Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Juli 6, 2010

Menakertrans Minta Pendidikan Gratis Dimaksimalkan

Menakertrans Minta Pendidikan Gratis Dimaksimalkan

Angka Pekerja Anak Tinggi, Bentuk Komite Aksi Nasional
JPNN – Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) meminta kepada pihak Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) untuk terus mendongkrak program pendidikan gratis semaksimal mungkin. Hal ini diakibatkan masih tingginya angka pekerja anak di Indonesia.
“Peningkatan program pendidikan gratis adalah salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi jumlah pekerja anak. Kami melihat anak-anak tersebut terpaksa harus bekerja karena miskin dan tidak sekolah,” tukas Menakertrans Muhaimin Iskandar, ketika ditemui di acara Lokakarya Nasional tentang “Meninjau Status Saat ini dan Perencanaan Penghapusan Pekerja Anak di Masa Depan”, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (5/7).

Muhaimin menerangkan, jika pendidikan gratis di Indonesia dapat dijalankan secara maksimal, maka anak-anak miskin yang masih di bawah umur dapat bersekolah meski harus tetap bekerja. “Kami mengharapkan agar anak-anak miskin tersebut dapat diberikan biaya personal dan operasional sekolah. Hal ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah dan (unsur) non-pemerintah,” jelasnya.

Untuk diketahui, sebuah survei nasional tentang pekerja anak yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia yang juga bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) pada bulan Agustus 2009, menyebutkan bahwa terdapat 4 juta anak-anak usia 5-17 tahun yang secara ekonomi aktif. Selain itu, juga tercatat ada 1,7 juta anak-anak yang masuk ke dalam kategori pekerja anak.

Dengan kondisi demikian, Muhaimin pun menegaskan bahwa pihaknya bekerjasama dengan ILO untuk mendirikan komite aksi nasional, dengan dikeluarkannya Keppres No 59 tahun 2002 sebagai acuannya. “Aksi ini nantinya akan dilakukan dalam tiga tahap, dalam jangka waktu selama 20 tahun. Untuk saat ini, kami (masih) melakukan tahap pertama, yakni meningkatkan pemahaman mengenai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak,” imbuhnya.

Untuk sementara, lanjut Muhaimin, Kemenakertrans membuka komite aksi ini di 29 provinsi di 130 kabupaten/kota, dengan tujuan agar anak-anak Indonesia tidak bekerja di usia dini. Tindakan ini sendiri kata Muhaimin, juga telah sesuai dengan RPJM Kemenakertrans, yaitu mengurangi jumlah pekerja anak sangat miskin untuk ditarik ke dunia pendidikan. (cha/jpnn)

Iklan

Responses

  1. Saya sangat mendukung ide menakertrans. Tapi untuk merealisasikan pendidikan gratis di saat otonomi daerah sesat pikir ini, sangat mustahil. Walaupun sudah ada dana bos, berbagai cara digunakan kepala sekolah dengan komite untuk menguras uang siswa. Aku mau tahu, apakah ada peraturan yang melarang pemungutan itu?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: