Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Agustus 31, 2010

Bangunan Ambruk itu Bernama Pendidikan

Bangunan  Ambruk itu  Bernama Pendidikan

Oleh  Drs. MARIJAN
Praktisi Pendidikan di SMPN 5 Wates Kulon Progo Yogyakarta

 

 

SEJAK Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 kembalilah bangsa Indonesia mempunyai sistem pendidikan. Sebelum penjajah datang ke Indonesia, dunia pendidikan sebenarnya telah menyatu dengan kehidupan seluruh rakyat. Namun selanjutnya tertindas, terbelenggu, terdesak pengaruh dan kekuasaan penjajah  ketika negeri ini dikuasai penjajah. Maka dengan  diproklamirkannya kemerdekaan bangsa kita  kembali eksis dalam menyangga dunia pendidikannya.

Para pendiri republik ini menempatkan pendidikan begitu tinggi. Telah dipikirkan oleh mereka pendiri negeri  bahwa pendidikan diupayakan sepenuhnya buat keselamatan dan kebahagiaan rakyat, tanpa kecuali. Pasal 31 UUD 1945 dengan tegas menyatakan “ Seluruh  warga negara berhak mendapatkan pengajaran “   Pernyataan tersebut bukan tanpa maksud namun diilhami oleh tujuan yang luhur yakni Indonesia ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia . Sungguh mulia, tujuan luhur itu termaktub dalam  pembukaan UUD 1945.

Mustahil kiranya, tujuan negeri ini akan tercapai jika bangsanya bukan bangsa terdidik. Oleh karenanyalah UUD 1945 dalam perjalanannya tetap menggariskan bahwa pendidikan dipikirkan negara baik mengenai anggaran  maupun pengembangannya ke arah kemajuan iptek dengan tidak membuang budaya luhur yang ada, menjunjung persatuan  dan kesatuan bangsa  serta menjaga nilai-nilai kebenaran menurut ajaran agama.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan pendidikan di negeri ini tidak semulus dan semulia seperti yang diharapkan pendiri republik. Selama enam puluh empat tahun pasca kemerdekaan,  pendidikan kita mengalami pasang surut. Seiring dengan pergantian penguasa (baca : Menteri)  kebijakan-kebijakan pendidikan  pun berganti-ganti. Pergantian  kebijakan itu dimaksudkan untuk  peningkatan kualitas pendidikan. Namun sayangnya upaya tersebut tidak  segera terealisasi. Out put (lulusan) sekolah seperti apa yang  dapat dimasukkan kategori berkualitas ? Apakah out put yang memeiliki jumlah nilai dalam ijazahnya tinggi ?  Apakah lulusan yang bisa sukses secara ekonomi ? Apakah lulusan yang bisa menjadi pejabat jujur ? Ataukah lulusan yang berwawasan luas sehingga bisa hidup bermasyarakat ? Atau yang senantiasa hidup dalam kedamaian  bersama  kemuliaan nilai-nilai agama yang dianutnya ?  Jawabnya, belum jelas indikatornya.

Dalam upaya mencari jawaban  pertanyaan-pertanyaan di atas  terbersit suatu pertanyaan lanjutan yang menelikung akal pikiran diri penulis. Pendidikan kita menghasilkan apa ? Pertanyaan ini kiranya tidak menyinggung perasaan penguasa negeri tercinta ini  sebaliknya diharapkan  mampu menyentuh hati pemegang birokrasi  agar berlapang dada instropeksi diri. Pendidikan kita menghasilkan apa ? Pertanyaan ini terus berkecamuk dibenak penulis tak ada henti.

Dilihat dari pengembangan kognitif siswa, pendidikan kita belum menunjukkan kualitas yang menggembirakan. Rendahnya kualitas pendidikan itu disebabkan oleh banyak hal yang satu sama lain membentuk lingkaran setan, tak dapat dipisahkan. Hal-hal tersebut akhirnya menjadi fenomena pendidikan yang berujung pada fenomena bangsa. Beberapa hal itu antara lain : Pertama, komitmen pemerintah yang sangat rendah terhadap bidang pendidikan. Hal ini dapat  kita lihat tidak adanya  gebrakan pemerintah mengangkat citra pendidikan. Pemerintah terlena hidup dalam dunia politik sarat dengan kondisi konflik. Pemerintah terggoda oleh keinginan-keingainan jangka pendek lupa bahwa pendidikan itu aset  negara yang akan berlipat ganda menghasilkan keuntungan pada 10 atau 20 tahun yang akan datang.

Apabila komitmen pemerintah terhadap bidang pendidikan itu tinggi  maka penyediaan buku untuk siswa, laboratorium sekolah dan perangkatnya, alat-alat peraga untuk  proses pembelajaran, gaji guru, gedung sekolah tentu  diupayakan dengan sungguh-sungguh hingga menjadi kenyataan. Nyatanya ?

Kedua, Budaya kontra antara legislatif dan eksekutif makin menggejala, Pembuat kebijakan di negeri ini  adalah legislatif bersama eksekutif, termasuk berbagai  kebijakan tentang pendidikan. Namun kedua kubu itu sering terjadi tarik ulur hingga menegangkan urat-urat leher mereka. Kondisi seperti itulah  melahirkan sikap pesimis Mendiknas apabila mempunyai usulan tentang penambahan anggaran untuk pembangunan pendidikan. Dengan kata lain budaya tersebut akan menghambat peningkatan pembangunan pendidikan. Nyatanya DPR juga belum bisa dianggap aspiratif kebutuhan pendidikan (generasi) masa depan.

Ketiga, rendahnya  budaya baca masyarakat Indonesia  termasuk pelajar dan anak-anak kita. Budaya gemar membaca menjadi kunci keberhasilan  pembangunan pendidikan nasional di masa depan. Selama ini kecenderungan pendidikan kita baru dalam taraf usaha formal yang sekedar membangun masyarakat bersekolah belum mengembangkan masyarakat belajar (learning society) dan  masyarakat membaca (reading society).

Pelajar Indonesia lebih menyukai budaya ngobrol, begadang dan berwisata daripada membaca. Jarang dijumpai pelajar Indonesia membaca buku di halte-halte bis kota, jarang sekali. Lain sekali dengan pelajar-pelajar (masyarakat) Jepang, Korea, Hongkong dan lain-lain yang semangat membacanya luar biasa. Menurut data statistik Word Press Trends, satu surat kabar di Indonesia dibaca oleh 41,53 orang. Data ini menunjukkan betapa rendahnya budaya baca  pelajar Indonesia apabila dibandingkan dengan masyarakat Jepang yakni 1,74 orang membaca 1 surat kabar. Itulah sekedar gambaran jumlah oplah surat kabar sebagai indikator budaya gemar membaca (KR, 12 Mei 1997).

Keempat, biaya pendidikan kita mahal. Di tengah kondisi negeri yang mengalami krisis sejak medio tahun 1997 mestinya negara mengupayakan  adanya pengurangan beban hidup bagi rakyatnya selaku pemilik sah negeri ini. Di tengah percaturan dunia yang sarat kemajuan mestinya negara  mengupayakan rakyatnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi ini. Di tengah rakyatnya yang berada di bawah naungan UUD 1945 mestinya negara mengupayakan agar warganya dapat menerima haknya, mendapatkan pengajaran.

Agar rakyat mampu bersaing dalam era persaingan bebas ini tidak ada jalan lain kecuali mengupayakan generasi muda usia sekolah, bisa sekolah. Pasca SMU bisa kuliah. Artinya biaya pendidikan seharusnyalah terjangkau oleh masyarakat kebanyakan. Namun kenyataannya biaya kuliah sekarang ini makin tidak terjangkau oleh kalangan petani di pulau Jawa ini. Padahal anak-anak petani dalam skala nasional memegang proporsi dominasi . Mereka tidak mampu kuliah oleh karena takut bayang-bayang biaya pendidikan, sekalipun  otaknya cerdas.

Kelima , membengkaknya pengangguran terdidik dari tahun ke tahun yang makin merepotkan negara. Pembengkakan pengangguran terdidik merupakan fenomena bangsa yang sangat mendesak untuk segera ditangani. Mengapa ?   Pada dasarnya pengangguran terdidik lebih berbahaya daripada pengangguran masyarakat awam utamanya bidang keamanan negara. Menumpuknya pengangguran terdidik adalah indikator rendahnya kualitas pendidikan. Tidak salah kalau Prof. Dr. Djohar menyatakan pendidikan kita belum menghasilkan kemandirian dan belum memberdayakan peserta didik    (Djohar, 2003)

Pengangguran terdidik tersebut sebagai bukti bahwa pendidikan kita lebih menghasilkan ketergantungan daripada kemandirian. Sifat ketergantungan itulah pada akhirnya akan membebani negara. Jadi pendidikan kita selama ini belum berhasil membangun SDM. Kalaupun ada SDM yang berhasil tampaknya bukan hasil pendidikan kita, melainkan hasil potensi masing-masing individu yang kreatif.

Pendidikan kita juga belum mampu memberdayakan peserta didik. Kita sepakat dengan pernyataan bahwa pemberdayaan itu diperoleh melalui aktualisasi diri dalam mengisi pengalaman hidupnya. Kegiatan berpikir dan bekerja yang dilandasi pengalaman akan memberdayakan diri seseorang. Dari berbagai jenis pendidikan kita , tampaknya belum  ada yang memberikan pengalaman peserta didik sehingga kemandirian, keberdayaan dan sikap bersaing dalam percaturan global belum terbentuk.

Sebenarnya kepincangan selalu mengikuti. Sekolah, orang tua siswa, masyarakat dan pemegang kebijakan pun tak menyadari bahwa pendidikan  yang berorientasi angka nilai ujian akhir (menilai kognitif) senantiasa melupakan, mengesampingkan, tidak mempedulikan, meniadakan nilai         ( value : keutamaan hidup dan sikap) pada siswa.

Makin hari, nilai (sikap-sikap yang mengangkat keutamaan hidup) kian merosot seiring dengan perkembangan informasi yang pesat dan bebas ini.  Sikap-sikap sebagian out put pendidikan yang mengecewakan, menyedihkan dan memalukan  ini seolah tak ada batasan waktu kapan hal itu akan berubah menjadi sikap yang menggembirakan. Nilai keutamaan hidup yang kurang tertanam pada kalbu out put pendidikan melengkapi fenomena rendahnya kualitas pendidikan kita. Sekedar contoh nilai keutamaan hidup yang mengecewakan  itu dapat dikemukakan antara lain :

Pertama, berkembangnya sikap tidak disiplin dalam menghargai waktu. Lihat saja, di waktu sore, senja dan malam hari banyak dijumpai pelajar ataupun remaja drop out berkerumun di suatu tempat hanya sekedar ngobrol dan makin larut dengan model begadangnya. Sikap demikian ini akan terbawa terus hingga memasuki hari-hari tuanya. Mengapa sikap ini mewabah di hampir seluruh lapisan masyarakat dan sulit sekali untuk mengusir virus penyebabnya ? Kalau kita tengok ke belakang sebenarnya kebiasaan masyarakat yang kurang disiplin menghargai waktu itu telah tertanam sejak di sekolah.

Waktu di sekolah tidak digunakan seefisien mungkin oleh masyarakat sekolah sehingga banyak waktu terbuang sia-sia. Guru masuk dan keluar kelas tidak  tepat waktu, guru tidak efektif menggunakan waktu dan guru tidak masuk kelas karena sesuatu seolah menghiasi rutinitas pendidikan yang boros membuang waktu. Waktu setelah ulangan umum hingga penerimaan rapor, libur semester, hari-hari awal tahun pelajaran, libur puasa, hari-hari peringatan hari besar nasional maupun agama adalah sederetan daftar pembuangan waktu yang dilegalkan dengan tidak ada penggantian hari lain untuk proses belajar mengajar.

Padahal menurut Ki Supriyoko, negeri-negeri barat seperti Belanda, Perancis, Inggris, Luxemburg menggunakan jam efektif di atas 900 jam bahkan Belgia tertinggi 1000 jam tatap muka per tahunnya sementara Indonesia hanya 525 jam masih dikurangi libur puasa (KR, 12/12/1999).

Kedua, melelehnya budaya tata krama. Tata krama, unggah-ungguh, sopan santun merupakan ciri budaya ketimuran yang mengedepankan sikap-sikap yang dikendalikan cipta, rasa, karsa, nilai adat dan agama. Pendek kata, tata krama merupakan budaya menghormati orang lain dan tidak  menempatkan dirinya sebagai orang yang  minta dihormati.

Ironisnya sekolah kita mengajarkan pengikisan tata krama dimaksud. Siswa yang terlambat upacara, terlambat masuk kelas sering menerima hukuman yang tidak mendidik. Misalnya siswa tersebut disuruh lari berkeliling lapangan beberapa kali, kiranya tidak mendidik. Demikian pula hukuman membersihkan WC yang sesungguhnya cenderung menanamkan rasa dendam di hati siswa. Tak pelak, siswa pun menjauhkan  tata krama dari hati yang terbiasa menerima tekanan.

Guru membentak–bentak siswa yang mengganggu ketenangan di dalam kelas, guru menyakiti hati ataupun fisik siswa, guru membodoh-bodohkan siswa, dan guru memanggil siswa dengan sebutan yang mengandung arti pelecehan merupakan deretan sikap guru yang memberi contoh kepada siswa dalam hal pemudaran budaya tata krama.

Ketiga, berkembangnya jumlah macam  kejahatan. Media masa elektronik maupun cetak  setiap hari menyuguhkan adanya berita kejahatan kepada masyarakat. Pelakunya bukan orang yang buta huruf melainkan orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah atau pelajar yang masih duduk di bangku sekolah.

Pembakaran hidup-hidup terhadap pencuri seekor ayam, pemerkosaan bocah TK oleh anak SMP/SD, pemerkosaan seorang nenek-nenek oleh gerombolan pemuda, penodongan terhadap pengendara di jalan oleh sebagian pelajar, pencurian kendaraan, maraknya narkoba, pil koplo, ekstasy, tawuran pelajar antar sekolah dan lain sebagainya, semua itu merupakan  berita harian di tengah komunitas pembaca/pemirsa TV.

Mengapa masyarakat kita menjadi brutal seolah lepas kendali ? Mereka terbiasa melewati jalan pintas dengan mengedepankan emosional untuk mencapai kepuasan materiil dan kepuasan sesaat atau hedonisme. Fenomena hedonisme inilah akan membahayakan apabila terus-menerus tindak kejahatan  itu disajikan di depan masyarakat kita. Anak-anak kita akan menganggap fenomena biasa terhadap kejahatan yang sebenarnya telah merusak citra nilai budaya dasar kita.

Sekolah pun tak bisa menampik tudingan apabila fenomena hedonisme yang melahirkan kejahatan-kejahatan di masyarakat ini merupakan dampak pendidikan kita yang oleh seorang pakar pendidikan Prof. Dr. Djohar, MS dinyatakan : 1) pendidikan kita tidak mendewasakan peserta didik, 2) pendidikan kita tidak menumbuhkan pola berpikir, 3) pendidikan kita tidak menghasilkan manusia terdidik, 4) pendidikan kita kurang mengembangkan : a) peace education,  b) pendidikan demokratik, dan  c) pendidikan HAM (Djohar, 2003).

Keempat, korupsi merajalela. Siapa pelaku korupsi ? Jawabnya kaum terpelajar, kaum cerdik pandai, pejabat dan segenap jajaran kaum birokrat. Korupsi sekarang telah merambah di mana-mana, di luar birokrasi pun penuh korupsi.

Tanpa disadari sekolah-sekolah kita memberi pelajaran  curang, menipu, korupsi dan selingkuh. Guru membuat nilai di rapor siswa sedemikian indah, menggembirakan bahkan memuaskan. Padahal nilai sebenarnya jelek. Kepala sekolah dan guru dengan semangat mengajak siswa-siswinya senantiasa berdisiplin hemat waktu namun dalam kenyataannya tak mampu memberi contoh. Guru masuk dan keluar kelas tidak tepat waktu, murid pun sesungguhnya telah menerima pelajaran korupsi. Selama liburan puasa, sekolah mengadakan pesantren kilat terjadwal 7 hari berturut-turut. Pelaksanaannya pun cukup dua kali jam kerja siang hari ditambah 1 malam. Secara sadar murid pun diajari korupsi.

Nah sekarang lengkap sudah uraian rendahnya kualitas pendidikan kita dengan segenap fenomenanya.  Pengembangan  pendidikan kognitif maupun nilai dasar siswa  dalam sistem pendidikan kita tidak berdaya dan berhasil guna. Pendidikan kita agaknya harus direvolusi agar menghasilkan peserta didik yang mampu hidup tanpa harus membenani negeri. Revolusi menyangkut pemerintah, kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan siswa sendiri secara terpadu. Ibarat bangunan rumah tua yang telah rusak, sangat berbahaya apabila rumah itu dihuni anak-anak yang belum mandiri. Padahal angin dari berbagai arah datang menerjang sementara anak-anak itu perlu makan, orang tua pun berdiri ternganga kebingungan  Demikianlah, pendidikan kita diupamakan bangunan yang sebentar lagi ambruk karena biaya pendidikan makin tak terjangkau oleh masyarakat  kebanyakan.

Langkah yang harus ditempuh yakni dalam kaitannya dengan  anggaran pendidikan dan kebijakannya, dituntut komitmen pemerintah yang tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak negerinya. Tidak ada lagi alasan lain, pemerintah harus bersedia berkaca negeri-negeri tetangga yang menganggarkan untuk bidang pendidikan lebih dari 20 %  APBN disertai kedisplinan yang tinggi dalam pelaksanaannya.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan nilai senantiasa mengedepankan kepentingan siswa. Mereka komunitas manusia yang baru berkembang baik fisik maupun ruhaninya maka perlu penanganan yang serius. Mulai dari jadwal pelajaran, ketertiban kelas, kedisiplinan, keterbukaan harus dibentuk sedemikian rupa mendahulukan kepentingan siswa. Pengorbanan kepala sekolah dan guru dalam kaitannya dengan penyediaan waktu untuk memotivasi, membimbing, dan memberi tauladan siswa  sangat ditunggu-tunggu. Karena pada hakekatnya rendahnya kualitas hasil pendidikan sikap adalah lebih disebabkan kurangnya tauladan dari pengelola pendidikan itu sendiri.

Proses pembelajaran di kelas perlu ditanamkan pendidikan damai (peace education) dalam upaya membentuk sikap siswa menjauhkan dari sikap mementingkan persaingan semata-mata, mementingkan diri sendiri, tak peduli orang lain, egois dan fanatisme.

Keberanian sekolah mengadakan gebrakan peningkatan kualitas hasil pendidikan merupakan tindakan inovasi pendidikan yang sangat diharapkan dari kalangan bawah.  Otonomi sekolah seharusnya tidak berhenti dalam teori namun tindakan nyata tanpa menunggu perintah/instruksi dari atasan  adalah tuntutan dan harapan yang harus direalisasikan. Hal ini memerlukan perhatian, kecakapan dan keberanian sekolah untuk mengubah sistem dan kesungguhan dalam upaya mengurai simpul syaraf pendidikan yang berjalan sangat lamban ini.

————

Silahkan download artikel in dalam bentuk file document, [klik disini]

Iklan

Responses

  1. Ditambah kurikulum gonta ganti melulu sehingga pendidik bingung…. kira2 1tahun guru mencoba kurikulum baru… Eee.. ganti lagi… maunya jangan dirubah total kurikulumnya tapi disempurnakan…. sehingga guru tidak bingung…. mendingan guru di kota-kota besar…. bagaimana dengan guru di Papua atau didaerah terpencil….. sehingga anak bangsa yang jadi korbannya… jangan disamakan Indonesia dengan Amerika atau negara2 lain… hendaknya disesuaikan dengan daerah masing2… Trima kasih…

  2. Tanggapan saya mengenai tulisan ANDA :
    1).Bila pddkan tdk berkualitas ? siapa yg mengajar anda menulis ? 2). Pengangguran terdidik ? ilmu diberikan spy semua individu mengembangkan melalui potensi diri..tdk hanya menunggu..jk hy menunggu peluang yg diberikan org lain mk itu namanya tdk mandiri..artinya sekolah tinggi utk mengganggur…he he he 3).Displin memerlukan latihan…latihan memerlukan ketegasan yg jelas dan tdk semua hukuman itu tdk baik. 4). Pddkn skr jauh lebih bagus hanya kt tdk punya nurani utk mengakuinya, seharusnya kt perlu lebih banyak org utk memuji…akan byk hslnya dari pd banyak org yg hanya bisa merendahkan pddkn..pddkn bkn kue yg di cetak lsg jdi kue ttp melalui generasi baru kt bs melihat hasilnya. 5). Slogan gratis justru sgt tdk mendidik krn akan menghslkan generasi menjadi peminta-minta dan ini sgt memalukan…6). Sekolah tinggi memerlukan biaya tinggi..krn siapa yg akan menghargai pddkn yg gratisss…!!!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: