Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Mei 12, 2010

Jalan Kaki dan Honor Rp. 170.000

Jalan Kaki dan Honor Rp. 170.000

Oleh: Munir Sara *)

Kisah ini merupakan potret singkat pendidikan di NTT melalui pengalaman pribadi saya. Seorang putra suku Timor-NTT yang mengisi waktu luang sebagai jurnalis lepas, sambil mengajar di sebuah sekolah di pelosok Ujung Barat NTT Kabupaten Balu-Atambua. Sebuah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Democratic Timur Leste (RDTL).

Dengan gaji per bulan Rp. 170. 000, saya bisa bertahan selama bertahun-tahun menjadi guru di Kabupaten terbarat provinsi NTT sejak lulus sebagai Sarjana Pendidikan Biologi 2003. Bahkan bila menerimah honor 170. 000 itu, saya harus memeras otak, untuk biaya kos-kosan, makan dan transportasi. Belum lagi kebutuhan lain yang tiba-tiba mendesak. Alhasil saya lebih memilih jalan kaki setiap pergi mengajar, untuk menghemat biaya hidup setiap hari.

Untuk sarapan pagi saja, saya harus memilih menu “termurah diantara yang paling murah”. Kebetulan di samping kos-kosan saya ada rumah makan Padang yang menjual nasi kuning dengan harga per bungkus Rp. 1.500. Bahkan bila diakhir bulan, terpaksa merelakan perut kosong dan pergi sekolah dengan “Gl Pro (Goyang Lutut Profesional alias jalan kaki) dengan jarak tempuh sekitar 1/2 km dari tempat tinggal di Kelurahan Bardao Atambua. Kalau saya memilih naik ojek dengan tarif pulang-pergi Rp. 10.000, pasti satu atau dua hari ke depan terpaksa “mengencangkan ikat pinggang”. Sebab semuah honor untuk satu bulan telah ludes terpakai untuk biaya ojek saja.

Kondisi yang sama juga dialami oleh guru-guru dimana tempat saya mengajar. Apalagi yang sudah berkeluarga. Mereka terpaksa mencari penghasilan tambahan di luar jam mengajar untuk sekedar mengepulkan asap dapur. Karena honor RP 170. 000 itu sangat tidak cukup membiayai kehidupan keluarga sehari-hari.

Syamsudin misalnya, ia Cuma tamat SMA jurusan IPA. Di sekolah ia juga mengajar IPA di kelas I dan II. Karena tuntutan biaya hidup keluarga, ia terpaksa ojek dijam istirahat dan dimalam hari. Ini ia lakukan karena membutuhkan uang untuk isteri dan anaknya. Terkadang ia terpaksa tidak masuk mengajar karena mengantar langganan ojeknya dijam-jam mengajar. Dan kadang kalau ada waktu senggang, sayalah yang mengisi jam ajarnya biar siswa tidak nganggur dijam pelajaran.

Beberapa teman teman sarjana pendidikan yang saya ajak dari Kupang untuk mengajar di Atambua, terpaksa hengkang. Mereka tidak betah dengan semua keterbatsan di daerah terpencil seperti Atambua. Sebab itulah mata ajar yang dilibatkan dalam UN seperti Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Indonesia, PKn, diajar oleh beberapa guru tamatan SMA yang nota benenya tidak memenuhi standar sebagai guru ideal.
Berulangkali kami meminta Kepala Sekolah untuk menaikan honor, meningkatkan kesejahteraan guru serta mencari guru tambahan yang profesional, tapi karena kondisi keungan sekolah yang sangat minim, menyebabkan aspirasi kami sebatas didengar dan sedikit dihibur dengan janji-janji yang tidak perna terealisir hingga saat ini. Tentu kami bisa memahami kalau sekolah di daerah pelosok seperti tempat kami mengajar, sangat terbatas dalam multi aspek. Sebab itu, kami mengajar dengan sistim “rambang” alias menjadi guru super dan serba bisa.

Saya yang tadinya memiliki spesifikasi akademik Biologi murni, terpaksa harus mengampu mata pelajar Biologi, fisika, matematika, sosiologi, antropologi dan Teknologi Informatika. Dan karena sekolah tempat saya mengajar adalah milik yayasan Islam, maka mata pelajaran agama seperti Al Qur’an Hadits dan Aqida Akhlaq pun saya ajar.

Tentu bisa dibayangkan, target hasil belajar seperti apa yang bisa saya buat? Boro-boro mencapai “kredit poin ketuntasan minimal” untuk setiap mata pelajaran, mengisi-jam kosong mata pelajaran yang setumpuk itu saja sudah syukur. Ketimbang membiarkan para siswa keluyuran luntang-lantung di jam-jam pelajaran.

Serba terbatas

Kendatipun demikian, semangat saya untuk menjadi guru tidak pernah surut. Meskipun harus berjalan kaki, jam pelajaran yang sedemikian banyak tidak satupun yang lowong. Saya masih ingat, ketika pertama kali mengajar Teknologi Ilmu Komputer (TIK), anak –anak itu sama sekali tidak tau apa itu Mause, atau keyboard dan akhirnya saya pun memkasakan kepala sekolah untuk menyisahkan dana BOS untuk membeli satu unit komputer yang bila jam praktek TIK tiba dikrumuni oleh puluhan siswa dari masing-masing kelas.

Dan lagi-lagi yang paling membingungkan saya adalah mengajari siswa-siswi itu tentang internet. Mereka terpaksa saya bawa ke kota hanya sekedar memperlihatkan pada mereka “makhluk apakah internet itu” di kantor Telkom Atambua Kabpaten Belu. Dan akhirnya selama tiga bulan berturut-turut, mereka pun mulai terbiasa dengan internet. Meskipun untuk meangaksesnya mereka harus membayar per jam Rp 10. 000.

Selain miskin tenaga pengajar, sarana pendukung belajar pun sangat minim. Bahkan tidak ada sama sekali. Untuk mata ajar IPA (Fisika/Biologi) saja, kami hanya mengandalkan laboratorium alam. Bahkan mungkin sampai sekarang anak-anak itu hanya mengenal mikroskop lewat gambar buku. Karena keterbatasan dana sekolah tidak memungkinkan kami bisa mendatangkan sarana pendukung pembelajaran seperti laboratorium IPA dan mata pelajaran lainnya. Tentu beda kondisinya dengan sekolah-sekolah di Jakarta yang serba lengkap dan canggih fasilitas pendukung Kegiatan Belajar Mengajarnya (KBM).

Sulit dibayangkan, bila dengan kondisi yang demikian, para siswa dipaksakan lulus dengan nilai standar minimal UN sebesar 50, 5. Ini sebuah ironi. Dengan guru yang berjumlah 5 orang, disebuah sekolah terpencil di pelosok paling barat NTT, para gurunya berpacu dengan segala teterbatasan dan ketakberdayaan untuk mencapai prosentasi kelulusan maksimal.

Saya tidak heran ketika membaca berita kelulusan di Kompas pada tanggal 06 Mei 2010 bahwa tingkat kelulusan UN SMP terendah adalah di seluruh Indonesia adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 60,13. Karena jauh sebelum itu saya sudah menduganya, bila dengan kesiapan belajar rata-rata sekolah di pelososok NTT seperti tempat dimana saya mengajar, maka selama itu pula hasil UN di NTT tetap anjlok. Saya berharap dengan kondisi seperti ini pemerintah daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, mulai sadar dan terbangun dari tidurnya. Untuk segerah mereformasi kelembagaan pendidikan di NTT baik kesiapan suprastruktur ataupun infrastruktur penunjang pendidikan.

——————

*) Penulis adalah Mantan Guru di MTs Al Muthmainnah Atambua Kabupaten Belu-Nusa Tenggara Timur (NTT)

Iklan

Responses

  1. ya titip suport aja buat para guru-guru yang laen juga yang mungkin masih banyak di daerah2 lain nya.. mungkin tak terperhatikan kesejahteraanynya…
    kita niatin aja lillahitaala….
    semoga allah dapt memberikan balasannya suatu hari kelak.. amin..
    guru memang pahlawan tanpa tanda jasa…

  2. ——————-
    اَلسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ وَرَ حْمَةُا تُهُ اللهِ وَبَركَا تُهُ
    ——————————-
    Saya ucapkan terima kasih, kepada Munir Sara.
    Sdr.Munir telah menyumbang (bersedekah) kepada masyarakat NTT khususnya dan kepada ibu Pertiwi umumnya. Saya juga mendo’akan semoga Allah memberikan “keberkatan” atas semua amal baik Sdr.
    Satu hal yang perlu di fahami adalah, kita di Indonesia membangun sistem pendidikan secara nasional, bukan berdasarkan kontek lokal atau daerah. Makanya standar kurikulum dan kwalitas kelulusannya juga harus berdasarkan kriteria nasional.
    Sedangkan soal infrastruktur seperti sarana dan prasarana adalah tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Orang tua murid dan pemerintah daerah.
    Kita juga harus memahami kondisi sekolah yang berada dalam masyarakat yang masih rendah kesadaran pendidikannya akan jauh berbeda dengan kondisi sekolah yang berada di dalam masyarakat yang telah tinggi kesadaran pendidikannya.
    Sebuah pertanyaan saya ajukan terutama kepada para pengeritik UN, Bagaimana dampak yang timbulkan jika;
    a. Standar kelulusan UN tidak sama tiap sekolah ?
    b. Standar kelulusan UN sama semua sekolah ?

    Sehubungan dengan pertanyaan di atas, tentu pula kita harus menimbang mana yang banyak manfaatnya dan mana yang banyak mudharatnya.
    Kita jangan hanya membincangkan ketidak adilan berdasarkan keterbatasan sarana dan prasarana saja. Yang sangat penting sekali adalah kemaslahatannya untuk kehidupan bersama.

    Demikian saja semoga dapat menjadi bahan berfikir.

  3. pak Guru di Balu Atambua, Pendidikan meningkatkan pola pikir dan tingkah laku manusia, dengan keluaran Perguruan tinggi tentunya bukan pendidikan yang tidak diperhitungkan dalam kehidupan. Kemampuan melihat potensi yang ada disana dan apa yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kualitan ekonomi mulai dari diri sendiri, teman-teman guru dan orang tua siswa dan masyarakat sekitarnya. contohnya pengalaman SP3 di Komering Palembang sekitar tahun 90 an, di daerah rawa, kehidupan nya yang sangat memprihatikan, anak-anaknya tidak lanjut sekolah karena penghasilan orang tua dari ikan yang ada dirawa, tapi mereka mencoba memanfaatkan lahan gambut yang ada dengan bertanam cabe, akhirnya berhasil, mereka fasilitasi masyarakat dengan pengetahuan, bibit dan pupuk, hasil panennya mereka jual kekota, apa yang terjadi pada tahun itu mobil terbaik kijang Grand, semua Sarja penggerak pemb. pedesaan itu punya Kijang Grand tentu nya kehidupan masyarakat juga menjadi lebih baik, semoga sukses dalam bentuk lain

  4. ironi memang ketika sebagian pejabat berucap bahwa pendidikan itu penting, guru adalah pekerjaan mulia, anggaran negarapun lebih dari 200 Trilun untuk pendidikan. Tapi akankah itu sampe sekolah, akankah dapat dirasakan oleh teman-teman guru di pelosok sana, akankah dirasakan manfaatnya tuk sekolah kecil di penghujung negri. Wahai para pengelola negri jangan biasa hibur guru dengan ucapan bahwa guru adalah mulia, pahlawan tanpa tanda jasa. Wahai para petinggi negri, hilangkan janji yang tak tertepati.

  5. ——–
    اَلسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ وَرَ حْمَةُا تُهُ اللهِ وَبَركَا تُهُ
    ———————————
    Terima kasih untuk sdr. Erten Munandar.
    Saya mendapat satu poin dari tanggapan yang sdr. berikan seperti di atas.

    Makanya, mendiknas dan juga dinas-dinas yang lain jangan menutup mata dengan kenyataan ini.
    Dengan Pendidikan Luar Sekolah juga mampu memperbaiki kondisi dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

    Jadi semua persoalan yang di ungkapkan diatas sedikit atau banyak dapat di pecahkan dengan “Program-program PLS”. Semua departemen sebenarnya bisa menggarap Program PLS ini.

    Sudah selayaknya anggaran untuk Program PLS ini berimbang dengan pendidikan Formal (sekolah).
    Sebab Program ini lebih realistis untuk semua kondisi dan kondisi daerah di tanah air.

    Demikian untuk sementara,
    wassalam

  6. Guru adalah Pahlawan tanpa tanda jasa….
    Tapi itu dulu……

    sekarang…
    Pahlawan tanpa tanda bukti…..

  7. اَلسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ وَرَ حْمَةُ اللهِ وَبَرَ كَا ت
    —————————-
    Saya perlu menjelaskan kepada Bambang, dan supaya dapat kita ketahui bersama.
    Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah ungkapan yang diberikan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain tanpa imbalan apapun, kecuali ucapan “terima kasih”.
    Unkapan itu tidak berlaku untuk guru yang telah digaji untuk kepentingan mengajar.
    Juga pahlawan yang lain, pahlawan kemerdekaan misalnya, mereka tidak digaji untuk berjuang merebut kemerdekaan.
    Kata kuncinya adalah Pengorbanan dan keikhlasan.

    Demikian
    Wassalam

  8. HALO MUNIR SAYA SETUJU DENGAN PIKIRAN ANDA MARI KITA BANGUN NTT DENGAN IKLAS DO’A USTAD YANG KAMI NANTI SEMOGA NTT KHUSUSNYA MTS ATAMBUA BISA PROFESIONAL DISEGALA BIDANG “””’ BARAVO PENDIDIKAN INDONESIA ”””””SALAM HANGAT DARI KAMI REKAN SEPERJUANGAN,,,


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: