Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Maret 19, 2010

UN yang Jujur dan Kredibel

UN yang Jujur dan Kredibel

Oleh: Drs. Burhasman Bur, MM.
Ka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Propinsi Sumatera Barat

Drs. Burhasman Bur, MM.

Kepada semua stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan UN, kiranya dapat menciptakan kondisi sehingga UN dapat terlaksana secara jujur dan kredibel di sekolah.

Kecurangan yang dilakukan telah menyebabkan tergerusnya karakter para siswa yang akan sangat berpengaruh sepanjang hidupnya.

Balitbang Kemendiknas untuk UN TP 2008/2009 telah mengeluarkan hasil analisis yang mengelompokkan sekolah atas Sekolah Putih, Abu-Abu dan Hitam, berdasarkan pola jawaban salah yang merupakan indikasi dimana jawaban peserta bukan atas pemikiran sendiri.

Alhamdulillah, Sumbar yang walaupun tidak termasuk pemuncak UN dari segi nilai, tapi bisa ranking 6 untuk kejujuran.

Semua Kadisdik Kab/ko dihadapan Gubernur secara moral telah menyatakan komitmen untuk menggelar UN secara jujur. Diharapkan para Kepala Sekolah penyelenggara dan pengawas ruang ujian dapat merealisasikan komitmen tersebut.

Issu tentang adanya kunci soal yang beredar hendaknya tidak diyakini sebagai sebuah kebenaran. Kepala Sekolah dan Guru hendaklah memotivasi siswa untuk dapat bekerja sesuai kemampuannya sebagai ujud kemampuan siswa. Dengan terlaksananya ujian dimana peserta bekerja secara mandiri akan bisa meningkatkan tingkat kejujuran UN di tahun 2010 ini.

Kita akan bangga dengan hasil UN yang tinggi dan akan lebih bangga lagi jika itu diperoleh dengan jujur dan kredibel. [Millist PGOL, 19/03/2010]

Iklan

Responses

  1. Bgmn Diknas Prop. Sumbar men siasati spy terjadi nya Hasil UN yg jujur.?
    Apakah setiap pengawas ujian di adakan random, atau disebar di tempat lain yg jauh dari asal sekolahnya?
    Thanks for your response.

  2. ——————-
    َلسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ وَرَ حْمَةُا تُهُ اللهِ وَبَركَا تُهُ
    ——————————–
    Untuk itu perlu Sangsi

    Berbagai bentuk kesalahan atau pelanggaran dalam dunia pendidikan sudah sering dan akan terus terjadi. Bahkan intensitasnya pun akan terus meningkat dan kwalitasnya semakin memburuk. Persoalan ini tentu saja terkait dengan pertumbuhan umat manusia yang berimplikasi terhadap persaingan memenuhi kebutuhan hidup dan ditunjang oleh kemajuan ilmu dan teknologi.
    Yang penting sekali di sadari adalah bahwa setiap pelanggaran atau kesalan harus ada sangsi atau hukuman. Sangsi atau hukuman diberikan agar faham konformitas terpelihara. Faham konformitas merupakan faktor yang mengikat, yang menyebabkan seseorang terdorong untuk bertindak atau tidak bertindak menurut ajaran atau kaidah yang telah disepakati.
    Sangsi wajib ada pada setiap komunitas. Tentu saja bertujuan agar ada stabilitas sistemnya. Sangsi bisa efektif untuk mencegah pelanggaran tidak berulang. Paling tidak memberikan dampak minimalis. Semakin berat sangsi yang diberikan semakin sangat hati-hati anggota komunitas untuk berbuat, sehingga mereka terhindar dari kesalahan. Dan sebaliknya bila sangsi yang diberikan semakin ringan maka anggota komunitas kurang berhati-hati dalam bertindak dan meyebabkan semakin besar kemungkinan sebuah kesalahan berulang dilakukan
    Yang sering terjadi adalah bila anggota komunitas melakukan kesalahan, kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka, ada saja orang yang “membelanya”. Ada yang membela dengan kekuatan fisik, dan ada pula yang membelanya secara politis atau juga dengan uang dan sebagainya. Ironisnya lagi adalah bila sangsi hukum telah dijatuhkan, tapi dengan berbagai dalih dan alasan orang tersebut menjadi terbebaskan.
    Kita sering melihat pemenangan terhadap pelaku pelanggaran. Perlakuan yang seperti itu akan membuat sipelaku tidak jera dan juga tidak menimbulkan dampak psikologis terhadap anggota komunitas yang lain. Bahkan menimbulkan keberanian untuk mencobanya dan dengan harapan mudah-mudahan lolos dari jerat sangsi.
    Memang yang sangat fatal akibat buruknya adalah bila pelanggaran yang terjadi pada “Lembaga Pendidikan”. Apakah di lembaga pendidikan formal, non formal ataupun lembaga keluarga. Makanya sangsi, sebagai suatu yang tidak disenangi harus ada dan bahkan harus ada sangsi yang sangat ditakuti. Orang merasa malu, orang merasa rugi dan orang merasa takut bila diberi sangsi. Dengan kata lai sangsi harus mendatangkan dampak psikologis baik untuk diri sendiri maupun terhadap anggota komunitas yang lain.
    Betapapun bentuk penyadaran yang dilakukan terhadap anak (anggota komunitas), tidak akan efektif tanpa sangsi yang memadai. Lemah lembut saja tidak memadai, pembelajaran yang menyenangkan saja juga tidak cukup. Apalagi kalau hanya sekedar himbauan belaka. Kita tidak bisa hanya memilih salah satu bentuk penyadaran saja. Faktor “sangsi” yang tegas secara imperative wajib menyertainya. Jangan ada proses penawaran.
    Faktor “individual deferences “sangat penting diperhatikan. Banyak anak bisa sadar hanya dengan kata-kata. Ada anak sadar tanpa aksara. Tapi ada juga anak bisa sadar harus dengan rotan. Penyadaran itu tidak cukup dirumah aja, penyadaran juga tidak hanya di lembaga pendidikan tertentu saja. Penyadaran itupun waktunya sepanjang umur. Tempatnya pun tidak bisa diduga. Makanya penyadaran itu harus dilakukan dilingkungan pelanggaran itu sendiri.
    Makanya Profesor sekalipun perlu juga disadarkan dengan rotan. Agar ia tidak menjadi orang hipokrit dan jika ia orang beriman bisa masuk sorga bila dia telah meninggal dunia.
    Demikan saja sebagai refleksi komunitas manusia.

    Wassalam
    Jalius.HR

  3. Saya benar-benar pesimis jika berbicara tentang pelaksanaan UN yang jujur dan kredibel. Walaupun dalam tulisan bapak menyatakan bahwa Sumatera Barat mendapat ranking 6 dalam kejujuran pelaksanaan UN, namun itu bukan berarti bahwa pelaksanaan UN di provinsi ini sudah tergolong baik.

    Fakta di lapangan (pada pelaksanaan UN sebelum ini) menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran pelaksanaan UN di Sumatera Barat. Pelanggaran tersebut ada yang dilaksanakan dengan terang-terangan dan ada yang tersembunyi. Celakanya mayoritas masyarakat kita telah tau akan hal ini.

    Kondisi di atas telah “membudaya” dan sepertinya masih sulit untuk kita berantas. Sebab ada oknum yang dengan sengaja “memanfaatkan” momen ini. Saya sangat setuju dengan pendapat pak Jalius.HR. Bagi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran UN untuk diberi sanksi yang setimpal. Jangan seperti yang terjadi pada beberapa tahun belakangan ini. Mereka yang nyata-nyata melakukan pelanggaran dan kemudian berhasil “menaikkan” NEM justru mendapat berbagai penghargaan.

    Terakhir saya berharap semoga “niat” yang baik dari Bapak Ka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga ini bisa kita implementasikan secara baik pula di lapangan. Semoga……

  4. Respon Bpk Ka Dinas DIKPORA atas komentar Bpk. Muzirman, Bpk. Jalius HR dan Bpk. Lubis dapat dibaca di mailinglist PGOL, klik url berikut:

    http://groups.yahoo.com/group/pakguruonline/message/8236

    Wassalam,
    Redaksi

  5. Sehubungan dengan telah terlaksananya UN SLTP/SLTA di Sumbar, dengan ini kami dari Disdikpora Sumbar menyampai kan ucapan terima kasih atas semua bantuan/partisipasinya shg terlaksananya UN di Sumbar dg lancar.

    Kami menyadari masih banyak hal yang harus dibenahi tentang pelaksanaan UN, namun tahun ini sdh dapat kita laksanakan dengan baik.

    Selanjutnya kami menghimbau untuk menghadapi UN Th 2011 (atau apapun namanya nanti ), mari kita tingkatkan kualitas pembelajaran sehingga standar UN dapat menjadi tolok ukur minimal shg tdk lagi menjadi beban bagi berbagai pihak.

    Salam untuk semua


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: