Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Desember 3, 2008

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Di Sumbar Dibina Siapa…?

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Di Sumbar Dibina Siapa…?

Ini adalah suatu pertanyaan penting; yang penting untuk dijawab, melalui perwujudan: suatu kelompok pembina (task force) SBI yang hebat dan profesional di Propinsi.

SBI adalah sekolah yang bermutu lebih, melebihi mutu rata rata sekolah lain yang ada di masing-masing kabupaten dan kotanya. Sesuai dengan Undang undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, SBI yang berada di setiap kabupaten-kota dibina oleh pemerintah, secara khusus. Tujuannya, antara lain adalah agar sekolah lain di sekitar sekolah SBI itu dapat mencontoh dan meniru sekolah itu agar semua sekolah, suatu hari nanti, bermutu tinggi seperti SBI.
Di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatra Barat tercatat sejumlah sekolah binaan ,SBI dari berbagai tingkat, yaitu: SMP 6 buah sekolah di tambah dengan SMP SSN sebanyak 34 buah, tingkat SMA SBI, 6 buah sekolah, dan tingkat SMK ada 10 buah. Keberadaan sekolah binaan ini belum menyebar secara merata ke setiap kabupaten dan kota di Sumbar.

PP nomor 38 tahun 2006 antara lain menyatakan bahwa sekolah SBI di masing-masing kabupaten dan kota, di atas, dibina langsung oleh pemerintah propinsi, dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
Pada kenyataannya, “Pembinaan terhadap beberapa SBI Sumbar sekarang ini ada yang dilakukan ‘langsung’ saja oleh Depdiknas Pusat, dari Jakarta. Dinas Propinsi terkesan ‘ditinggalkan’, ucap salah seorang Kabid, di kantor Disdikpora Propinsi Sumatera Barat.” Ini memang merupakan suatu sikap yang kurang sehat yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat.

Mendiknas Bambang Sudibyo* telah menjelaskan secara terinci tentang apa itu SBI, dan kita merujuk ke beberapa negara maju tertentu dalam pengembangan format SBI itu, katanya. Namun karena kurangnya sosialisasi, di berbagai media, kita banyak membaca berbagai komentar tentang SBI.
Ada yang berkomentar miring, tidak setuju dengan pemerintah, membiarkan masing-masing sekolah ‘berpacu’ menjadi SBI dengan versi mereka masing-masing sehingga terkesan mereka, sekolah itu, menjauh dari nuansa pembangunan pendidikan keindonesiaan. Tidak sedikit pula yang mengkritisi SBI sebagai sekolah mahal yang eksklusif untuk kalangan anak orang berduit saja, dan menggolongkan pemberitaan SBI sebagai pembohongan publik.

Mestinya ribut-ribut ini tidak harus terjadi, asal kita semua bisa taat azas kepada undang–undang dan segala aturan di bawahnya. Yang perlu dipertanyakan: apakah kita, aparat pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan SBI itu dan anggota masyarakat dan pemerhati dunia pendidikan sudah taat azas dan menyikapinya secara realistis segala pernak-pernik aturan SBI, yang ada, atau belum?
Apakah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah memberdayakan tenaga potensial yang berkemampuan di lingkungan kantornya sendiri atau belum?

Aturan, atau lebih tepatnya harapan, Mendiknas agar masing-masing SBI tingkat: SD/MI dibina oleh 10% tenaga gurunya yang berqualifikasi S2/S3, SMP/MTs dibina oleh 20% tenaga gurunya yang berqualifikasi S2/S3, dan SMA/MA harus telah dibina oleh 30% tenaga gurunya yang berqualifikasi S2/S3*, idealnya dari awal-awal sekarang dibina oleh para pembina yang berkualifikasi seperti ‘guru SBI itu’, di Disdikpora masing-masing propinsi!
Walaupun kita semua tahu bahwa SBI yang ada memang masih sangat jauh dari taraf itu, apa lagi kalau dipertanyakan tentang kriteria lainnya, berupa standar: sarana prasarana, standar isi, standar proses, standar standar evaluasi [kurikulum], dan standar manajemennya.

Aturan menyatakan bahwa: SBI dibina oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi. Lalu, siapakah yang ditugasi oleh Disdikpora saat ini? Apakah kualifikasi, wawasan, dan pengalaman mereka yang ditugasi membina SBI seimbang dengan kriteria akhir sebuah SMP /MTs SBI, yang minimal harus mempunyai guru atau staf pengajar berkualifikasi S2 atau S3, 20%”, atau tidak? Adalah aneh, kalau pembina yang ditugasi tidak memenuhi kualifikasi minimal dari SBI yang akan dibinanya.

Walaupun kita masih berada dalam kondisi serba berkekurangan seperti sekarang, hendaknya, jangan sampai kita mengurangi standar target atau cita-cita, yang kita ingin capai. Mamfaatkan segala sumberdaya terbaik yang kita miliki, termasuk tentunya sumberdaya manusia Disdikpora yang ada untuk membina SBI.
Berapa S2 yang kita miliki? Berapa dari yang berkualifikasi S2 itu berlatar belakang kependidikan, menguasai bahasa asing, IT , dan yang cukup berpengalaman serta siap pakai untuk melakukan pembinaan ke 22 SBI yang ada?
Bila Disdikpora telah memulai mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di atas untuk melakukan pembinaan SBI, maka kita [ baca: Disdikpora] telah menghindar dari kecendrungan menjadi tokoh dalam cerita klasik: si Bisu Bermimpi, tentang SBI.

Pertanyaan saya; adakah pertimbangan tentang SBI ini masuk kedalam perhitungan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Gubernur dalam menyusun personel yang akan menduduki esselon empat dalam SOTK, yang sebentar lagi akan diumumkan itu?
Atau benarkah assumsi banyak orang, yang mengatakan: dunia pendidikan kita makin lama makin tenggelam…, dalam hingar bingar dunia politik ?

Catatan:
*(Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta 27 Juni 2007)

Sumber : Millist PGOL

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: