Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Januari 7, 2010

UN/UAS ? PERLUKAH?

UN/UAS ? PERLUKAH?

Oleh : Desmalinda
Guru R-SMAN-bi 10 Padang

Desmalinda, Guru SMAN 10 Padang

Untuk mengetahui suatu kemajuan atau perbandingan maka kita selalu memakai alat ukur, alat ukur yang di pakai haruslah sesuai dengan apa yang akan di ukur, jangan memakai alat ukur yang tidak cocok untuk mengukur sesuatu, contoh untuk mengukur panjang pakai lah meteran jangan menggunakan timbangan.

Salah satu kegunaan UN / UAS adalah salah satu alat ukur untuk mengetahui kemajuan atau kah kemunduran pendidikan di tingkat Nasional / di tingkat sekolah,.

Mencermati keputusan MA untuk menghapuskan UN adalah sebuah keputusan yang sangat di sayangkan, karena tentu tidak ada lagi alat ukur untuk mengukur kemajuan dan kemunduran pendidikan. Seandainya keputusan MA ini memang dilaksanakan maka ini adalah kemunduran di dunia pendidikan. Karena kita sudah mampu membangun sebuah sistem ujian yang bersifat nasional dengan berbagai ragam tingkat dan variasi masyarakatnya, di negara lain saja oang susah membangun sebuah sistem yang bersifat Nasional.

Jika pelaksanaan UN bermasalah maka yang patut di carikan solusinya adalah pemecahan masalah yang timbul, bukan menghilangkan alat ukurnya, contonya kalau terjadi kesalahan dalam pengukuran maka akan dilihat alat tersebut, apakah sudah kalibrasi alatnya atau telah tepatkah cara penggunaan alat ukur tersebut, bukan menghilangkan alat ukurnya.

Saat ini yang jadi masalah dalam UN adalah nilai standar minimal yang di tetapkan BNSMP adalah harga mati untuk kelulusan siswa SMP dan SMA, Guru mana dan Orang tua mana yang rela dan tega melihat anaknya tidak lulus sekolah hanya dalam waktu 2 jam mengikuti ujian, tanpa memperhatikan proses yang dilakukannya selama tiga tahun masa pembelajaran di sekolah mereka.

Agar UN ini tertap berfungsi sebagai alat ukur, usulan saya adalah nilai standar minimal yang di tetapkan oleh BNSMP tidak digunakan untuk kelulusan siswa, Serahkan lah kelulusan siswa itu pada sekolah masing-masing, karena pihak sekolah lah yang paling tahu keadaan siswa-siswanya. Nilai minimal yang di tetapkan oleh BNSMP ini kita gunakan untuk syarat melanjutkan pendidikan ke tinggkat yang lebih tinggi, jika tidak memenuhi standar minimal yang di tetapkan BNSMP maka siswa tersebut belum bisa melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi, karena kalau kita lihat keadan masyarakat kita tidak semua siswa dapat melanjutkan pendidikan ke tinggkat yang lebih tinggi.

Nanti dari pihak sekolah/perguruan tinggi juga akan menseleksi nilai berapa yang akan di terimanya pada sekolah atau perguruantingginya sesuai jurusan masing-masing.

Demikianlah tulisan singkat ini, mudah-mudahan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi kita semua.

Iklan

Responses

  1. Setujuuuuuu. UN harus tetap ada. Berkaitan dengan kriteria kelulusan kan sudah ditetapkan oleh kurikulum di sekolah masing-masing.

    Coba cek kembali kurikulum di sekolah. Apakah nilai minimal UN menentukan kelulusan, kalo memang ya, ya harus dipatuhi kalau tidak juga harus diikuti. Bagi saya yang penting bagai mana memfasilitasi anak bangsa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jadi sebaiknya UN dilaksnakan 2 kali setahun, sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi gak penting lagi UN ada atau tidak, tapi mungkin gak siswa selesai sekolah 5 atau 6 semester.

    Jadi yang pintar lulus duluan dan yang kurang belakangan. Malah akan hebat lagi jika semua kabupaten/kota di Indonesia menganggarkan 100 orang keluarga kurang mampu untuk ditanggung biaya kuliah di seluruh Indonesia. yakin Indonesia akan cepat makmur. Jadi sekarang ini yang perlu kita perjuangkan bagaimana pemerintah daerah bersedia mengalokasikan anggaran untuk kulihkan keluarga tak mampu. Pemda jangan pelit. jangan pejabatnya saja yang di kuliahkan.

  2. Ujian Nasional (UN) itu mutlak penting.
    malah semua ujian penting, apakah ujian harian, ujian mid semester, ujian semester, ujian akhir sekolah.
    Namun UN karena cakupannya secara nasional, disorot secara nasional, dan diliput secara nasional, dan dijadikan sebagai ajang lomba ‘untuk mengukur kualitas’ apakah peringkat sekolah, peringkat, kabupaten, peringkat propinsi. tentu tidak ada manusia normal yang sudi memperoleh peringkat goblok dan diliput secara luas, efeknya timbul rasa malu. Maka timbulah perlombaan untuk ambil muka, lewat contekan, atau lewat rekayasa selama Un agar suatu sekolah, labupaten dan propinsi, tidak terkesan sebagai sekolah/ daerah yang bloon. apa yang terlihat kemudian, kualitas UN tinggi di atas kertas namaun di lapangan kualitas siswanya tetap jalan di tempat.
    UN itu sendiri tidak salah dan berguna, yang salah adalah ajang pesta pelaksanaan UN itu sendiri telah menimbulkan luka-luka dan cacat paedagogi.
    Di Australia juga ada UN (ujian nasional) tapi berjalan normal dan tidak menimbulkan gejolak. kenapa karena UN tidak hanyak menjadi satu satunya ukuran keberhasilan yang dipajang untuk konsumsi masyarakat luas. so tidak ada pihak yang terpojok
    marjohan
    Penulis buku “School Healing Menyembuhkan Problem Sekolah”
    marjohanusman@yahoo.com

  3. ————————-
    اَلسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ وَرَ حْمَةُا تُهُ اللهِ وَبَركَا تُهُ
    ——————————
    Ibk Desmalinda, yth

    Ibuk membuat pernyataan seperti yang tekutip dibawah ini dari mana sumbernya ?

    …….”Mencermati keputusan MA untuk menghapuskan UN adalah sebuah keputusan yang sangat di sayangkan.”……

    Tolong baca kembali keputusan MA tsb.pakah memang begitu ?

    Wassalam

    Jalius.HR

  4. Agaknya mengukur tingkat kualitas pendidikan antar Propinsi, Kabupaten dan antar sekolah melalui skor UN sudah sangat kadaluarsa. Sebab belajar hanya demi skor UN cendrung bersifat
    ————————-
    اَلسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ وَرَ حْمَةُا تُهُ اللهِ وَبَركَا تُهُ
    ——————————
    Pak Marjohan yth,

    Kenapa komentar Bapak Marjohan diatas tentang UN bertolak belakang dengan artikel yang pernah Bapak Marjohan buat tempo hari ?

    Judulnya kalau saya tidak salah “Mengukur peringkat pendidikan berdasarkan skor UN sudah kadakuarsa”……

    Seorang ilmuan kepribadianya harus kokoh idealisnya tidak rusak oleh kondisi dan keadaan.

    Banyak maaf
    wassalam
    Jalius.

  5. —————————-
    اَلسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ وَرَ حْمَةُا تُهُ اللهِ وَبَركَا تُهُ
    ——————————
    Pak Marjohan yth,

    Kenapa komentar Bapak Marjohan diatas tentang UN bertolak belakang dengan artikel yang pernah Bapak Marjohan buat tempo hari ?

    Judulnya kalau saya tidak salah “Mengukur peringkat pendidikan berdasarkan skor UN sudah kadakuarsa”……

    Seorang ilmuan kepribadianya harus kokoh idealisnya tidak rusak oleh kondisi dan keadaan.

    Banyak maaf
    wassalam
    Jalius.

  6. —————————–
    اَلسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ وَرَ حْمَةُا تُهُ اللهِ وَبَركَا تُهُ
    ———————————-
    MA Tak Larang Ujian Nasional

    Agar tidak salah persepsi dan pemahaman mungkin perlu juga diketahui oleh semua pembaca E-N khususnya para guru kutipan berikut ini:

    MA Tak Larang Ujian Nasional
    Rabu, 2 Desember 2009 | 03:40 WIB
    Jakarta, Kompas – Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Nurhadi menegaskan, Mahkamah Agung tidak pernah melarang pelaksanaan ujian nasional di dalam putusan kasasinya. Mahkamah Agung hanya meminta pemerintah meninjau sistem pendidikan nasional.
    Dalam kaitannya dengan ujian nasional (UN), Mahkamah Agung (MA) juga memerintahkan pemerintah untuk mengambil langkah konkret mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta didik akibat UN tersebut.
    Penegasan itu disampaikan Nurhadi, Selasa (1/12), dalam jumpa pers di Gedung MA, Jakarta. Nurhadi menjelaskan isi putusan kasasi MA yang sempat menimbulkan perdebatan belakangan ini.
    Nurhadi menyatakan bahwa MA sama sekali tak pernah mengeluarkan putusan yang isinya harus menghentikan pelaksanaan UN. Pasalnya, penghentian pelaksanaan UN tidak pernah diajukan oleh penggugat.
    ”Dalam gugatan, tidak ada yang minta ujian nasional dihentikan. Mereka minta koreksi atas kelalaian pemerintah yang disebutkan dalam petitum-nya,” ujar Nurhadi.
    Majelis kasasi yang terdiri dari Abbas Said, Mansyur Kertayasa, dan Imam Haryadi menolak permohonan kasasi yang diajukan para tergugat (Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan). Majelis kasasi tidak menemukan adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan judexfactie (putusan sebelumnya). Pengadilan tingkat banding juga menguatkan putusan tingkat pertama.
    Pengadilan menyatakan, pemerintah telah lalai memenuhi kewajiban dan hak warga yang menjadi korban UN, khususnya hak atas pendidikan. Pengadilan memerintahkan tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap se-Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN.
    Mengenai tolok ukur perbaikan, Nurhadi menjelaskan, pengadilan tidak menentukan perbaikan seperti apa yang harus dilakukan. ”Yang menentukan parameter bukan pengadilan, tetapi pemerintah,” ujarnya. Lagi pula, tambah Nurhadi, yang digugat adalah pelaksanaan UN pada tahun 2005 dan 2006.

  7. pelaksanaan Ujian Nasional sebenarnya bukan masalah. tetapi ketika hasil Ujian Nasional dijadikan sebagai satu-satunya penentu kelulusan, pada saat itulah timbul masalah. Pada saat itu, sekitar tahun 2004 hasil ujian nasional masih diperhitungkan dengan nilai proses yang dijalani anak didik di sekolah. Artinya nilai ujian nasional anak didik masih harus diakumulasi dengan nilai di sekolah sehingga anak-anak yang di dalam proses pembelajarannya kurang, ada kemungkinan dapat membatalkan kelulusan ujian nasionalnya. tetapi masalahnya saat itu adalah anak-anak yang mendapatkan nilai bagus di proses pembelajaran ternyata gagal di ujian nasional, ternyata sulit untuk mengangkat status yang tidak lulus nasional ini.
    Tetapi setidaknya pada saat itu, peranan sekolah, guru benar-benar diakui sebagai orang-orang yang memahami benar kondisi sesungguhnya anak didik selama proses pendidikan dan pembelajaran. Proses pendidikan itu proses menyeluruh, tidak hanya knowledge, keterampilan semata, tetapi attitude juga perlu dijadikan pertimbangan saat memutuskan anak didik layak lulus atau tidak.
    Jadi, sebenarnya pelaksanaan Ujian nasional bukanlah masalah sebagai alat ukur keberhasilan guru dan anak didik dalam menerjemahkan muatan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diterapkan secara nasional, tetapi bukan dijadikan sebagai satu-satunya penentu kelulusan anak didik. setiap daerah tingkat kemampuannya berbeda, sehingga jika dijadikan sebagai penentu kelulusan, kita kawatir untuk daerah-daerah yang belum dapat mengikuti standar nasional sebab kondisinya yang jauh dari daerah yang sudah maju, misalnya.
    Oke. jadikan ujian sebagai alat ukur keberhasilan pembelajaran di seluruh negeri ini, tetapi untuk menentukan kelulusan anak biarkan proses yang berjalan.
    terima kaish… maaf jika kurang sesuai…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: