, gelar pahlawan tanpa tanda jasa itu pun malah jadi bumerang, karena nasib guru malah diabaikan. Kesejahteraan guru belum sepadan dengan gelar luhur yang disandangnya.

Dalam kondisi zaman yang makin memberhalakan gebyar duniawi semacam itu, profesi guru pun makin tidak dilirik dan diminati generasi muda. Secara sosial, pamor guru pun semakin redup.

Kalau hanya mengandalkan penghasilannya sebagai guru, hampir mustahil seorang guru bisa hidup layak di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang kian gencar memanjakan nafsu keduniawian. Jangan heran apabila banyak guru yang terpaksa “nyambi” jadi tukang ojek, penjual rokok, atau sopir angkot.

Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah membuat terobosan melalui program sertifikasi. Setiap guru diwajibkan memiliki kualifikasi profesi dengan standar minimal sarjana (S-1) atau diploma 4 profesi agar layak mengajar.

Sudah banyak kalangan yang risau terhadap nasib guru. Organisasi profesi semacam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), misalnya, kerap turun ke jalan menuntut pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru. Demikian juga para pakar, pengamat, dan pemerhati pendidikan. Tak henti-hentinya mereka berteriak menyuarakan perjuangan para pendidik itu.

Lahirnya UU Guru dan Dosen pada 30 Desember 2005, sepertinya membawa angin segar bagi guru dan dosen. Setidaknya, pemerintah sudah menunjukkan kemauan politik untuk mengangkat harkat dan martabat guru pada yang posisi lebih terhormat.

UU itu mengamanatkan peningkatan profesionalitas sekaligus kesejahteraan guru melalui sertifikasi.

Saat ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mencatat, terdapat sekitar 2,783 juta guru di Indonesia dan sebagian besar dari jumlah itu, harus mengikuti program sertifikasi agar layak mengajar. Kualifikasi dan kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar di sekolah. Lebih rinci disebutkan, saat ini yang tidak layak mengajar atau menjadi guru sekitar 912.505. Terdiri atas 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA, dan 63.961 guru SMK.

Jika program sertifikasi guru dijalankan hingga 2015, maka pada 2011 saja sekitar 1,3 juta guru dengan predikat pendidik profesional yang memerlukan gaji dan tunjangan profesi mencapai sekitar Rp 77,46 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dua kali lipat dari total pengeluaran untuk gaji pada 2005.

Perencanaan-Evaluasi

Program sertifikasi dan pendidikan profesi guru yang digulirkan tahun 2005 sejauh ini sepertinya belum menampakkan filosofi dan orientasi yang jelas. Akibatnya, perdebatan tentang sertifikasi guru dalam jabatan, guru lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan alias LPTK dan Akta IV seperti tidak menemukan kepastian.

Bahkan, beberapa pengamat pendidikan pesimistis bahwa sertifikasi menjamin peningkatan kualitas guru. Tanpa arah yang jelas dan tujuan terukur, niscaya upaya peningkatan mutu sekitar 2,7 juta guru ini akan sia-sia.

“Dibutuhkan komitmen yang kuat dari para pengambil kebijakan,” kata Chief of Section for Teacher Education, badan pendidikan dan kebudayaan PBB/UNESCO, Dr Caroline Pontefract, saat berbincang dengan SP, di sela-sela acara Expert Meeting, The Seventh E-9 Ministerial Review on Teacher Education and Training, di Nusa Dua, Bali, baru-baru ini.

Caroline menuturkan, apa pun nama dan jenis program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajar harus didasari oleh komitmen yang kuat dari semua pihak. “Komitmen itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pendanaan,” katanya.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengemukakan, salah satu “pintu gerbang” untuk lolos sertifikasi guru adalah persyaratan portofolio. Sertifikasi guru dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio.

Penilaian ini merupakan perjalanan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang menunjukkan rekaman jejak profesional guru. Dia menerangkan, dokumen portofolio mendeskripsikan: kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Ketua Tim Independen Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Guru Ahmad Rizali mengemukakan, esensinya program sertifikasi guru bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru. Namun, selain menyejahterakan, program ini juga harus membentuk watak guru untuk semakin profesional.

Karena program ini terbilang program terobosan, langkah-langkah program sertifikasi harus disusun secara apik dan profesional. Karena itu, program sertifikasi seharusnya tidak dipandang sekadar legalisasi untuk memperoleh tunjangan profesi, tetapi lebih sebagai upaya meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesi.

Perbaiki Sistem

Dalam pemantauan yang dilakukan tim ini, terangnya, di tingkat akar rumput ternyata program sertifikasi guru menemukan banyak penyimpangan. Salah satunya adalah penyuapan yang dilakukan oknum guru, dinas pendidikan atau pejabat terkait.

Karena itu, katanya, tim ini merekomendasikan agar memperbaiki sistem pelaksanaan sertifikasi guru agar tidak terjadi pemborosan anggaran di lapangan.

Pertama, sosialisasi. Di sebagian besar daerah sasaran, sosialisasi berjalan baik, meskipun ada sosialisasi di beberapa provinsi dikomersialkan oleh oknum asesor dan dinas dengan kisaran harga Rp 20.000 – 250.000/acara/orang. Kesuksesan sosialisasi disebabkan oleh peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang cukup bagus walau di beberapa tempat tidak tersedia anggaran operasionalnya.

Kedua, guru yang direkrut umumnya sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam panduan, yaitu usia, masa kerja, dan golongan, tetapi kuota yang diberikan kepada kabupaten/kota tidak sesuai dengan proporsi jumlah guru yang ada dari segi negeri/swasta dan jenjang disebabkan data guru yang dipakai oleh Depdiknas dan digunakan untuk menetapkan kuota tidak mutakhir.

Ketiga, dalam pelaksanaannya, terjadi indikasi penyimpangan yang cukup besar dari guru peserta sertifikasi guru, hampir 36 persen yang terdiri dari: pemalsuan dokumen portofolio, pemotongan honor asesor, dan upaya penyuapan.

Sebagian komponen penilaian sulit dipenuhi guru di daerah, umumnya adalah penghargaan, sertifikat pelatihan, dan keterlibatan dalam lokakarya, seminar dan acara terkait. Selain itu, meskipun pelaksanaan sertifikasi guru di LPTK bersifat kolaboratif, tetapi masih terjadi dominasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Induk atas LPTK Mitra dan hampir semua LPMP tidak dilibatkan dalam aktivitas apa pun.

Temuan lain adalah syarat harus mengajar 24 jam tidak dapat dipenuhi oleh calon peserta dan batas nilai maksimal tiap komponen dilanggar.

Masalah, keempat, adalah umumnya materi pendidikan dan latihan (Diklat) tidak disiapkan dengan baik dan persiapan diklat sangat singkat, terlebih lagi acara Diklat bersamaan dengan acara akhir tahun instansi lain.

Selain itu, kewajiban Diklat selama 90 jam tersebut dilaksanakan dengan kisaran waktu diklat 10-15 jam/hari dan dilaksanakan dalam waktu 7-10 hari, sehingga menjadi sebuah Diklat yang sangat melelahkan. Tidak ditemukan pula korelasi antara hasil portofolio (peserta yang tidak lulus) dan materi Diklat yang diberikan meskipun ada pula peserta Diklat yang mengakui Diklat sangat bermanfaat

Pakar pendidikan Winarno Surakhmad menuturkan, pendidikan profesi guru mengasumsikan, model penyiapan tenaga kependidikan yang diandalkan selama ini sudah tidak memadai lagi sehingga memerlukan pembaruan. Program sertifikasi dan pendidikan profesi guru harus secara nyata menunjukkan langkah-langkah kemajuan dalam peran guru sebagai sebuah profesi.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah guru profesional macam apakah yang hendak dicetak lewat pendidikan profesi dengan 36-an SKS tersebut? Apakah guru-guru dipersiapkan untuk mengantar murid-murid lulus ujian nasional ataukah mereka dipersiapkan untuk mengembangkan potensi murid menjadi “good citizen”, dan insan paripurna?

Di manakah perbedaan mereka yang lulus sertifikasi dengan guru-guru yang ada sekarang atau dengan diri mereka sendiri sebelum memasuki eselon profesionalisme itu?

Dikatakan, pendidikan profesi guru harus dirancang berbeda dengan model pembelajaran di Akta IV, S1, dan S2 keguruan. Pendidikan profesi guru bukan menghasilkan ilmuan pendidikan dan keguruan, melainkan mendidik seseorang siap dan mahir menjalankan profesinya, seperti pendidikan dokter yang siap menangani pasien setamat dari pendidikannya.

Namun, apakah program itu menjamin profesionalitas guru akan meningkat? Winarno menegaskan, program sertifikasi guru itu tidak serta- merta mendongkrak mutu guru. Sebab, mental guru di Indonesia dinilai mulai merosot seiring perkembangan zaman. “Justru di lapangan, guru malah hanya mengejar tunjangan-tunjangan saja. Hanya sebagian kecil yang memang ingin meningkatkan profesionalitasnya,” katanya.

Pertanyaan itu, katanya, kemudian bisa berkembang, apakah kondisi keuangan negara stabil sampai batas akhir program sertifikasi guru. Semua program sertifikasi dan pendidikan profesi guru sejatinya harus dibingkai oleh filosofi mutu dan pembaruan pendidikan.

Kurikulumnya harus terukur, menawarkan sesuatu yang baru dan perlu. Jangan sampai, program sertifikasi ini dianggap sebagai program prestisius yang hanya mengumbar janji.

Sumber : Mailinglist Puskur

———————————————————-
Aku berharap, kearifan kita berkembang seiring dengan berkembangnya kekuasaan kita dan mengajari kita bahwa semakin sedikit kita gunakan kekuasaan, semakin besar kekuasaan itu. (Thomas Jefferson, Mantan Presiden Amerika, 1743-1826)
———————————————————-

Iklan

Responses

  1. kapan diadakan pendidikan profesi ini lebih cepat lebih baik


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: