Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Januari 24, 2009

33 Perguruan Tinggi Awasi Unas, Unand Koordinator Sumbar

33 Perguruan Tinggi Awasi Unas,
Unand Koordinator Sumbar

Jakarta, Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) menjamin pelaksanaan ujian nasional (unas) tahun ini bakal lebih terkontrol dan transparan. Sebab, BSNP telah menggandeng perguruan tinggi (PT) untuk mengawasi unas. Sebanyak 33 PT bakal dibebani tugas melakukan pengawasan. Tiap provinsi ada satu perguruan tinggi yang ditunjuk.

’’Pengawasan unas untuk jenjang SMA/MA bakal melibatkan PT, sedangkan SMP/MTs tetap menggandeng tim pemantau independen (TPI). Kewenangan penunjukan TPI ada di tangan pemprov,’’ jelas Ketua BSNP Prof Dr Mungin Eddy Wibowo di Jakarta kemarin.

Untuk pengawasan unas SMA, pihaknya sudah mengoordinasikan bersama instansi terkait. BSNP telah mengundang rektor yang perguruan tingginya ditunjuk sebagai pengawas. ’’Kami juga sudah mengundang kepala dinas untuk koordinasi masalah pengawasan,’’ terangnya.

Menurut dia, pemerintah menginginkan agar PT ikut bertanggung jawab dalam penjaminan mutu lulusan peserta didik nasional. Ke depan, PT diharapkan memanfaatkan hasil unas sebagai syarat masuk. ’’Selain itu, juga siswa SMP yang akan masuk SMA. Mereka tidak perlu mengikuti tes lagi yang diadakan perguruan tinggi maupun SMA,’’ jelasnya.

Hal itu sesuai amanat PP 19/2005 tentang standardisasi nasional pendidikan. Dalam PP itu, dijelaskan bahwa unas bisa digunakan untuk beberapa pertimbangan. Antara lain, pemetaan mutu pendidikan, seleksi untuk masuk jenjang pendidikan selanjutnya, salah satu penentu kelulusan, dan pemberian bantuan kepada sekolah.

Mengacu pada PP tersebut, unas bisa dipakai sebagai seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. ’’Dengan begitu, PT atau SMA cukup menggelar tes lain, misalnya keterampilan. Siswa pun tak perlu mengulang tes yang sama,’’ paparnya. Mungin menjelaskan, pada pasal 94 ayat 6 PP itu disebutkan, perguruan tinggi wajib menyesuaikan aturan tersebut paling lambat tujuh tahun setelah PP disahkan.

Jika PP itu disahkan pada 2005, berarti pada 2012 perguruan tinggi harus mengikuti aturan itu. ’’Tak perlu lagi menggelar tes yang materinya sama dengan unas,’’ ujarnya.

Untuk SMP dan SMK, pengawasan unas tetap dilakukan TPI. Jumlah TPI yang melakukan pengawasan minimal tiga orang dari provinsi, tiga orang dari kabupaten/kota, dan seorang dari sekolah. Idealnya, tiap sepuluh kelas dipantau satu TPI. ’’Kalau lebih dari sepuluh kelas, TPI-nya harus dua orang,’’ jelas pejabat asli Sleman itu. TPI diharapkan berasal dari kalangan akademisi, seperti dosen dan mahasiswa semester akhir, atau personel PGRI [Padek, 24/01/09]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: