Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Maret 13, 2010

Anggaran Terus Naik,Pendidikan Kian Mahal

Anggaran Terus Naik,Pendidikan Kian Mahal

[JAKARTA-Suara Pembaruan], Kenaikan anggaran pendidikan secara signifikan sejak 2005 ternyata tak membuat biaya pendidikan menurun. Dalam APBN-P 2010, pemerintah menaikkan anggaran pendidikan Rp 11,9 triliun dari Rp 209,5 triliun menjadi Rp 221,4 triliun, tetapi biaya pendidikan terus meningkat, akibat belanja pendidikan yang tidak tepat sasaran.

Kenaikan terebut merupakan amanat UUD 1945, yang mensyaratkan anggar- an pendidikan minimal 20 persen dari APBN. Ironisnya lagi, kualitas pendidikan juga belum beranjak naik.

Berdasarkan data BPS, kenaikan biaya pendidikan pada Juli 2009 dibanding tahun 2000 mencapai 227 persen.

Pada 2000, indeks harga biaya pendidikan berada di level 100, sedangkan pada 2009 mencapai 327. Kenaikan itu berada jauh di atas kenaikan harga secara umum yang mencapai 115 persen dan kenaikan harga pangan sebesar 122 persen.

Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, meningkatnya indeks harga biaya pendidikan di tengah terus bertambahnya anggaran pendidikan yang disediakan APBN, disebabkan alokasi anggaran pendidikan itu yang tidak tepat sasaran. Akibatnya, tidak mampu mengurangi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan masyarakat.
“Dampaknya tentu ke inflasi. Jadi unsur pemerataan dari alokasi anggaran pendidikan kurang memperhatikan kegiatan usaha ekonomi,” jelasnya di Jakarta, Jumat (12/3).

Anggaran pendidikan yang tahun ini mencapai Rp 221,4 triliun tersebut, menurut Aviliani, belum sejalan dengan penyusunan kebutuhan program pendidikan. “Pemerintah bingung untuk menyalurkan dana tersebut. Kebijakan menjadi tidak terarah,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan ekonom Anton H Gunawan. Alokasi anggaran pendidikan belum menyentuh sektor yang mampu meredam belanja pendidikan masyarakat.

Setiap tahun ajaran baru, terjadi kenaikan laju inflasi yang cukup signifikan, khususnya disumbang sektor pendidikan.

Terkait hal itu, pakar pendidikan Utomo Dananjaya menuturkan pemerintah selama ini mendiskriminasi siswa dan mahasiswa dengan melaksanakan sistem pendidikan berstandar internasional dan menerapkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Pasalnya, sekolah berstandar internasional memungut uang pangkal hingga puluhan juta rupiah dan biaya masuk perguruan tinggi negeri (PTN) juga semakin mahal. Mahalnya biaya pendidikan, antara lain membuat hanya 14 persen siswa yang bisa melanjutkan kuliah ke pendidikan tinggi.

“Pemerintah berdagang sekolah di negerinya sendiri dengan mengesahkan sekolah memungut biaya pendidikan. Di sekolah negeri, ada yang memungut sampai Rp 21 juta,” katanya kepada SP di Jakarta, Jumat (12/3).

Meskipun total anggaran pendidikan dalam APBNP mencapai Rp 221,4 triliun, tetapi hanya sekitar Rp 60 triliun yang dialokasikan untuk program pendidikan. Sebagian besar anggaran digunakan untuk membayar gaji serta tunjangan guru dan dosen. Pendistribusian anggaran pendidikan pun dinilai belum adil.

Tahun lalu, pemerintah menambah anggaran untuk sekolah berstandar internasional Rp 300 juta. Padahal, sumbangannya untuk meningkatkan pendidikan nasional sangat minim.

“Sekolah berstandar internasional sudah memungut biaya mahalk, malah dikasih tambahan dana. Akibatnya, terjadi ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah berstandar internasional dengan sekolah biasa,” katanya.

Privatisasi Pendidikan

Sedangkan, pengamat pendidikan dari Majelis Luhur Taman Siswa, Darmaningtyas, menyatakan, mahalnya biaya pendidikan tak terlepas dari peraturan perundangan yang memungkinkan privatisasi pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi negeri mematok biaya pendidikan yang semakin mahal.
“Makin mahalnya biaya pendidikan bukan hanya asumsi, melainkan sudah terbukti secara empiris,” katanya.

Biaya yang semakin mahal, lanjutnya, membuat pendidikan hanya bisa diakses kalangan menengah ke atas. Banyak siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu tak bisa melanjutkan pendidikan karena ketiadaan biaya.

Lebih jauh dikatakan, kenaikan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun ternyata tak semuanya mengalir untuk pembangunan pendidikan secara riil. Sebagian anggaran didistibusikan ke departemen lain dan juga ke daerah-daerah.

“Jumlah guru dan dosen yang lulus verifikasi bertambah terus, otomatis tunjangan profesi ikut bertambah. Setidaknya, 25% anggaran pendidikan hanya untuk pemberian tunjangan pendidikan, sehingga anggaran yang jatuh untuk pendidikan langsung tidak sebesar yang dikira,” katanya.

Anggaran pendidikan, kata Darmaningtyas, seharusnya difokuskan pada peningkatan fasilitas sekolah untuk meningkatkan akses masyarakat ke sekolah. Selain itu, anggaran yang ditransfer ke daerah juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. “Biaya-biaya di Indonesia timur lebih mahal dibanding dengan Pulau Jawa sehingga tidak relevan bila biaya pendidikan di setiap daerah sama,” katanya.

Mengeruk Keuntungan

Senada dengannya, Koordinator Divisi Monitoring dan Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan pun menyatakan, biaya pendidikan tetap mahal meskipun anggaran pendidikan terus naik.
Kebijakan pendidikan nasional cenderung memberi peluang kepada kalangan menengah ke atas untuk mengeruk keuntungan, tetapi mengabaikan kepentingan dan hak orang-orang miskin.

“Kenyataannya, sekolah-sekolah bermutu, unggul, favorit, dan kelas ‘akselerasi’ dihuni anak-anak dari keluarga kaya yang mampu berinvestasi secara ekonomi. Nyaris tidak ada akses bagi anak-anak keluarga miskin,” katanya.

Sedangkan, pakar pendidikan dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Marcellino menyatakan, anggaran yang besar di bidang pendidikan belum diimbangi dengan kinerja Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) yang optimal. Akibatnya, masih banyak persoalan yang membelit sistem pendidikan nasional.

Survei dan kajian tentang mutu pendidikan secara nasional, merata, berkala, dan mendalam, belum pernah dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkala. Akibatnya, sampai kini belum ada umpan balik tertulis yang komprehensif dari pemerintah atas proses dan mutu pendidikan nasional yang dapat dipakai sebagai pegangan dalam menentukan kebijakan fundamental.

Sudah sepantasnya pemerintah meninjau kembali hasil kebijakannya, karena semua belum ditopang data pendidikan yang akurat dan komprehensif. “Sebenarnya kebijakan pemerintah pemerintah telah pro-rakyat, terutama rakyat kurang mampu. Persoalannya menjadi lain ketika program itu dimasukkan ke dalam ranah politik. Pendidikan gratis kini ditagih rakyat, sementara biaya yang dibutuhkan sangat besar. Akibatnya, pungutan masih saja terjadi,” katanya. [LOV/D-11/W-12]

Iklan

Responses

  1. —————————
    اَلسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ وَرَ حْمَةُا تُهُ اللهِ وَبَركَا تُهُ
    —————————-
    Ada tiga hal hal yang perlu saya komentari:

    Pertama. Perlu kita sadari bahwa pendidikan Bukan hanya di sekolah saja dan tidak pula untuk di Kota saja , apa lagi bukan hanya dikelola oleh depdiknas saja. Penddikan di Indonesia berlansung seumur hidup atau sepanjang masa melalui jalur informal, non formal dan formal, di seluruh pelosok tanah air. Bahkan sampai ke manca negara. Makanya dari itu pendidikan menjadi tanggung jawab kita semua . Sekaitan dengan itu maka perlu keluasan wawasan para pemerhati pendidikan. Sehingga tidak muncul nada sebagai berikut …. kenaikan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun ternyata tak semuanya mengalir untuk pembangunan pendidikan secara riil. Sebagian anggaran didistibusikan ke departemen lain dan juga ke daerah-daerah.

    Kedua , …… “Kenyataannya, sekolah-sekolah bermutu, unggul, favorit, dan kelas ‘akselerasi’ dihuni anak-anak dari keluarga kaya yang mampu berinvestasi secara ekonomi. Nyaris tidak ada akses bagi anak-anak keluarga miskin” ….. Komentar seperti itu tidak lebih dari sekedar ungkapan emosional. Logis saja pendidikan tertentu yang biayanya mahal memang hanya bisa diikuti oleh orang yang mampu secara ekonomi. Bukan hanya mampu ekonomi saja tapi juga mampu kecerdasan dan mampu kekuatan fisik. Jangan kita bermimpi bahwa pendidikan itu dapat dijalankan sama rata. Sedangkan untuk anak miskin kan disediakan Bea siswa.

    Ketiga,…. “anggaran yang besar di bidang pendidikan belum diimbangi dengan kinerja Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) yang optimal. Akibatnya, masih banyak persoalan yang membelit sistem pendidikan nasional.”…..Sadar kita atau tidak, bahwa kita sedang dan terus membangun. Selagi ada proses pembangunan persoalan akan selalu ada ?
    Makanya yang di pentingkan sekarang dan kedepannya adalah kesungguhan kita memjalankan program kerja.

    Wassalam.
    Jalius.HR

  2. Harus ada perubahan dalam paradigma tentang sekolah dan bersekolah.

  3. Ada hal yang ingin saya komentari :
    1. “Perlu kita sadari bahwa pendidikan Bukan hanya di sekolah saja dan tidak pula untuk di Kota saja , apa lagi bukan hanya dikelola oleh depdiknas saja. Penddikan di Indonesia berlansung seumur hidup atau sepanjang masa melalui jalur informal, non formal dan formal, di seluruh pelosok tanah air. Bahkan sampai ke manca negara. Makanya dari itu pendidikan menjadi tanggung jawab kita semua . ” Komentar spt ini hanya bualan org yang sdh dapat untung dari sistem konspiratif yang mencekik bangsa sendiri. Justru itu sdh melanggar UUD 45, kalo anda baca, adalah kewajiban pemerintah untuk sediakan pendidikan’forma’ soal yg non formal sdh rakyat laksanakan, rkyt sdh tahu. kalo punya duit, rakyat sdh sekolahkan ke manca negara, gak usah dikasih tahu, yang kaya dan punya akses sdh sekolahkan ke Spore misalnya. Yg jd mslh yg gak punya duit…..
    2.”Komentar seperti itu tidak lebih dari sekedar ungkapan emosional. Logis saja pendidikan tertentu yang biayanya mahal memang hanya bisa diikuti oleh orang yang mampu secara ekonomi. Bukan hanya mampu ekonomi saja tapi juga mampu kecerdasan dan mampu kekuatan fisik. Jangan kita bermimpi bahwa pendidikan itu dapat dijalankan sama rata. Sedangkan untuk anak miskin kan disediakan Bea siswa.”
    Lucu ya, ini kometar org yang melegitimasi ‘lepastangannya’ pemernth pd pendidikan bagsanya, yg sdh diamanatkan UUD 45. Jaman orba, anak yg mampu kecerdasannya gak masalah dg uang pangkal, skrg hanya yg kaya yg bisa. Kelihatan cara pikir kapitalisnya dg blg hanya yg kaya yg boleh sekolah itu wajar, krn biaya pendidikan mmg tinggi dll. Lucu, di negara eropa aja pemerintah biayai pendndk bangsanya, trnyata kita lebh kapitalis dan liberal dari negeri di eropa yg liberal dan kapitls. Btl utk yg sangat mskn dan sngt pintar, saya sdh coba daftarkan ponakan saya ke PTN di Bdg yg kash besswa utk org mskn, trnyata hnya utk yg punya penghasln 1,2 jt/bln? Adil? O tentu cara pikirnya gak ada kaitan dg adil, krn wajar biaya pendidikan mahal ya utk org kaya saja kan…?
    3.”Sadar kita atau tidak, bahwa kita sedang dan terus membangun. Selagi ada proses pembangunan persoalan akan selalu ada ?
    Makanya yang di pentingkan sekarang dan kedepannya adalah kesungguhan kita memjalankan program kerja.” Ini bnr2 ucapan birokrat yg sdh sangat menikmati sistem konspiratif yg mengntngkan diri sendiri, dg alasa2 seolah2 masuk akal dg “sdg membangun” dll. Lucu…. smentara rakyatnya menjerit dia bersilat lidah dg putar kata bahwa semua berjalan dg proses… rakyt gak bodoh bung…. coba anda bangun rmh, anda gak dikasih gambar oleh kontraktrya, lalu fakta di tanah anda dibangun dg gak standar, acakadut gitu, gak jelas bangunan model apa yg sdg dibangun, tp anda diykinkn leh org2 kayak anda bcara disini gitu, bahwa semua bagus, anda saja yg berprasangka, pmrnth (kontraktor) dan elit (tukang2) baeeek banget kok, sbntar lag rumah anda (sklh anak anda) siap (lancar, yg penting duit ngalir terus)… itu yg terjadi saat ini, duit dikuras dg alasan wajar biaya pendidikan mahal, kalo gak mau bnayk org kaya yg mau, dan rame2 sekolah hijrah jd rsbi dan sbi, shg anda gak puya pilihan, meski utang2 ya drpd anak gak sekolah, dibikin sistem spya anda ‘terjebak’ dg permainan ini, penerimaan sbi/rsbi spt jalur mahal PTN, jauh sblm UAN, dan anda dipermainkan secara psikologis spy terseret ikut dftr rsbi krn takut ‘sisa’ kelas reguler yang makin smpit anak anda apes NEM gak ckp utk masuk, apalgi banyak kasus (real, gak terekspos di media, tp semua org tahu, namun diknas blg gak ada, inilah budaya tutupi kesalahn agar tetap bercitra baik meski busuk) UAN bocor, shg beresiko meskipun anak anda pintar gak bisa masuk krn kalah NEM dari yang dapat bocoran soal. Ini permaianan psikologis bung, anda termasuk yg meligitimasi kebobrokan dari mafia pendidikan sistemik ini, ini biasa bg birokrat yang sdh kenyang menikmati keberuntungan, tentu gak ingin cepat berakhir, gak penting bangsanya ambruk yg penting selamatkan diri sendiri seakan posisi ini akan kekal, padahal banyak skli yg merasa kaya dan untng saat ini dan blg sistem ini yg paling baik, kemudian “bangkrut” dan merasakan anak cucunya sengsara akibat sistem yg dia bilang baik, baru merasakan yg dirasakan org lain dulu wkt diablg “semua ok, kenapa sih kalian ribut?”. Silahkan sj tunggu karmanya ya Pak…

    • rasanya tambah dalam saja sembilu itu mengiris rasa, ……….sambil memungut sampah dari kali, perih ini bisa dirasakan. ada sd yg lebih mementingkan bagun gapura karena ada tamu yang akan datang, dari pada bangun wc atau kamar mandi yg cukup untuk anak. cukup saja, tak usah lebih. di sini kami bisa merasakan sakit itu, sayang tak ada tempat layak untuk mengadu. kecuali pada Allah dan dunia maya ini. semua tetap maya,hanya hati yang tahu kalau ini adalah nyata. bagus, saya senang dengan uraian Bapak. salam. semoga ada perubahan.

  4. apakah pendidikan telah membuat inflasi?
    semua anak dapat, pada pemberian dana BOS sepertinya telah memanjakan banyak orang, kecuali keluarga yang berpendapatan kurang dari 3 atau 4 dollar. entah dari mana data untuk mendukung keputusan ini. sedangkan rakyat miskin tidak jelas datanya. sensus penduduk tak ada pertanyaan : berapa pendapatan saudara, atau pendapatan keluarga ini? bahkan sensus ekonomi atau apa saja, belum pernah ada pertanyaan yang mengangkat realitas di lapangan.
    sejauhmana pendidikan memberikan kader aparat negara? jika hampir setiap lini perekrutan aparat negara kental dengan dengan: tak ada uang tak ada jabatan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: