Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Januari 13, 2009

Menggugat Kembali Ujian Nasional

Menggugat Kembali Ujian Nasional

Oleh : Daniel Mohammad Rosyid, PhD,
Dosen Teknik Kelautan ITS, mantan ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur

Di ujung pemerintahannya, Mendiknas Bambang Sudibyo tetap bersikukuh untuk mempertahankan ujian nasional (unas) dalam formatnya yang keliru. Pada saat yang sama, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota masih saja tidak mampu memanfaatkan kewenangan otonomi pengelolaan pendidikan daerah sebagai kesempatan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan sebagai bagian dari pelayanan publik dengan begitu saja mengikuti unas.

Unas yang secara luas dipersepsi sebagai pertaruhan hidup dan mati oleh murid dan guru hingga saat ini mendorong disorientasi dan formalisme pembangunan pendidikan nasional. Pemerintah pusat tentu berkewajiban untuk menetapkan standar pendidikan nasional dan dari waktu ke waktu memetakan mutu pendidikan untuk menguji apakah pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional mencapai standar tersebut.

Banyak pihak yang tidak memahami bahwa unas berbeda dengan standar pendidikan nasional. Namun, kebijakan unas yang menentukan kelulusan murid dari sebuah sekolah jelas-jelas justru berpotensi memperburuk kinerja sistem pendidikan nasional karena merampas kewenangan profesional guru yang justru sedang dibangun melalui program sertifikasi guru. Unas juga mengingkari komitmen sekolah yang sudah dibangun secara susah payah agar terakreditasi untuk bisa melakukan ujian secara mandiri.

Perlu Malu

Gubernur dan bupati serta wali kota di Pulau Jawa perlu merasa malu jika mereka menerima begitu saja standar pendidikan nasional yang juga berlaku untuk Papua dan daerah-daerah terbelakang lain. Seharusnya mereka menetapkan standar pendidikan daerah yang lebih tinggi, katakan standar pendidikan nasional plus.

Setelah menetapkan standar pendidikan daerah itu, dengan anggaran pendidikan yang semakin besar saat ini, gubernur, bupati, dan wali kota harus bekerja keras untuk memastikan semua guru di daerahnya bersertifikasi guru dan sekolah-sekolahnya berakreditasi A atau B.

Pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki kewenangan dan kompetensi legal, moral, dan teknis untuk menentukan kelulusan murid dari sebuah sekolah (apalagi sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi A). Biarkan para guru anak-anak tersebut menentukan kelulusan mereka melalui ujian akhir sekolah (UAS).

Sungguh aneh dan menggelikan, bahkan pada 2009 ini pemerintah pusat bermaksud melibatkan perguruan tinggi untuk meningkatkan kredibilitas unas. Perguruan tinggi tidak lagi ditempatkan sebagai tim pengawas independen, tapi dilibatkan sebagai panitia pelaksana unas.

Pemerintah berencana, selama tiga tahun ke depan, dengan kredibilitas yang semakin baik, unas akan dijadikan sebagai bagian dari seleksi masuk PTN. Itu berarti selama ini memang unas memiliki kredibilitas yang diragukan para rektor, terutama karena banyaknya kecurangan yang terjadi, walau kebanyakan tidak dilaporkan secara resmi.

Jika posisi unas masih ikut menentukan kelulusan murid dari sebuah sekolah, menjadikan unas sebagai ujian masuk perguruan tinggi justru menambah kesalahan kebijakan unas ini, terutama karena merugikan murid sebagai peserta didik.

Tidak semua murid lulusan SMA/SMK, MA, akan melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga unas seperti itu akan menjegal mereka sebagai warga negara untuk melanjutkan hidup yang mereka pilih.

Ujian untuk seleksi masuk PT harus merupakan ujian yang terpisah dari ujian kelulusan. Keduanya memiliki tujuan berbeda. Ujian masuk PT, seperti unas, harus bersifat opsional dan bisa diselenggarakan dalam waktu yang lebih luwes beberapa kali dalam setahun, tidak boleh dicampuradukkan dengan ujian penentuan kelulusan murid dari sebuah sekolah yang dilakukan di akhir proses belajar mengajar.

UAS Hak untuk Lulus

Berbeda dengan unas yang seharusnya bersifat opsional bagi murid, ujian akhir sekolah (UAS) adalah hak bagi mereka agar dinyatakan lulus dan bagi sekolah, UAS adalah kewajiban. Sekolah-sekolah yang membiarkan kelulusan murid-muridnya ditentukan unas, bukan oleh UAS, sesungguhnya tidak bertanggung jawab. Tidak profesional.

UAS juga perlu dirumuskan guru-guru sekolah dengan memperhatikan standar pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah daerah setelah mengacu standar pendidikan nasional.

Menggunakan unas sebagai kriteria seleksi masuk PT mengandung dua masalah besar. Pertama, perguruan tinggi yang menggunakan unas sebagai kriteria seleksi masuk mahasiswa barunya akan menerima mahasiswa baru dengan kolam bakat yang miskin karena unas l tidak mencerminkan seluruh spektrum kompetensi calon mahasiswa baru.

Kedua, unas seperti itu juga akan memberikan sinyal yang keliru bagi murid dan SMA/SMK/MA tentang kompetensi-kompetensi apa yang perlu dikuasai selama mereka belajar di sekolah menengah itu.

Karena itu, saya berharap, ada gubernur, bupati, dan wali kota yang kreatif untuk menetapkan standar pendidikan daerahnya masing-masing. Kemudian, mereka bekerja keras untuk mengembangkan layanan pendidikan yang bermutu dan relevan bagi warganya melalui pengembangan proses-proses pendidikan yang mendorong kemandirian guru dan sekolah sebagai ruang kreatif di mana perubahan ke masa depan digagas dan dipersiapkan dengan penuh tanggung jawab. [Padek, Sabtu, 10/01/09]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: