Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | November 6, 2009

UPAYA PEMBASMIAN KORUPSI DI NEGERI ENTAH-BERENTAH

UPAYA PEMBASMIAN KORUPSI
DI NEGERI ENTAH-BERENTAH

Oleh : Mochtar Naim *)

Mochtar Naim

I

SEBUAH kunjungan studi telah dilakukan oleh 14 orang anggota DPD-RI ke negara bagian Queensland, Australia, pada bulan Agustus 2006 yl. Kunjungan beberapa hari dari rombongan di bawah Wk Ketua DPD-RI Dr La Ode Ida ini disponsori oleh Ausaid dan Griffith Univ, Brisbane. Yang menjadi obyek studi adalah bagaimana pemerintahan Queensland telah berhasil menumpas korupsi yang sempat merebak bagaikan virus ke dalam sistem pemerintahan, baik di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, di samping juga publik, terutama rekanan bisnis yang menjadi mitra dan pemasok keperluan logistik pemerintahan.

Ternyata pendekatan yang dipakai relatif sederhana, namun sistemik, sistematik, integral dan komprehensif-menyeluruh. Ada tiga pendekatan yang dipakai.

Satu, jelas melalui jalur hukum (judicial approach). Hukum yang telah cenderung disalah-gunakan dan disalah-tafsirkan diluruskan dan ditegakkan kembali tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu. Yang bersalah, siapapun, diadili dan dihukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sistem kontrol diperketat dan sanksi diperberat. Tidak sedikit pejabat dari kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dicopot dan dipenjarakan setelah ketahuan korupsi.

Dua, dilakukan secara terpadu (integrated approach) sehingga semua dinas dan instansi dilibatkan dan berada dalam satu sistem yang terpadu dan terkoordinasi dalam pengentasan korupsi ini. Tidak ada satu dinas dan instansipun yang tidak terlibat, dan semua mengikuti cara dan pola yang sama dalam sistem pertanggung-jawaban akuntabilitas, terutama yang berkaitan dengan jalur keluar-masuk keuangan.

Tiga, dilakukan dengan pendekatan integritas (integrity approach), yakni dengan memberdayakan kembali nilai-nilai etik yang mengatur lalu-lintas hubungan inter-personal dan kelem-bagaan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sistem nilai dan etik yang telah cenderung melonggar diperkuat dan ditegakkan kembali. Dalam hubungan kelembagaan dan inter-personal dalam usaha-usaha yang terkait ke dalam organisasi, asosiasi dan korporasi sejauh mungkin dituangkan secara tertulis, sehingga jelas apa yang boleh dan yang tidak boleh (do’s and don’ts) dan sendirinya bersifat kontraktual dan mengikat.

Selama lebih sepuluh tahun upaya penumpasan korupsi yang dilakukan secara sistemik dan sistematik serta menyeluruh ini terbukti efektif dan “mangkus” dan keadaan kembali normal. Hukum berjalan, kontrol dan sanksi berjalan, dan hubungan interpersonal dan kelembagaan yang dikendalikan melalui pendekatan integritas tadi juga jalan.

Secara berlebih-berkurang, pendekatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Australia itu juga dilakukan oleh negara-negara yang tadinya juga terkena virus korupsi, di belahan dunia manapun, di Barat maupun di Timur.

Jika di Australia dan di negara-negara demokratik lainnya di Barat penekanannya adalah pada ketiga pendekatan tadi, di Timur, seperti di Cina, di Singapura dan di Malaysia, ditambahkan lagi dengan pendekatan “keteladanan,” khususnya oleh pejabat-pejabat pengambil dan penentu kebijaksanaan di tingkat atas, baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai contoh sederhana saja, di Cina, presidennya menyuruh membikinkan 99 keranda mayat, yang nomor satunya khusus disediakan untuk dia sendiri manakala dia yang melakukan korupsi itu. Di lapangan terbuka, mana-mana yang telah dibuktikan bersalah melakukan korupsi, ditembak di hadapan ribuan mata. Yang ditekankan adalah efek jeranya itu.

Di Singapura, yang sebenarnya lebih dahulu mempelo-pori upaya pembasmian korupsi tanpa tebang pilih ini, pendekatan suri-tauladan ini sangat ditekankan sekali. Lee Kuan Yew menurunkan gajinya, sementara yang lain dinaikkan. Para pejabat dan pegawai pemerintah, dan termasuk dirinya sendiri, ke kantor hanya dengan kemeja putih lengan pendek tanpa dasi. Yang ditekankan adalah simplisiti, frugalitas, kesederhanaan. Kalau tidak ditunjukkan bahwa itulah yang rumah kediaman perdana menteri Lee Kuan Yew, tidak ada yang akan segera tahu, karena rumahnya biasa saja, sama dengan rumah tetangga lainnya, dan tanpa penjaga. Mobil dinasnya pun sudah ketinggalan tahun.

Kita juga ingat betapa cerita legendaris seorang khalifah ketika didatangi oleh anaknya di malam hari. Lampu yang meneranginya di waktu dia bekerja untuk negara itu dipadam-kannya, ketika anaknya mengatakan bahwa dia datang untuk urusan pribadi.

Artinya bahwa penumpasan korupsi itu haruslah dimulai oleh orang pertama – dari manapun kita melihatnya — dan dimulai dari diri sendiri. Gagal atau berhasilnya sebuah negara dalam menumpas korupsi itu akan ditentukan oleh sejumlah paradigma yang dikemukakan itu, di samping tentunya kemauan politik (political will) yang harus kuat dan bersungguh-sungguh.

II

Di Indonesia, susahnya kita menerima warisan nenek-moyang berupa budaya feodalisme, paternalisme, otoritarianisme, nepotisme dan bahkan despotisme, yang di zaman moderen yang serba terbuka dan demokratik ini justeru menjadi biang bagi maraknya korupsi dan penyalah-gunaan kekuasaan lainnya. Artinya, di samping sistem ketatalaksanaan yang moderen dan terbuka yang kita tiru dari dunia maju dalam bernegara dan berpemerintahan itu kitapun kembali berorientasi ke budaya masa lalu itu yang jelas-jelas anatemik dan bertentangan dengan tuntutan zaman moderen sekarang ini. Kita cenderung bersikap apologetik dan bahkan mengagung-agungkan budaya nenek moyang masa lalu itu yang dalam hal-hal seperti ini jelas-jelas sudah tidak payu lagi.

Di zaman pra-kolonial yang berkuasa adalah raja-raja pribumi di daerahnya masing-masing. Kerajaan-kerajaan ini bisa dibagi dua menurut orientasi kekuasaannya. Ada yang sentrifugal dan ada yang sentripetal. Yang sentrifugal, masya-rakatnya biasanya bersuku-suku (tribal) dan egaliter-demokratik dan tidak berkelas. Rajanya berkhidmat untuk rakyatnya. Mottonya adalah: “Raja adil raja disembah, raja lalim (zalim) raja disanggah.” Kepuasan tertinggi dari seorang raja adalah jika dia bisa menyejahterakan rakyatnya.

Yang sentripetal, masyarakatnya biasanya berjenjang ber-kelas-kelas secara hirarkis-vertikal dan feodalistik. Raja memiliki semua-semua. Anak panah semua kepentingan mengarah ke dirinya. Kekuasaannya tanpa batas; bahkan duniawi dan ukhrawi. Raja memiliki semua tanah dan segala isinya, termasuk rakyatnya sendiri. Rakyat itu adalah para kawula atau hamba-sahaya bagi raja. Kepuasan tertinggi dari rakyat yang merupakan kawula raja itu adalah jika dia bisa mencium kaki dari rajanya itu. Dan kepuasan tertinggi dari rajanya adalah jika para kawulanya itu tunduk patuh kepadanya tanpa reserve.

Ketika Sukarno mulai frustasi dengan sistem demokrasi ala Barat yang dirindukannya di zaman mudanya, dia lalu berbalik ke belakang dan mencari kekuatan ke dalam khazanah budaya bangsa sendiri. Maka dia pun mengangkat dirinya sendiri menjadi presiden seumur hidup, bapak bangsa dan pemimpin revolusi. Sukarno berbalik arah, dari yang tadinya dirinya untuk rakyatnya (sentrifugal), sekarang rakyat untuk diri dan kemegahannya (sentripetal).

Suharto tinggal melanjutkan dalam magnituda keserakahan akan kekuasaan dan kekayaan tiada tara. Tiga puluhan tahun di bawah regim Orde Baru cukup meletaikan semua persendian negara ini. Ternyata pembangunan ekonomi yang diutamakan itu adalah semu, karena yang mendapat hanyalah kelompok penguasa yang berkolusi dengan pengusaha. Dan para pengusaha ini, kecuali yang MNC dari negara-negara maju yang menanamkan modalnya di Indonesia ini khususnya di sektor industri hulu, terutama adalah para cukong yang rata-rata adalah pedagang dan pengusaha non-pribumi, khususnya warga keturunan Cina. Walau jumlah mereka relatif sedikit (5 % dari seluruh penduduk, berbanding dengan 37 % di Malaysia), tetapi merekalah yang menguasai dan mengen-dalikan nadi dan jentera perekonomian dan jalur perdagangan, dan sekarang juga industri dan jasa. Mereka menguasai jalur ekonomi tanah air ini dari hulu sampai ke muara, dan di segala sektor.

Dari segi ekonomi ini rakyat Indonesia sesungguhnya belum merdeka, dan secara struktural belum ada yang berubah sejak masa kolonial dahulu. Rakyat pribumi tidak mendapat peluang untuk berusaha walau secara wajar sekalipun. Sekat-sekat hukum dan prosedur diciptakan yang tidak memung-kinkan mereka mendapatkan kredit walau dari bank pemerintah sekalipun. Sebaliknya bagi kalangan pengusaha non-pri. Kadang kasir bank sampai menanyakan … berapa lagi kredit diperlukan, koh. Karena di balik itu ada angpaw atau apapun yang diharapkan yang jumlahnya menggiurkan. Dan para cukong selalu siap untuk memberikannnya. Jumlah kredit yang disediakan oleh bank-bank berbanding terbalik dengan komposisi penduduk. Yang 5 % non-pri mendapatkan 95 %, sementara yang 95 % pri mendapatkan 5 %. Lihat saja kucuran BLBI dalam rangka memulihkan kembali perusahaan-perusa-haan besar konglomerat yang umumnya dimiliki non-pri. [Dan lihat pula contoh kasus Anggoro/Anggodo yang
lagi dihebohkan sekarang ini].

Dahulu yang diciptakan adalah dualisme ekonomi, dan sekarangpun juga begitu. Di lapisan atas para penguasa berkolusi bekerjasama dengan para pengusaha yang non-pri, sementara di lapisan besar dan tebal di bawahnya, mayoritas rakyat masih dibelit oleh kemiskinan dan keterbelakangan serta kebodohan. Karenanya secara struktural belum ada yang berubah dengan kemerdekaan ini. Sistem ekonomi erzats kapitalismus dengan ekonomi pasar bersebelahan dengan sistem ekonomi tradisional agraris dari tangan ke mulut dari rakyat pribumi.

Kerjasama kolutif antara penguasa dan pengusaha (“konglomerat hitam”), khususnya non-pri, inilah yang menjadi biang kerok dari maraknya dan meraja-lelanya korupsi di Indonesia ini, sehingga, walau sudah di zaman reformasi inipun, tingkat korupsi di Indonesia tercatat sebagai nomor tiga tertinggi di dunia dan nomor satu di Asia Tenggara. Keadaannya sungguh mengerikan, apalagi jika kita menoleh keluar, bagaimana di negara tetangga saja semua serba teratur, tertata dan terkendali. Korupsi ada, pasti ada, tapi di bawah ambang batas toleransi dan terkendali.

Kerjasama kolutif antara penguasa dan pengusaha dalam konteks sejarah Nusantara sendiri ternyata juga sudah bertali panjang ke belakang, yakni ketika jalur ekonomi dan perdagangan sudah dimasuki oleh para pedagang dari Cina dan Gujarat dan Arab. Dan ini bertali sampai ke zaman Majapahit sampai Mataram sampai masuknya Belanda ke Indonesia ini.

Karena kehidupan di kraton lebih mengutamakan pada seni-budaya yang tinggi-tinggi dan halus-halus, sarat dengan kepercayaan akan mistik-mistik, dan jampi-jampi, sehingga berdagang dan berusaha lainnya dianggap sebagai “ora ilok, ora becik,” karena banyak kicuhnya, banyak malingnya, dan manipulasi dengan berbagai cara, maka yang melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk kraton diserahkan kepada “sedulur tuo,” yang adalah para saudagar itu, khususnya non-pri Cina.

Tali-rantai kerjasama kolutif antara penguasa dan pengu-saha ini sesungguhnya bermula dari sini. Dan ini berlanjut sampai hari ini, 60an tahun setelah kita merdeka sekalipun. Sebagaimana dahulu, sekarang pun di zaman sudah merdeka ini, yang namanya “rakyat berderai” itu tetap saja sama dan tak berubah nasibnya. Lebih dari separoh dari rakyat Indonesia ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Distribusi kesejah-teraan adalah bagai piramida terbalik. Dasarnya ke atas, dan puncaknya yang runcing ke bawah. Artinya, bagian terbesar dari kekayaan negara ini dinikmati oleh kelompok elit penguasa dan pengusaha yang jumlahnya kecil itu, sementara makin ke bawah yang merupakan bagian terbesar dari rakyat itu, makin mendapatkan hanya tetesan-tetesan saja (ingat teori ekonomi neo-liberal kapitaslistik: “trickle down effect,’’ atau bahkan tidak sama sekali.

III

Sekarang di zaman reformasi ini ada keinginan baik dari pemerintahan SBY-YK untuk melakukan penumpasan dan pemberantasan korupsi, dan hasilnya sudah mulai terlihat, walau masih sporadis, berketika-ketika, dan belum sistematis, belum menyeluruh, jangankan sistemis, seperti yang dilakukan oleh Queensland, Cina, Singapura dan Malaysia itu. Di samping alat kelembagaan yang intrinsik ada di setiap jalur birokrasi dalam melakukan pengawasan dan penindakan, juga ada macam-macam perangkat kelembagaan lainnya yang diciptakan dalam rangka memerangi korupsi ini. Ada yang namanya KPK, tim tipikor, BPK, BPKP, entah apa lagi, dan di daerah ada Bawasda, BPKP, dan entah apa lagi, di samping polisi, kejaksaan, pengadilan dan entah apa lagi itu. Mereka hebat dalam membual cerita tapi tidak dalam kerja. Mereka bekerja sebatas ketersediaan dana; lebih dari itu, tidak.

Secara keseluruhan, jadinya, anjing menyalak kafilah lalu. Tidak ada yang telah berubah, apa lagi secara sistemik dan struktural itu. Kasus Yusril-Ruki yang hangat diangkatkan oleh media massa hari-hari ini hanyalah satu dari sekian banyak yang kebetulan tersingkapkan. Tapi belum-belum jalan penyelesaian secara kolegial-kongko-kongkoan dan musyawarah-musyawarahan secara “adat” di istana, bukan jalan hukum, ditempuh. Artinya kita kembali ke dunia lama kita.

Kuncinya kelihatan ada pada SBY dan YK sendiri. Siapkah kedua mereka memulai dari diri sendiri, seperti Lee Kuan Yew, Mahathir, Badawi sekarang, dan presiden Cina itu? Di samping juga menyiapkan berbagai macam perangkat pengawasan dan penindakan yang diperlukan itu? Artinya, siapkah SBY dan YK menurunkan gajinya, tinggal di rumah sederhana, naik mobil ketinggalan tahun, dan dinas ke luar negeri dengan membawa hanya satu-dua pembantu yang perlu-perlu belaka, dan bukan dengan entourage ala komidi Istanbul satu karavan pesawat penuh?

Jika SBY-YK adalah orang pertama di pusat, pun juga begitu dengan orang pertama di daerah, para gubernur, bupati, walikota, camat, kepala desa, sampai ke orang pertama di rumah tangga sendiri. Mulai dari orang pertama dan dari diri kamu sendiri (ibda` bi nafsik) adalah aforisma dan kearifan klassik yang tetap berlaku sampai sekarang dan sampai kapanpun.

Bagaimana Pak SBY dan Pak YK? Bagaimana Bang Yos, Pak Fadel Muhammad, Pak Datuk Gamawan Fauzi, dan semua gubernur lainnya, semua bupati dan walikota serta semua orang nomor satu lainnya, dari atas sampai ke bawah, dan semua diri kita masing-masing?

*) JSR, No. 40, 20 Februari 2007.
Dimuat di Buku II Suara Wakil Daerah,
2004-2009, hlm 779-787.
Reprint, 5 Nov 2009

Sumber : Mailnglist Surau

Iklan

Responses

  1. ——————————
    اَلسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ وَرَ حْمَةُا تُهُ اللهِ وَبَر كَا تُهُ
    —————————–
    MANUSIANYA dan ISTIQOMAH

    Terima kasih saya untuk semua kerabat kerja e-Newsletter disdik Sumbar, dan selamat bekerja dengan segala suka dan duka didunia maya ini.
    Selanjutnya dua hal yang perlu saya berikan komentar.
    Pertama, hanya untuk mendapatkan tiga kata kunci, yakni melalui “hukum” dilakukan secara “terpadu” dan pendekatan “integritas” melibatkan 14 orang anggota DPD dan daerahnya di Australia. Berapa biaya untuk itu ? Bagi saya mungkin soal biaya tidaklah seberapa, jika dibandingkan dengan tingkat kebodahan anggota DPD tersebut. Selama ini saya sangat percaya dengan kemampuan akademik Pak Muchtar apalagi kemmampuan politiknya.
    Ukuran tiga konsep tetrsebut di atas tidak mungkin pak Muchtar tiadak tahu sebelum berangkat ke Australia.
    Sebenarnya soal yang seperti itu tidak perlu studi banding kesana atau kesini, Banyak pemikiran cendekiawan kita lebih pas untuk dipakai memerangi korupsi. Bukan tidak ada, cukup banyak, belum perlu pula bercermin ke Barat. Pak Amin saja sangat banyak konsepnya untuk memerangi KKN, tapi semenjak Rohmin Dahuri masuk bui, belia tidak pula bersemangat lagi menghantam KKN, pada hal reformasi masih baru dimulai.
    Hanya saja yang perlu diingat adalah di Indonesia yang sangat penting dalam memerangi korupsi adalah “Pemimpin” yang berkemauan kuat untuk itu. Sekali lagi “orangnya”, bangsa sendiri, bukan dari bangsa lain.
    Kita butuh pemimpin yang jujur, dan mau mengabdi untuk Negara Indonesia, sepertinya pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raganya untuk merebut kemerdekaan. Tidak “munafik”.

    Kedua, Pak Muchtar melihat negatifnya etnis cina. Sebaiknya cina dijdikan contoh dalam mengelola pendidikan yang baik.
    Perlu diingat pada etnis cina ada jiwa “istiqomah”.
    Diantaranya mereka memelihar intuisi, tidak membiarkan intuisinya berkelana kenegeri antah barantah. Etnis cina juga meretas kaedah satu jalan, yakni yang terfokus pada sektor sempit ekonomi, tapi mereka mengelola secara profesional. dan sangat terkesan dia yang monopoli.
    Faktor penting lainnya yang mendukung keistiqomahan etnis cina adalah senantiasa dengan dua kekuatan, yakni kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliah.
    Dengan kekuatan ilmiah etnis cina mengetahui seluk beluk sistem dunia usaha yang digelutinya.
    Bayangkan semenjak anaknya lahir mereka sudah mendidik ana-naknya dengan dunia usaha sampai anak tersebut dewasa-tua dan mati. Seorang anak cina pada seusia anak SMA, kemampuan dan pemahaman dagangnya mungkin melebihi seorang pribumi yang telah meraik gelar Doktor dibidang ekonomi. Anak cina tersebut sudah bisa melakukan kegiatan ekspor dan inpor ke Singapura atau ke Hongkong. Dia Belajar pada orang tuanya secara informal.
    Yang sangat pentinga diingat disini adalah Kalau orang tuanya meninggal dunia. mereka tidak hanya sekedar mewarisi harta kekayaan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah mewarisi “dunia usaha” orang tuanya. Mereka tidak mengalami kesulitan untuk melanjutkannya.
    Beda dengan pribumi. Kalau seorang anak dari keluarga petani, sang anak dididik untuk berhijrah ke dunia jasa atau dagang. Pokoknya nasehat orang tuanya kepadanya adalah ” rajin-rajinlah bersekolah, agar kamu jangan seperti saya ini”.
    Demikian juga dalam bidang lainnya. Kalau ada masyarakat kita yang berusaha satu, dua atau tiga arang didunia bisnis, maka anaknya diorbitkan sebagai caleg, atau pengacara, dan sebagai-sebagainya.
    Demikian Juga dengan kekuatan amaliahnya. Seperti yang terurai di Atas, bahwa anak-anak cinasebagian besar waktunya sangat terkait dengan praktek dunia usaha. Saking tingginya mereka memnghabiskan waktu untu menggeluti dunia usaha orang tuanya, sehingga mereka tidak banyak yang berkeluyuran di sembarang tempat. Bahkan bersosialisasi dengan pribumi atau etnis lain mereka tidak punya waktu lagi. Walaupun sudah berbagai program yang dijalankan dalam rangka “pembauran”, namun selalu gagal.

    Dalam meretas jalan istiqomah, etnis cina selalu mengisi masa perjalanan. Artinya mereka selalu sibuk mengikuti perkembangan, Sehingga berbagai macam kebutuhan yang bersifat terpakai setiap hari oleh masyarakat luas mereka segera mengisinya. Disamping itu jalan kearah itu selalu mereka bangun. Agar mereka selalu berada dalam keadaan lempang.

    Salah satu kata kunci lagi yang dipakai dalam menempuh jalan yang telah diretas adalah memahami “kwalifikasi “manusia.
    Mereka sangat mahir menggolong-golongkan manusia, masing-masing golongan mereka menghadapinya sesuai dengan karakteristiknya. Tiap golongan ada manfaatnya dan juga di “manfaatkan”.
    Ada salah satu filosofi bagi etnis cina yaitu kita harus menaklukan lawan, jangan dibunuh. Dampaknya apa, semua orang bisa berahabat dengan cina.

    Bagaimana dengan dunia pendidikan kita?
    Demikian saja untuk sementara dalam membangun kecerdikan dan kepintaran pemikir dan cedekiwan ranah minang.
    Wassalam

    Lubuk Buaya, November 09


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: