Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Juni 16, 2009

Terkait BHP, Pemerintah Harus Kendalikan Pihak Universitas

Terkait BHP, Pemerintah Harus Kendalikan Pihak Universitas

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diharapkan menguatkan perannya dalam penerapan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) dengan mengendalikan fungsi dan peran pihak perguruan tinggi atau universitas. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Hikmawanto Juwana mengharapkan, pemerintah memaksimalkan kendalinya agar pihak perguruan tinggi tidak melebihi fungsi seharusnya dalam penerapan UU BHP.

“Tantangannya bagaimana pemerintah mengendalikan pengelola universitas dan sekolah terutama negeri. Jangan sampai menjadi sangat berkuasa. Jangan sampai otonomi itu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya,” tutur Hikmahanto dalam dialog interaktif kandidat Presiden RI yang menghadirkan Jusuf Kalla di Gedung Arsip Nasional, Selasa (16/6).

Hikmahanto sepakat bahwa UU BHP dirumuskan atas pengalaman rumitnya birokrasi ke Depdiknas, Depag, dan pemda, terutama terkait anggaran. Namun, dalam perkembangannya justru menyulitkan. Pertama, soal penerapannya serempak ke seluruh Indonesia, perdebatan soal pengambilan keuntungan karena justru makin mengentalkan motivasi komersial.

“Yang menjadi banyak pertanyaan, kenapa setelah adanya BHMN dan UU BHP, harga tuition-fee (uang pangkal) mahal? Karena BHP-nya yang salah atau pengelolaan universitasnya yang salah karena seolah-olah sudah dilepas,” tutur Hikmahanto.

Hikmahanto mengkhawatirkan UU BHP justru memunculkan kalangan superelite di mana hanya orangtua yang elite yang mampu menyekolahkan anak-anaknya ke tempat-tempat yang elite. Sementara itu, Donny Gahral Adian dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UI menyangkal tuduhan bahwa komersialisasi perguruan tinggi mengorbankan selektivitas.

“Komersialisasi tidak bisa mengalahkan selektivitas. Orang kaya tidak bisa mengalahkan anak-anak yang memang berkualitas. Selektivitas basisnya kompetensi bukan uang,” tandas Donny. Berkaitan dengan peruntukan keuntungan, Donny mengatakan, kecil kemungkinan adanya pengambilan keuntungan yang tidak lazim karena terdapat auditor berlapis, baik di tingkat universitas, pemerintah dan juga majelis wali amanah perguruan tinggi.

“Kalau disclaimer kan bisa dilaporkan. Otonomi dan akuntabilitas harusnya berdiri bersamaan. Penggunaan uang bukan berarti seenaknya tapi ada pengawasan berlapis,” tandas Hikmahanto. [Sumber : KOMPAS.Com]

Iklan

Responses

  1. Setelah dikeluarkannya UU BHP pemerintah sudah tidak bisa secara maksimal mengendalikan universitas, ini terkait dengan status PT itu sendiri sebagai sebuah badan hukum. Cuma yang sangat penting adalah prinsip keadilan dalam penerapan UU BHP, bahwa tidak semua orang pintar itu kaya dan tidak semua orang kaya itu pintar. Namun kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak itu HAK setiap warga. Keadilan bahwa siapun bisa mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kondisi masing-masing itu yang penting.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: