Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Maret 9, 2010

Pemerintah Akan ‘Sweeping’ Sekolah Berlabel Internasional

Pemerintah Akan ‘Sweeping’ Sekolah Berlabel Internasional

Jakarta – [detikNews] Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan melakukan penertiban sekolah berlabel internasional. Aturan ini dilakukan seiring diberlakukannya PP No 17/2010.

“Otomatis akan ada sweeping. Jangan sampai masyarakat mendapatkan kualitas pendidikan yang semu. Akan ada upaya penertiban,” kata Kepala Humas Kemendiknas Muhajir saat dihubungi detikcom, Selasa (9/3/2010).

Dia menjelaskan, aturan ketat ini diberlakukan karena banyaknya sekolah yang berlabel internasional tapi hanya sekadar label saja.

“Yang tidak masuk kriteria otomatis gugur, seleksi akan sangat ketat agar tidak ada bayang-bayang kualitas semu,” tambahnya.

Dalam PP 17/2010 diterangkan sekolah internasional yang dimaksud wajib menyesuaikan dengan kurikulum nasional. Syarat ini mesti dilakukan oleh sekolah berlabel internasional.

“Semuanya ada standarisasinya. Standar nasional itu harus masuk, jangan sampai ada nuansa mengkomersilkan pendidikan, harus ada nilai sesuai moral, integritas,” tutupnya.

Menurut Arief Rahman: Penggunaan kata ‘internasional’ di belakang nama sekolah-sekolah sering kali hanya untuk menaikkan gengsi. Pengamat pendidikan Arief Rahman pun mendukung Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang akan melakukan sweeping sekolah berlabel internasional.

“Kalau menurut saya boleh-boleh saja (disweeping),” kata Arief saat dihubungi detikcom, Selasa (9/3/2010).

Arief menjelaskan, label internasional dulu dipakai untuk menggenjot peningkatan mutu sekolah di sekitarnya. Selain itu, sekolah internasional kelak didirikan agar siswanya dapat mengikuti ujian masuk universitas luar negeri. Pasalnya, sekolah internasional akan menerapkan bahasa Inggris dalam proses pembelajarannya.

“Niatnya sudah baik, teoritis sudah baik, legalnya juga sudah bagus, tapi yang terjadi di lapangan berbeda. Sekolah internasional kini terkesan hanya untuk gengsi dan sebagai ajang pemasaran untuk menarik murid,” papar Arief.

Arief mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Namun ia berharap agar pemerintah daerah juga ikut mendukung penerapan PP tersebut. Jangan hanya untuk meningkatkan pamor daerahnya, Pemda justru menghambat penertiban ini.

“Pemerintah daerah jangan adu status, yang penting meningkatkan mutu (sekolah internasional),” tegasnya.

Arief berharap Kemendiknas bukan hanya menertibkan sekolah-sekolah swasta. Sekolah negeri yang mengklaim sudah bertaraf internasional, juga harus masuk agenda Kemendiknas.

Aturan Sweeping Sekolah Bertaraf Internasional

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan melakukan penertiban sekolah berlabel internasional. Aturan ini dilakukan seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No 17/2010.

Dalam PP itu, ada 3 pasal yang mengatur ‘sweeping’ ini, yakni pada pasal 152, Pasal 154, dan pasal 213. Berikut bunyi pasal-pasal tersebut:

Pasal 152
Ayat 1: Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan yang menjadi taraf internasional melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan khusus sekolah/madrasah bertaraf internasional yang diatur oleh menteri.

Ayat 2: Pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten kota atau masyarakat dapat mendirikan sekolah/madrasah baru yang bertaraf internasional dengan persyaratan harus memenuhi:
a. Standar Nasional Pendidikan (SNP) sejak sekolah/madrasah berdiri
b. Pedoman penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf internasional yang ditetapkan oleh menteri sejak sekolah/madrasah berdiri.

Pasal 154
Penyelenggara dan satuan pendidikan dilarang menggunakan kata internasional untuk nama satuan pendidikan, program, kelas, dan garis miring atau mata pelajaran kecuali mendapatkan penetapan atau izin dari pejabat, yang berwenang mengeluarkan penetapan atau izin penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Pasal 213
Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 152 ayat 1 dan pasal 154 dikenai sanksi berupa sanksi administrasi, berupa teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga, penundaan dan penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh pemerintah, atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Iklan

Responses

  1. tulisannya bagus .cepat dapat. tolong saya dikirimi salinan naskah pp no 17 2010 tentnag pengelolaan penyelenggaraan sekolah bertaraf interrnasional tersebut terima kasih

  2. judul tulisan atau artikel ini mendebarkan jantung “Pemerintah Akan ‘Sweeping’ Sekolah Berlabel Internasional”, seolah olah di sana ada kejahatan…
    “sweeping” kan berarti menyapu atau membasmi… isu sekolah internasinal ini kan bermula dari pemerintah dan direspon positif….(tapi bisa jadi ini kan kalimat atau frase dari pembuat opini sendiri)

  3. ——————–
    اَلسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ وَرَ حْمَةُا تُهُ اللهِ وَبَركَا تُهُ
    ———————————
    Saya menyampaikan tanggapan saya yang positifnya saja, yang negatifnya tidak perlu.

    Saya memahami …penertiban sekolah berlabel internasional…sangat bagus. Terutama yang dikelola oleh swasta baik modal dalam negeri lebih lagi adalah modal asing.

    Sekolah (SBI) bahasa pengantarnya adalah “bahasa Inggris” ? Inilah salah satu sisi dari pengkhianatan terhadap Bahasa Indonesia.
    Ilmu yang diajarkan pada anak didik kenapa harus dikemas dengan bahasa Inggeris ? pada hal kan bisa dalam bahasa Indonesia dan juga kita punya bahasa Nasional. Sekarang ini saja anak-anak yang tetap di ajar dengan pengantar Ber-Bahasa Indonesia dari TK sampai ke PT sudah banyak enggan menggunakan istilah yang kandunganya Bahasa Indonersia. Sebagai contoh yang sederhana “Parenting”. “Misi” dan “Visi”.
    Kalau ada bapak kita yang ingin mengambil hati rakyat, di akan menyampaikan visi dan misi nya.
    Boleh nggak saya bilang beliau yang menyampaikan misi itu sebagai “misionaris” ?
    Dalam bahasa Indonesia kita sudah ada kata baku, misalnya ‘tujuan’ kenapa harus diganti dengan “visi” ? Kita sudah ada kata baku seperti kata “rencana” kenapa diganti dengan kata ‘misi’ ?
    Hati-hati jugalah, dengan bahasa kita bisa bersatu dengan bahasa kita bisa juga bercerai-berai.
    Sampai saat ini saya masih yakin bahwa pemerintah akan mengawasi sekolah yang tidak memenuhi standar Nasional. Pemerintah tidak menginginkan sekolah yang mengejar ( SBI ) tapi mengabaikan standar Nasional. Yang pentingnya ini (Nasionalisme), wajib didahulukan. Jangan melompat anak tangga, begitulah………

    Wassalam
    Jalius.HR

  4. y , sy setuju asal obyektif dalam melakukakn sweefing nanti.

  5. ….mana haknya Diknas Sweeping apalagi yg mengeluarkan ijin kan Diknas juga.

  6. Hal tersebut memang harus dilakukan, karena menurut pengamatan kami, banyak sekolah RSBI hanya sekedar label saja bahakan Sekolah2 RSBI banyak yg kebingungan harus menjalankan program apa untuk mencapai target RSBI tsb, yg lebih parah ada Kepsek RSBI yg tidak tau apa itu RSBI


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: