Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | November 21, 2009

Memboikot Sertifikasi

Memboikot Sertifikasi

KOMPAS.comSungguh mengejutkan. Forum Rektor Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan akan memboikot pelaksanaan sertifikasi tahun 2010. Pasalnya, ada ketidakberesan masalah keuangan terkait pengembalian honor para instruktur yang telah dibayarkan; padahal tenaga instruktur diambil dari kalangan profesional, doktor, hingga profesor.

Konon, persoalan dimulai dari pemeriksaan keuangan oleh Inspektorat Jenderal Depdiknas yang mengambil tenaga dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pihak BPKP merasa bekerja berdasarkan peraturan, sementara pihak Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menganggap peraturan itu amat tidak manusiawi jika diterapkan dalam konteks sertifikasi.

Dengan hati-hati, Menteri Pendidikan Nasional mencoba merespons boikot itu sambil memberikan klarifikasi kepada masyarakat, bahwa pelaksanaan sertifikasi tidak akan dihentikan.

Positif

Ada pengalaman empiris yang perlu dicatat. Baru saja kami menemui ratusan guru di seluruh Indonesia yang telah menerima tunjangan profesi atas keberhasilannya dalam sertifikasi, baik melalui jalur portofolio maupun jalur diklat. Sebagai catatan, guru yang lolos sertifikasi akan menerima tunjangan profesi. Mereka ada yang tinggal di kota seperti di Jakarta dan Medan, dan ada pula yang tinggal di daerah seperti Ternate, Maluku Utara, dan Kupang, NTT.

Meski tempat tinggal berbeda, respons atas diterimanya tunjangan profesi sama: gembira dan bersyukur. Seorang guru SD negeri di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, amat senang menerima tunjangan profesi karena gajinya di atas Rp 5 juta. Seorang guru TK swasta di Gorontalo bersyukur karena menerima tunjangan profesi hampir empat kali lipat gajinya. Secara kuantitatif, ratusan guru yang kami temui menyambut gembira hal ini.

Dampak

Bahwa sertifikasi berdampak menambah kesejahteraan keluarga guru, ini fakta tidak terbantahkan. Sekitar 60 persen dari ratusan guru yang kami wawancarai menggunakan tambahan penghasilannya itu untuk membeli laptop guna meningkatkan produktivitas pengajaran. Sampai di sini, tunjangan profesi berdampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dan pemenuhan perangkat pembelajaran.

Namun, saat ditanyakan apakah tunjangan profesi yang diterima berpengaruh pada peningkatan prestasi belajar anak didik, mereka kesulitan untuk menjawab secara lugas. Sebagian guru menyatakan, tunjangan profesi yang diterima belum berpengaruh pada prestasi belajar anak didik. Sebagian lagi menjawab tidak tahu, tidak yakin, dan yang lain menjawab ada pengaruh positif meski masih amat kecil.

Jadi, sertifikasi berdampak dan berpengaruh positif pada kesejahteraan keluarga. Itu tidak terbantahkan. Namun, apakah sertifikasi berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa masih harus dikaji lebih mendalam.

Di sisi lain, sertifikasi juga berdampak negatif. Mengapa? Karena umumnya tidak semua guru di suatu sekolah sudah mendapat giliran sertifikasi. Tentu saja hal ini menimbulkan kecemburuan antarguru.

Hujan tidak merata karena rezeki hanya diberikan kepada guru yang telah bersertifikat. Apalagi guru yang sudah bersertifikat mulai melancarkan aneka tuntutan tanpa memedulikan guru yang belum bersertifikat. Tuntutan itu antara lain agar pemerintah membayar tunjangan profesi tepat waktu, agar nominal tunjangan profesi dinaikkan, dan sebagainya.

Gertak sambal

Berbagai temuan empiris itu perlu dikemukakan agar pemerintah mengerti, bahwa para guru dan Forum Rektor LPTK mengetahui serta memahami persoalan yang muncul sebagai dampak sertifikasi. Jika Forum Rektor dan pimpinan LPTK ngambek dengan memboikot pelaksanaan sertifikasi, tentu akan muncul masalah baru yang ujungnya akan merugikan guru.

Bahwa sertifikasi belum membawa dampak nyata bagi peningkatan prestasi belajar siswa kiranya benar, tetapi setidaknya sertifikasi secara riil telah meningkatkan kesejahteraan guru yang diharapkan dalam jangka panjang membawa kemajuan pendidikan nasional. Dengan kesejahteraan itu, diharapkan keprofesionalan pun akan diraih.

Seandainya Forum Rektor LPTK benar-benar memboikot pelaksanaan sertifikasi, bisa jadi akan terjadi kemandekan, bahkan mungkin kekacauan dalam pelaksanaan sertifikasi guru yang ratusan ribu jumlahnya. Hal itu memang benar, tetapi bukan berarti tanpa peran Forum Rektor LPTK, semua akan berakhir. Itu sebabnya Depdiknas—khususnya Mendiknas—perlu segera menyelesaikan ”kemelut” ini secara bijak.

Pada sisi lain, diharapkan Mendiknas memahami ”psikologi orang Indonesia”. Ancaman boikot seperti itu bisa jadi hanya gertak sambal, sebagai siasat agar pimpinan departemen memberikan perhatian serius dalam penyelesaian masalah. Kita yakin teman-teman Forum Rektor LPTK punya nurani yang tidak akan menegakan nasib ratusan ribu guru beserta keluarganya.

Menyelesaikan masalah yang dihadapi Forum Rektor LPTK kiranya penting. Namun, menyelesaikan masalah yang dihadapi para guru yang belum mendapat giliran sertifikasi adalah jauh lebih penting.

Ki Supriyoko/Direktur Program Pascasarjana Universitas Tamansiswa, Yogyakarta



Iklan

Responses

  1. saya sangat senang mendengar bahwa program sertifikasi guru telah membawa dampak positif pada peningkatan kesejahteraan guru. Hal ini paling tidak dapat mendongkrak image guru di masyarakat bahwa profesi guru dapat memberikan kehidupan yang layak. Namun berkaitan dengan peningkatan keberhasilan anak didik dalam belajar memang tidak dapat dicapai dalam waktu singkat seperti membalik telapak tangan. Program sertifikasi guru bukanlah tongkat sulap yang dapat melakukan segalanya dalam sekejap mata. Namun saya kira pemerintah paling tidak harus membuat perjanjian dengan guru yang telah mendapat sertifikat mengajar agar tetap mempertahankan mutu mengajar dan prestasinya. Assessmen berkala harus dilakukan untuk itu. Bagi yang gagl mempertahankan prestasainya bisa jadi harus mendapat sanksi bertingkat sampai pada kehilangan sertifikat nya. Lalu harus juga dibuat perjanjian agar guru-guru tersebut tidak lagi multi job di sekolah lain agar konsentrasi guru-guru tsb dapat diarahkan hanya pada sekolah dimana dia terdaftar yang pada gilirannya akan juga meningkatkan mutu pengajaran.

  2. ————————-
    اَلسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ وَرَ حْمَةُا تُهُ اللهِ وَبَركَا تُهُ
    ————————–
    Coba pelajari lagi, permasalaahan yang sesungguhnya bukan persoalan honor para instruktur, persoalan yang mendasar adalah, guru yang telah dinyatakan lulus “tunjangannya belum juga dibayarkan” termasuk yang telah menerima tidak berkelanjutan.

    Konon kabarnya dana untuk itu sudah ada, tapi kata guru-guru kami belum juga menerima.

    Saya juga sedih, sering saya lihat dekat Masjid Al-Azhar itu guru-guru berlari-lari seperti anak TK menyelesaikan fortofolionya………seakan-akan harga diri guru sudah dipermainkan demi sebuah proyek.

    Banyak maaf, Asessor tolong guru kita dulu, dimudahkan urusannya.
    Wassalam

  3. Terlepas dari sedang menggertak atau tidak, tindakan forum rektor tersebut ada juga benarnya. Pada sisi lain hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru sarat dengan permasalahan yang segera harus dibenahi.

    Secara pribadi saya melihat sistem yang diterapkan dalam sertifikasi guru (dari satu sisi) tak lebih dari sistem yang buruh kasar. Guru pada sebelum sertifikasi hanya wajib mengajar 18 jam tiap minggu, namun setelah sertifikasi guru wajib mengajar 24 jam tiap minggu. Artinya untuk mendapatkan penghasilan lebih guru harus bekerja lebih keras (walaupun menurut akal sehat beban mengajar 24 jam tiap minggu itu tidak akan bisa deilaksanakan dengan baik oleh seorang guru).

    Guru juga manusia biasa yang punya batas kemampuan. Jika seorang guru harus mengajar 24 jam tatap muka tiap minggu (diperkirakan menyita waktu kurang lebih 5 hari kerja) lalu kapan guru akan mempersiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakannya, memperkaya ilmunya, merencanakan evaluasi, memeriksa hasil evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut (perbaikan dan pengayaan)? dan masih banyak lagi tugas lain yang harus guru kerjakan seperti wali kelas, piket, membimbing kegiatan ekstra kurikuler dll. Bukankah waktu untuk setiap manusia tidak lebih dari 24 jam sehari-semalam?

    Dengan kondisi tersebut di atas, masih wajarkah kita berharap pembelajaran yang dilaksanakan guru yang telah menerima sertifikasi sekalipun akan berhasil dengan baik?

    Untuk forum rektor saya hanya bisa berharap agar dalam menyelesaikan masalah ini tidak merugikan saudara-saudara kita guru. Mereka dalam hal ini sama sekali tidak bersalah.

    Terakhir kita semua berharap agar pemerintah dapat sesegera mungkin menyelesaikan masalah ini. Semoga……….

  4. ———————–
    اَلسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ وَرَ حْمَةُا تُهُ اللهِ وَبَركَا تُهُ
    —————————–
    Terima kasih Lubis, Komentar anada sangat bagus, Lubis dapat merasakan beban berat seorang guru. Yang membuat peraturan bekas murid sang guru, inilah yang paling menyakaitkan hati. Harusnya ia berterima kasih pada guru, tapi nyatanya menambah beban gurunya.

    Wahai guru-guru jangan salah didik anak-anak itu. Tanamkanlah jiwa hormat pada orang tua dan juga “guru”. Mau berbakti kepada Ibu dan Bapa (guru).

    Sangat banyak di antara pakar di Indonesia, bila dia sudah DR.dan Prof. Sering memaki orang tuanya dan gurunya, katanya “tertinggal” dan kampungan, tidak inovativ dan sebagainya.

    Jadi jangan bersedih “Harapkan saja pahala di Akhirat” kelak. Begitulah firman Allah dalam surat Asy-syura ayat 20.

    ….”Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat.”……

    Wassalam.

  5. kasian nasib para guru di negeri ini, baru saja ada kabar gembira tentang adanya sertifikasi guru, sekarang udah mao diboikot. untuk mensejahterakan guru saja disuruh repot2 melengkapi dokumen2 untuk penilaian portofolio dsb-dsb, yang sebagian besar dirasa terlalu memberatkan dan mustahil bisa memenuhi target nilai kelulusan melalui portofolio terutama bagi mereka yang bertugas di daerah dan berstatus swasta, kita lihat sebelumnya mereka mengabdi di dunia pendidikan dengan tingkat kesejahteraan dan honor yang rendah. Amat tragis perlakuan terhadap guru bila kita bandingkan apa yang telah didapat oleh perompok2 harta rakyat. Klo untuk yang terhormat pengemplang uang rakyat nampaknya begitu mudah diglontorkan tapi klo untuk guru-guru terutama yang ada di sekolah2 swasta di daerah ditahan2 mis;tunjangan fungsional yang diberikan enam bln sekali,jg ada sebagian untuk sertifikasi. Kenapa kita selalu ragu untuk berbuat baik baik pada guru2 itu, Wa Allahi tidak akan rugi bangsa dan negara ini memberikan kesejahteraan yang lebih kepada mereka bukan kepada pengenplang2 uang rakyat. Permudahlah dan perlakukan secara menyenangkan para guru2 kita. Uang kesejahteraan yang kita berikan kepada mereka pasti tetap di tasarrufkan di dalam negeri bukan dibawa lari dan dibelanjakan di luar negeri. Permudahlah, bagaimanapun dan apapun mereka telah mengabdikan diri untuk pendidikan anak2 kita.

  6. Urusan sertifikasi ini bukan masalah gampang karena menyangkut bukan ribuan lagi,tetapi jutaan guru di Indonesia.Dan jelas-jelas tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan.Wajar kalau banyak menuai kritikan,kecemburuan sosial dll.Tetapi pemboikotan sertifikasi guru bukan hal yang terpuji,apalgi jika dilakukan oleh Forum Rektor LPTK yang notabene berkumpulnya para pemikir pendidikan.Selesaikanlah dengan damai! dari Blog Pengawas Sekolah Indonesia

  7. Sertifikasi, sertifikasi lagi !!!!!!!
    setiap waktu yang menjadi permasalahan dan bahan hardikan bagi guru adalah sertifikasi. Pada dasarnya kita mengharapkan pendidikan yang lebih baik, namun melihat kondisi dengan adanya sertifikasi yang lebih diutamakan guru-guru yang telah lama mengajar dan harus mengajar 24 jam, di mana selama ini hanya mengajar 18 jam, itu pun belumlah maksimal hasilnya. apalagi seorang guru yang sudah mau pensiun dipaksakan juga sertifikasi, itu adalah hal pemaksaan. memang, siapa yang tidak tergiur dengan hasil tambahan sebagai seorang guru yang telah sertifikasi. Menurut kami, cukuplah guru-guru yang muda disertifikasi, sedangkan guru yang telah lama mengajar (misalnya telah 15 s/d 25 th mengajar) cukup saja ditambah gajinya, itu wajar aja, mereka kan sudah mengabdi sekian tahun dan ini dianggap sebagai ucapan terima kasih bagi mereka. Jadi dalam hal ini guru-guru mudalah yang berpacu untuk sertifikasi.

  8. dalam hal ini mungkin yang terpenting adalah kita harus meluruskan kembali orientasi program sertifikasi, sebenarnya hal pokok yang ingin dicapai dalam program ini yang mana, sekedar meningkatkan kualitas finansial guru ataukah kualitas hasil proses pendidikan?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: