Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Agustus 7, 2009

PKS Tolak Yayasan Beasiswa

PKS Tolak Yayasan Beasiswa
Enam Fraksi Lain Setuju

Padang, [Padek, 07/08/09] –Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumbar menolak disahkannya Ranperda Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau. Yayasan ini merupakan lembaga untuk membantu beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin dan berprestasi. PKS beralasan, sumber dana yayasan itu belum jelas. Sementara, keberadaan yayasan untuk jangka panjang.

“Jangan seperti Masjid Raya. Sampai hari ini belum ada kejelasan dana selain APBD, sementara APBD jelas terbatas,” ujar Juru Bicara Fraksi PKS Mochlasin dalam sidang paripurna penyampaian pendapat akhir terhadap tiga ranperda, yakni Ranperda Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, Ranperda Investasi Pemerintah Daerah dan Pendirian PT Balairung Citrajaya Sumbar, kemarin (6/8).

Mochlasin juga menyebutkan pasal 7 ayat 1 dan 2 dalam Ranperda bertentangan dengan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 42 ayat 2 Permendagri No 13 tahun 2006 misalnya menyebutkan hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan jika pemda sudah memenuhi seluruh urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan undang undang. Pasal 44 juga menyebutkan, hibah bersifat tidak mengikat atau tidak terus menerus dan harus digunakan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Sementara, pasal 7 ayat 2 Ranperda, menyebutkan, besarnya dana hibah ditetapkan setiap tahun dalam APBD Sumbar. “Jadi ada pasal dalam ranperda yang kurang sejalan dengan peraturan perundang-undangan,” tukasnya.

Mochlasin menilai APBD tidak akan tertib sesuai prinsip yang diamanatkan PP No 58 tahun 2005. Sebab, setiap tahun APBD harus menyisakan anggaran Rp28 miliar. “Kita juga meragukan gubernur berikutnya mau melanjutkannya. Sebab, masa jabatan Gamawan kurang satu tahun lagi,” lanjutnya. PKS menyarankan beasiswa yang bersumber dari dana hibah itu dialokasikan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, misalnya dinas pendidikan atau dinas pengelolaan keuangan daerah. “Jadi lebih efektif, efisien dan aman prosedur,” tukasnya.

Meski mendapat penolakan dari PKS, tetapi ranperda tersebut akhirnya ditetapkan menjadi perda. Sebab, 6 fraksi lainnya; Golkar, PAN, PPP, PBB, PDIP, dan Fraksi Bintang Demokrat menyetujui Ranperda tersebut. Anggota Fraksi Golkar, Syaidal Masfiuddin menilai, keberadaan yayasan sangat diperlukan untuk menampung dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.

“Kalau APBD kan fokusnya SD sampai SMA. Sekarang banyak kita dengar calon mahasiswa yang cemerlang intelektualnya, tetapi tidak mampu secara ekonomi. Itu kan perlu dibantu. Salah satunya melalui partisipasi masyarakat. Bantuan perantau bakal bisa dioptimalkan dengan adanya yayasan ini,” tukasnya. Dalam ranperda yang terdiri 15 pasal tersebut, tergambar bahwa kekayaan awal yayasan sebesar Rp1 miliar dari hibah PT Rajawali. Sumbernya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumbangan pihak ketiga (pasal 6 ayat 1 dan 2). Yayasan beasiswa memperoleh dana hibah setiap tahun dari APBD yang bersumber dari produktifitas pengelolaan sumbangan pihak ketiga Rp50 miliar. Modelnya meliputi beasiswa murni, beasiswa kompetisi, beasiswa pinjaman prestasi, beasiswa bapak angkat dan lainnya yang sesuai dengan undang undang.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: