Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Agustus 21, 2010

Urgensi analisis konteks pendidikan

Urgensi analisis konteks pendidikan

Oleh : Kusmin
Guru SMA 1 Salatiga

MEWUJUDKAN sekolah yang berkualitas bukan pekerjaan gampang. Selama ini operasionalisasi pendidikan di berbagai jenjang sering menuai protes dari pihak yang merasa tidak diuntungkan. Suatu sekolah adakalanya dipersoalkan siswa, orang tua, atau masyarakat, karena dianggap tidak transparan dalam pengeloaan keuangan. Bila mata rantai suatu program jelas alurnya kejadian demo kiranya tidak perlu dilakukan.

Semua pihak pasti sepakat bahwa dunia pendidikan pantas ditingkatkan kualitasnya dalam berbagai bidang. Potret kualitas sebenarnya tidak hanya terpancar pada hasil Ujian Nasional saja, tetapi juga bagaimana satuan pendidikan dikelola secara profesional. Kepala sekolah yang visioner sebelum mempraktikkan manajemen pengelolaan proses satuan pendidikan tentunya telah memiliki perencanaan program secara matang.

Seiring implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) kepala sekolah merupakan top manajer, top administrator, top leader dan penanggungjawab penuh maju tidaknya satuan pendidikan. Peran yang berat ini tidak mungkin dapat maksimal tanpa bantuan komponen pendukung yang handal.

Sebagai perencana yang baik, kepala sekolah beserta jajarannya sebelum proses pembelajaran berlangsung seharusnya telah memiliki perencanaan matang. Hal ini sangat ideal bila sebelum rencana dituangkan kepala sekolah telah memiliki tim yang mengkaji analisis konteks satuan pendidikan.

Selama ini kepala sekolah beserta kru pengendali loko gerbong satuan pendidikan membuat rencana program mayoritas belum berdasar hasil analisis konteks, akibatnya perencanaan acakacakan, rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) disusun tidak berdasar analisis dan tidak menutup kemungkinan terjadi dobel anggaran. Dari kenyataan ini tidak aneh anggaran sekolah membengkak, tidak efektif dan beban yang harus dipikul satuan pendidikan gentoyong berat.

Analisis konteks satuan pendidikan sangat penting dilakukan dalam rangka memetakan kebutuhan sekolah dalam satu tahun anggaran itu apa saja, sumber dana dari mana dan untuk apa saja. Kita sering mendengar istilah pengelolaan efektif, namun selama perencanaan tidak matang tampaknya istilah ini hanya sekadar nama atau bahkan jargon saja.

Padahal, RAPBS yang membengkak tanpa perencanaan yang maksimal akan berimbas pada besaran tanggungan masyarakat/orangtua memikul beban, bila bebannya berat sekolah tersebut terkenal sebagai sekolah mahal. Perencanaan satuan pendidikan sangat penting dibeberkan pada pihak-pihak yang terkait.

Selama ini sinkronisasi antara kepentingan sekolah, pemerintah, dan masyarakat sering belum nyambung. Contoh nyata dalam rangka peningkatan mutu, pemerintah mencanangkan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), di lain sisi pemerintah belum mampu sepenuhnya memenuhi anggaran yang dibutuhkan satuan pendidikan.

Harapannya, masyarakat/orangtua siswa juga ikut memikul beban sekolah rintisan ini. Tanpa rencana yang transparan dari pihak sekolah mitra kerja satuan pendidikan akan mengalami kebingungan.

Orangtua akan bertanya-tanya anggaran yang tampaknya besar tersebut mau dikemanakan? Karena terjadi miskomunikasi, yang muncul hanya kecurigaan belaka. Hal ini diperparah lagi bahwa pihak pemerintah daerah, entah itu Dinas Pendidikan, DPRD nimbrung ikut menyalahkan pihak sekolah.

Menyadari kenya – taan yang demikian, maka langkah awal hendaknya pihak sekolah membuat rencana yang matang berdasar analisis konteks, dibuat program, disodorkan pada pihak yang terkait, terus tanggapan masing-masing pihak bagaimana.

Miskomunikasi sekolah, pemerintah dan masyarakat inilah pangkal tolak kecurigaan pengelolaan satuan pendidikan. Di sisi lain dalam pengelolaan pendidikan terjadi kultur yang kurang sehat, ada anggapan besaran sumbangan pendidikan setiap tahun harus naik. Trend anggaran harus naik inilah yang memicu terjadinya komersialisasi pendidikan.

Benarkah sumbangan pendidikan orangtua harus naik? Yang menentukan bukan anggapan, tetapi program yang disepakati antara pihak-pihak yang terkait. Sekolah sebagai perencana, idealnya satu atau dua bulan sebelum proses pembelajaran dimulai telah menyusun rencana program dengan pihak komite sekolah. Rencana yang disepakati dikonfirmasikan atau bahkan dijual kepada pihak terkait untuk dikritisi, diputuskan dengan segala konsekuensinya.

Menjadikan sekolah yang bermutu bukan pekerjaan mudah, selain mentalitas kerja keras harus tumbuh pada komunitas satuan pendidikan, daya dukung moral dan finansial dari stakeholders harus memadai. Seiring era transparansi, maka pihak sekolah jangan bosan membuat terobosan-terobosan tertentu demi penyuksesan program yang telah disepakati.

Saat ini masyarakat telah cerdas anggaran yang tidak rasional pasti akan menuai kritik dan cemoohan. Oleh karena itu penyusunan program yang rasional sangat penting. Sepanjang program itu masuk akal dan demi kemajuan putraputri bangsa kiranya masyarakat akan mendukung dan tidak akan terjadi miskomunikasi.

Di pihak masyarakat hendaknya juga sadar, kualitas satuan pendidikan memerlukan pengorbanan yang tidak kecil, dukungan moral dan finansial masih sangat dibutuhkan. Sepanjang rencana itu masuk akal dan demi kemajuan sekolah kiranya masyarakat pantas mendukungnya. Kepedulian ini akan sangat mendukung penyuksesan suatu program.

Maju mundurnya satuan pendidikan juga ditentukan oleh pengambil kebijakan wilayah tersebut. Oleh karena itu pihak Dinas Pendidikan, pemerintah daerah hendaknya selalu mengawasi, membina, mendukung program sekolah yang rasional. Selama telah terjadi sinergitas antara pihak-pihak yang terkait sebenarnya mewujudkan sekolah yang bermutu terbuka luas bisa direalisasikan. [Sumber: Wawasan Digital]

Pihak sekolah selaku pelaksana program hendaknya juga mau menampilkan program secara rasional. Program yang ngayawara akan menimbulakn kecurigaan pihak mana pun. Selain itu, sekolah harus berani memberi follow up anggaran yang telah disepakati. Laporan penggalangan, penggunaan dana harus transparan, rasional, dan dipertanggungjawabkan ke publik.

Beranikah sekolah membuat buku informasi penggunaan dana setiap semester? Bila sekolah berani membuat media informasi tentang berapa dana yang telah terkumpul, pihak mana yang belum bayar, penggunaan dana untuk apa saja dsb, penulis sangat yakin masyarakat tidak akan suudzon pada pengelolaan satuan pendidikan dan justru akan selalu mendukung program yang rasional suatu sekolah.

Melalui analsis konteks satuan pendidikan secara cermat akan memberikan gambaran nyata tentang arah dan kebutuhan sekolah yang sesungguhnya. Dunia pendidikan memang harus berbenah menata diri dan bekerja secara profesional dan transparan.

Muara akhir dari kerja keras komunitas pendidikan yakni meningkatnya pelayanan pendidikan pada anak-anak bangsa sehingga mampu mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkualitas.

Kita pantas mendukung program pendidikan yang rasional. Marilah kita bangun komunikasi yang membangun dengan semua pihak.

[Sumber: Wawasan Digital]

Iklan

Responses

  1. Re: “Dinas Pendidikan, pemerintah daerah hendaknya selalu mengawasi, membina, mendukung program sekolah yang rasional.”

    Bukan Dinas Pendidikan sendiri sebagai salah satu masalah besar dalam perkembangan sekolah?

    “Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya. ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009)

    Bukan masalah utama kita adalah Mutu-nya SDM Di Tingkat Manajemen Pendidikan Kita?

    Maju Pendidikan Indonesia


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: