Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Juli 16, 2008

Kejati Turunkan Tim Winerdy: Usut Dugaan Pungutan Liar

Kejati Turunkan Tim Winerdy: Usut Dugaan Pungutan Liar

[Padek, Rabu, 16 Juli 2008], Temuan Badan Anti Korupsi (BAKo) Sumbar atas dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan 80 sekolah di Kota Padang respons Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar. Bahkan Kejati akan hadir dalam dengar pendapat antara BAKo Sumbar dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang dan anggota DPRD yang bakal dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Padang pada hari Kamis (17/7) dan Jumat (18/7) mendatang.
“Tidak perlu mereka menyurati kita agar hadir dalam dengar pendapat tersebut. Karena ini bukan delik aduan. Jika kita mengetahui, maka akan langsung dilakukan penyelidikan,” tegas Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Winerdy Darwis kepada Padang Ekspres melalui ponselnya.

“Kita akan tindak lanjuti temuan tersebut. Saya perintahkan jajaran untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan pemeriksaan. Jika memang terbukti melakukan pungutan di luar yang ditentukan, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Winerdy lagi

Lebih lanjut, Winerdy menyarankan kepada masyarakat yang merasa menjadi korban karena diminta uang di luar batas kewajaran agar segera melapor ke Kejati. Selain itu, Winerdy juga mempersilahkan masyarakat melapor ke ponsel pribadinya dengan nomor 0811211131.

Diakuinya, jaksa agung telah memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan pemantauan pungutan terhadap siswa di tahun ajaran baru. Untuk itulah, Kejati Sumbar akan memantau pemungutan yang dilakukan sekolah-sekolah. Sementara, Kasi Intel Kejari Padang, Nasril Naib yang ditemui Padang Ekspres di ruang kerjanya menyatakan akan menunggu hasil temuan BAKo tersebut. Lebih lanjut, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Bawasda Kota Padang untuk melakukan penghitungan.

Sebelumnya, dalam dengar pendapat antara BAKo Sumbar dengan Komisi D DPRD Kota Padang pada Senin kemarin, terungkap 80 sekolah di Kota Padang yang melakukan pungli. Karena pemungutan tersebut dilakukan diluar aturan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang dikeluarkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang, serta asas kepatutan dan kewajaran.

Sekolah-sekolah yang terpantau melakukan pelanggaran tersebut, terbagi atas 40 SD, 23 SMP, 1 MTs dan 16 SMA yang ada di Kota Padang. Di mana, masing-masing sekolah memungut uang pendaftaran yang beragam. Salah satu contohnya, siswa baru di salah satu sekolah, malah telah dibebani pungutan uang perpisahan, padahal mereka baru saja masuk sekolah. Adapula pungutan yang tidak memberikan nota bukti pembayaran, sehingga pihak orangtua tidak bisa mempertanggung jawabkan, bila ada kekeliruan.

Awasi Pelayanan Publik

Di sisi lain, Winerdy menegaskan kejaksaan akan melakukan pemantauan di sejumlah tempat pelayanan publik. Salah satu tempatnya, seperti Kantor Kelurahan dan tempat lainnya. “Selain melakukan pemantauan pungutan penerimaan siswa baru, Jaksa Agung juga memerintahkan seluruh jajaran untuk memantau pelayanan publik di wilayah masing-masing.

Bentuknya bisa seperti pemeriksaan mendadak,” jelas Winerdy. Dengan itu, jangan nanti masyarakat kaget jika sewaktu-waktu, kejaksaan mendatangi sejumlah tempat pelayanan publik dan melakukan pemeriksaan. “Semua dilakukan untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan masyarakat yang mengurus kepentingan mereka,” tambah Winerdy.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: