Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Desember 23, 2008

BHP dan Peran Serta Masyarakat

BHP dan Peran Serta Masyarakat

Oleh Ahmad Baedowi,
Direktur Pendidikan Yayasan Sukma

ADA mainan baru bagi para praktisi dan pemerhati pendidikan di Indonesia, namanya badan hukum pendidikan (BHP). Kontroversi soal BHP mencuat ketika DPR mengesahkan RUU BHP minggu lalu, dan sebagian mahasiswa meresponsnya dengan cara biasa: demonstrasi, bahkan hingga ke Gedung DPR. Di Makassar kegaduhan soal BHP diperparah aksi saling lempar dan saling sikut antara polisi dan mahasiswa. Argumentasi sederhana yang menggerakkan demonstrasi mahasiswa dan penolakan terhadap RUU BHP dari para pengamat pendidikan adalah bahwa BHP kelak akan membuat pendidikan menjadi mahal serta melepaskan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat. Pertanyaan sederhananya adalah benarkah sebuah produk undang-undang yang akan dibuat oleh pemerintah dan DPR membuat mereka lalai dan menyengsarakan rakyatnya?

Sebagai sebuah konsep yang cukup penting bagi upaya reformasi bidang pendidikan di Tanah Air, rancangan undang-undang BHP sebenarnya merupakan kelanjutan dari amar Pasal 53 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal tersebut dinyatakan agar penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan pemerintah atau masyarakat harus berbentuk badan hukum pendidikan. Ketentuan tentang badan hukum pendidikan itu akan ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.

Secara konseptual tujuan RUU BHP sebagai sarana untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat memang cukup ideal. Bahkan dari aspek pemberdayaan masyarakat, RUU BHP merupakan semacam revolusi diam-diam dari pemerintah untuk memberikan kembali beban tanggung jawab pendidikan kepada masyarakat. Karena seperti masa lalu, peran dan kontrol masyarakat terhadap pendidikan lumayan baik. Hal itu dapat ditunjukkan dengan tingginya minat masyarakat untuk aktif terlibat dalam sebuah proses keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka. Namun, pasca-Instruksi Presiden SDN Nomor 10 Tahun 1973, pemerintah secara terstruktur serta perlahan tapi pasti mulai mengambil alih kepemilikan sekolah yang sebelumnya milik masyarakat menjadi milik pemerintah dan dikelola sepenuhnya secara birokratis dan sentralistis. Itulah titik awal dari keterpurukan sistem pendidikan karena pemerintah secara jemawa memaksakan kehendaknya membangun sistem ketergantungan yang mengubah secara total mentalitas masyarakat untuk selalu meminta kepada pemerintah.

Bahkan jika dilihat dari aspek tujuan, RUU BHP berpotensi untuk membuat sebuah kesadaran baru bagi masyarakat agar manajemen pendidikan kita haruslah dikelola berdasarkan kebutuhan sekolah/madrasah sebagai bentuk otonomi manajemen pendidikan pada tingkat kepala sekolah/madrasah dan guru yang dibantu masyarakat. Selain itu, baik Undang-Undang Sisdiknas maupun RUU BHP dimaksudkan pula sebagai upaya untuk menghapuskan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum, yang pada akhirnya masyarakat akan memperoleh kepastian hukum dalam menerima pelayanan pendidikan secara bermutu, tidak diskriminatif, berprinsip nirlaba, serta masyarakat bersama-sama dengan sekolah dapat mengelola dana secara mandiri untuk mencapai tujuan dan cita-cita pendidikan yang mereka terapkan dalam visi dan misi sekolah. Sekali lagi pertanyaan sederhananya adalah apakah pemerintah telah memenuhi kewajibannya dalam membina dan mengembalikan peran, fungsi, dan tanggung jawab masyarakat terhadap sekolah/madrasah?

Mengembalikan peran masyarakat

Masyarakat sebagai klien sekaligus konsumen bidang pendidikan dalam kedua undang-undang belum sepenuhnya dijamin dan diberdayakan pemerintah. Dari prioritas pembangunan pendidikan, hampir tak ada program yang secara spesifik menyebutkan program pemberdayaan terhadap komunitas sekolah apa yang dilakukan pemerintah. Bahkan program semisal kampanye dan penyadaran tentang pentingnya masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan belajar anak-anaknya, minimal sekolah terdekatnya pun tak dilakukan. Konsep komite sekolah yang sejauh ini ada sayangnya tidak diteruskan sebuah program yang berkesinambungan, misalnya pelatihan yang memungkinkan komunitas sekolah berkontribusi secara ajek dan jelas dalam ikut mengawal proses pembelajaran di sekolah. Komunitas sekolah melalui komite sekolah saat ini tak jauh berbeda dengan zaman Orde Baru dengan POMG-nya yang hanya merupakan kepanjangan tangan pemerintah dan tukang stempel sekolah untuk mengesahkan program-program yang rata-rata justru memberatkan masyarakat.

Praktik distribusi dana bantuan operasional sekolah (BOS), misalnya, meskipun ada keterlibatan komite sekolah, tetapi pada praktiknya di banyak sekolah peran tersebut sangat lemah karena komunitas tidak pernah dilatih dan diajak berpikir bersama merumuskan kebijakan-kebijakan sekolah. Padahal seyogianya masyarakat memiliki legitimasi dan hak untuk ikut terlibat dalam proses manajemen sekolah (Dunn, 1998). Keberadaan BHP jangan-jangan juga merupakan alasan pemerintah untuk melakukan intervensi tambahan terhadap ketidakberdayaan masyarakat selama ini dalam berhadapan dengan seluruh kebijakan pengembangan sekolah.

Karena itu, sebaiknya pemerintah merapikan dulu konsep dan eksistensi komite sekolah di lapangan dengan turun sendiri, paling tidak melalui bantuan para akademisi di kampus-kampus, untuk melakukan identifikasi terhadap kemampuan masyarakat dalam berinteraksi dengan sekolah. Masyarakat harus dilatih dalam sebuah program yang memadai agar mereka juga menjadi lebih berdaya dan tidak dijadikan bulan-bulanan pihak sekolah dan otoritas pendidikan. Jika hal itu tak dilakukan, jangan berharap RUU BHP akan efektif dan efisien karena pasti akan bermunculan kembali konflik-konflik baru di bidang pendidikan yang bersifat lokal, persis seperti konflik-konflik yang terjadi dalam kebijakan pilkada karena hal itu menyangkut ranah hukum. Dengan demikian, segregasi di masyarakat akan semakin tajam dan proses pendidikan akan terganggu.

Pentingnya mengembalikan peran masyarakat agar bertanggung jawab terhadap persoalan pendidikan di tingkat lokal melalui sebuah program pemberdayaan yang terstruktur dan sistematis adalah tuntutan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah. Jika masyarakat paham tentang penahapan perencanaan pendidikan, mengetahui arah dan tujuan sekolah, mengerti meski sedikit tentang performance indicators baik yang berkaitan dengan siswa dan guru, serta paham tentang arah pengembangan kurikulum, sekolah pasti akan baik. Pengetahuan dasar dan keterampilan tersebut adalah hanya beberapa di antara program yang harus dilatihkan kepada masyarakat kita (Boyd and Claycomb, 1994). Bahkan ujung dari keterampilan tersebut akan membawa masyarakat kita cerdas dalam merencanakan pembiayaan pendidikan sehingga masyarakat tak melulu curiga karena mereka selain dilibatkan, juga paham dan mengerti hal-hal teknis tersebut.

Karena itu, penting diperhatikan bagaimana seharusnya pemerintah merencanakan program pemberdayaan komunitas sekolah, paling tidak sebelum RUU BHP menjadi undang-undang yang siap untuk diimplementasikan. Bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat paling tidak mencakup program pemberdayaan orang tua (parent empowerment) dan kemitraan masyarakat dan sekolah (partnership/communal parents and teachers collaborate equitably). Dalam banyak penelitian tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan, bentuk kedua berupa kemitraan sekolah dan masyarakat yang sederajat (equal partnership) merupakan strategi yang paling efektif dan memberi pengaruh besar kepada hasil belajar siswa (Bauch and Goldring, 1998).

Dari program pemberdayaan ini akan muncul kesimpulan, apakah misalnya sebuah komite sekolah harus dipilih atau ditunjuk otoritas pendidikan. Jika masyarakat tahu karena diberdayakan melalui sebuah program, sangat mungkin akan terjadi banyak masalah yang muncul di sekitar pemilihan dewan tertinggi baik di tingkat sekolah maupun ketika BHP akan dilaksanakan. Namun, hal itu diharapkan akan menjadi pertanda bangkitnya kepedulian masyarakat terhadap sekolah. Banyak kasus ditemukan bahwa semakin demokratis masyarakat dalam merencanakan kebijakan sekolah maka akan semakin baik kualitas sebuah proses pendidikan akan berlangsung (Chibulka, 1997; Resnick, 2000).

Selain program pemberdayaan masyarakat, masalah penegakan hukum (law enforcement) bidang pendidikan harus lebih dipertegas undang-undang. Jangan sampai jika terjadi penyimpangan terhadap undang-undang sanksinya menjadi tidak jelas. Banyak sekali contoh pelanggaran hak konstitusi yang dilakukan pemerintah, tetapi lemah dalam hal penegakan hukumnya. Misalnya dalam Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa gerakan reformasi menuntut penerapan prinsip bahwa otonomi di tingkat sekolah akan diberikan seluas-luasnya, tetapi penerapan ujian nasional (UN) malah mengebiri otonomi tersebut agar mati suri. Karena itu, tak dapat dibayangkan apa jadinya jika Undang-Undang BHP dijalankan, tetapi masyarakat tetap tak diberdayakan dan pelanggaran tetap tak bisa dikenakan kepada pemerintah sebagai pembuat undang-undang. [Sumber : Media Iinesia.com]

Baca juga artikel terkait berikut dan ikuti pollingnya :

BHP Penyebab Pendidikan Mahal ?

Iklan

Responses

  1. Yang pasti pemerintah akan lepas tangan karena pengesahan uu bhp ini adalah desakan imf dan bank dubia agar indonesia melepaskan satu-persatu properti milik negara kepada swasta asing (neoliberalisme modern)
    http://www.warnadunia.com/

  2. UU BHP .. >> telah diadakan debat terbuka dikampus kami STAIN PONOROGO beberapa waktu yang lalu. ditinjau dari perspektif Pendidikan berbasis Masyarakat dan Kapitalisasi pendidikan dapat saya katakan bahwa UU BHP ini hanya memberi kesempatan “orang miskin” untuk belajar hanya sampai pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) saja. itu terlihat setelah ada semacam niat pemerintah terhadap pembebasan biaya sekolah untuk SD sampai SMP (walaupun realisasinya masih belum jelas), hal itu PERLU DICURIGAI kawan!!!!!
    mengapa demikian???? ditengah gelombang demo elemen masyarakat terutama mahasiswa yang menentang adanya UU BHP ini, pemerintah kemudian meluncurkan program sekolah gratis untuk SD dan SMP. itu adalah sebuah pembelokan atau pengalihan konsentrasi para mahasiswa terkait penentangannya terhadap UU BHP. kemudian itu juga merupakan indikator terhadap “pengkaburan” masalah yang sebenarnya. dengan program pendidikan gratisnya, rakyat sepertinya diam dan melupakan masalah yang sebenarnya terjadi yakni UU BHP itu sendiri.
    pendek kata, pendidikan yang bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia tidaklah sama. kesempatan mendapatkan pendidikan yang tinggi jelas sangat mustahil bagi rakyat dengan ekonomi menengah kebawah atau katakanlah orang miskin.
    yang bisa menjadi dokter hanya orang kaya, yang bisa menjadi insinyur hanya orang kaya, yang bisa menjadi doktor profesor itupun juga hanya orang kaya, dan seterusnya…
    sedangkan orang miskin????……(jadi apa?)
    kita lihat saja potret pendidikan 5 tahun kedepan akan seperti apa??? 10 15 tahun kedepannya juga bagaimana??? HANCURRRRRR barangkali…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: