Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Februari 5, 2009

DPRD Buka Mulut Soal Anggaran 9,3 Persen

DPRD Buka Mulut Soal Anggaran 9,3 Persen
Guspardi: 20 Persen dari Belanja Langsung, Bukan APBD

Padang, Komisi IV DPRD Sumbar membenarkan anggaran pendidikan Sumbar tidak sampai 20 persen. Namun anggota dewan baru sadar akan hal tersebut sesudah ketuk palu APBD.

Ternyata, perhitungan 20 persen itu dari belanja langsung sebesar Rp800 miliar bukan dari total APBD Rp1,7 triliun. “Kita baru tahu anggaran pendidikan tidak sampai 20 persen sesudah mengikuti workshop di Depdagri dua minggu lalu. Pemaparan dari Depdagri, ya, hanya 8 sampai 9 persen. Padahal sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 903/2706/SJ anggaran pendidikan minimal 20 persen,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Guspardi Gaus kepada koran ini, kemarin.

Guspardi mengakui dalam rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DPRD perhitungan persentasenya tidak diperlihatkan secara rinci. DPRD sudah merasa senang dengan adanya kenaikan anggaran dari tahun 2008. “Kita tidak persoalkan persentase lagi karena jumlah anggarannya sudah naik dari tahun 2008,” ujarnya.

Namun Guspardi menegaskan sudah pernah menanyakan langsung persoalan tersebut ke kepala Dinas Pendidikan Burhasman Bur dalam rapat evaluasi 2008 dan langkah pelaksanaan proyeksi 2009 beberapa waktu lalu. “Kadisnya tidak bisa menjawab. Itu wajar karena dia bukan pengambil kebijakan. Dia kan menerima saja,” ungkap Guspardi.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Irdinansyah Tarmizi mengakui hal tersebut sudah pernah diprotes anggota dewan. “Itu masalahnya. Dinas Pendidikan menghitung anggaran pendidikan dari belanja langsung. Padahal keputusan MK menegaskan 20 persen dari APBD bukan dari belanja langsung,” ujarnya.

Irdinansyah juga menegaskan pihaknya akan menyikapi persoalan tersebut agar ke depan tidak terulang lagi. Sebab meski anggaran pendidikan yang ditempatkan pada pos anggaran di luar Dinas Pendidikan sudah dihitung tetap saja angkanya tidak sampai 20 persen.

“Itu akan kita atur dalam Perda Pendidikan yang akan segera disahkan. Kita juga akan tekankan minimal 50 persen dari 20 persen itu untuk belanja langsung seperti rehab gedung sekolah, peningkatan mutu guru dan lain sebagainya. Perhitungan itu harus dibuat rinci dan publik wajib mengetahuinya,” tegas Irdinansyah.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Pemprov Sumbar mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp162,3 miliar atau hanya 9,5 persen dari total APBD 2009 Rp1,7 triliun. Hal itu didasarkan dari perhitungan Padang Ekspres terhadap anggaran pendidikan yang dikelola Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Sumbar. Artinya, tidak sampai 20 persen sebagaimana diamanatkan UU.

Dari data yang diperoleh Padang Ekspres di buku APBD Sumbar 2009, belanja langsung dialokasikan Rp127,7 miliar dan belanja tidak langsung (belanja pegawai) Rp34,6 miliar. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. Tunjangan dengan nominal besar di antaranya tunjangan umum Rp1,4 miliar dan tunjangan keluarga Rp2,9 miliar.

Belanja langsung dialokasikan untuk peningkatan sumber daya manusia baik siswa maupun guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Misalnya penuntasan wajib belajar sembilan tahun dialokasikan dana Rp25,2 miliar, pendidikan menengah Rp66,9 miliar, beasiswa anak miskin SMP/MTs Rp9,9 miliar, peningkatan kompetensi guru Matematika, Bahasa Inggris dan IPA SMP Rp1,1 miliar dan beberapa program lainnya.

Kepala Dikpora Sumbar Burhasman Bur mengungkapkan program yang disusun baik fisik maupun non fisik sifatnya lebih banyak lanjutan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Sumbar. “Kita buat berbagai program pelatihan untuk peningkatan mutu guru dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi tidak ada inovasi di tengah jalan. Itu bisa merusak RPJMD yang sudah ditetapkan,” ujarnya [Padek-06/02/09]

Iklan

Responses

  1. Memasuki tahun ke 5 (terakhir) umumnya anggota dewan bekerja setengah hati, maka terjadi hal seperti ini. Ini jelas-jelas merugikan dunia pendidikan, kalau sudah begini siapa yang harus bertanggung jawab ? sekarang aja dunia pendidikan di sumbar jauh tertinggal, apalagi anggaran yang sudah dilaokasikan 20% tetapi yang diketok palu tak sampai 20%. Bagaimana kualitas pendidikan di Sumbar dimasa yang akan datang ? Saya atas nama pribadi sangat prihatin.&***


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: