Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Maret 6, 2009

BOMM Siswa Sumbar Rp63 Miliar

BOMM Siswa Sumbar Rp63 Miliar
SMA Standar Biasa Diprioritas

Padang, Sumbar mendapat jatah Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) tahun ini Rp63,08 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 70.093 siswa dengan besaran Rp90 ribu per siswa per tahun. Meski kedengaran cukup besar, tapi belum mampu meng-cover semua siswa SMA yang jumlahnya mencapai 114.686 siswa.

Dana tersebut diprioritaskan untuk sekolah standar biasa. Rintisan sekolah standar nasional (RSSN), sekolah standar nasional (SSN), rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan sekolah berstandar internasional (SBI) mendapat jatah jika sekolah standar sudah ter-cover semuanya.

Catatan Dinas Pendidikan Sumbar dengan asumsi jumlah siswa rata-rata 700 orang per angkatan, maka BOMM sebesar Rp63,8 miliar tersebut mampu meng-cover semua sekolah standar biasa, baik negeri maupun swasta. Di Sumbar, total sekolah mencapai 237 sekolah baik negeri maupun swasta. Di antaranya SBI 6 unit, SSN 80 unit dan sekolah biasa 151 unit.

”Yang SMA biasa dan berstatus negeri dijamin dapat semua. Jumlah sekolah swasta ada sekitar 50 sekolah. Jadi, negeri mendapat jatah sekitar 7.000 orang. Selebihnya akan dialokasikan untuk swasta. Namun sekolah swasta yang sudah mapan dalam pembiayaan tidak diberikan lagi,” terang Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumbar Muliardi kepada koran ini, kemarin.

Meski perhitungannya berbasis jumlah siswa, tetapi dana tersebut bukan untuk siswa. BOMM hanya dialokasikan untuk lima item sesuai Juklak dan Juknis dari Depdiknas, di antaranya biaya penerimaan siswa baru (PSB), ulangan harian dan ulangan semester, operasional proses belajar mengajar (PBM), remedial, dan biaya listrik, air telepon dan sekretariat. Dengan adanya BOMM pihak sekolah dilarang memungut uang pendaftaran siswa.

”Yang melanggar tidak akan mendapat jatah BOMM periode berikutnya. Kepala sekolahnya juga kita rekomendasikan ke bupati untuk ditindak sesuai aturan kepegawaian,” terangnya. Besaran dana tersebut, masih jauh dari kebutuhan siswa per tahun. Sebab, kebutuhan minimal siswa SMA per tahun minimal Rp1,2 juta per tahun atau Rp100 ribu per bulan.

Dana tersebut sudah harus diterima sekolah minggu ketiga bulan Juni karena perlu untuk mendanai kegiatan PSB. Sekolah diminta mengajukan proposal sekitar 16 Maret sesuai kebutuhannya. Hal ini sekaligus bukti penerapan manajemen berbasis sekolah yang menuntut kreativitas. Meski diberikan kebebasan berinovasi dalam mengajukan proposal, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumbar tetap berhak melakukan koreksi.

”Boleh berinovasi asalkan tetap rasional,” ujarnya. Dengan adanya BOMM, Sumbar bertekad meningkatkan status sekolah di tingkat SMA yang masih didominasi sekolah biasa. Tahun 2014, semua SMA ditargetkan memenuhi status RSSN dan SSN. Untuk mengantisipasi penyimpangan dalam penggunaan BOMM, Disdikpora akan membuat memorandum of understanding (MoU) dengan semua pihak sekolah.

”Monitoring secara rutin akan dilakukan. Laporan penggunaan anggaran kita minta dua kali dalam satu tahun,” ungkapnya. Skema BOMM tahun ini dinilai lebih fokus dibanding tahun sebelumnya. BOMM sebelumnya bisa dialokasikan untuk kegiatan siswa, guru, kepala sekolah dan tata usaha dengan besaran Rp50 juta per sekolah. [Padek, 07/03/09]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: