Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Januari 15, 2011

Perketat Pengawalan Dana BOS

Perketat Pengawalan Dana BOS

Antisipasi Sekolah Tidak Siap SDM

JAKARTA [JPNN.COM] – Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) sudah mulai dicairkan ke beberapa daerah. Sesuai dengan sistem baru, dana senilai Rp 16,265 triliun itu, langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening Dinas Pendidikan tiap-tiap daerah. Tanpa masuk ke rekening Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Tetapi, kemendiknas terus mengawal pengucuran dana itu, supaya tidak ada penyelewengan seperti yang dibeber Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendiknas Wukir Ragil di Jakarta kemarin (14/1) menjelaskan, proses penyaluran hingga sekarang masih berjalan. Wukir menegaskan, ada beberap aspek pendistribusian dana BOS yang akan ia periksa dan kawal. Ini ia lakukan supaya tidak ada penyelewengan seperti yang terjadi 2010 lalu. “Jangan sampai ada (penyelewengan) lagi pada sistem baru ini,” kata dia.

Wukir mengurai, aspek-aspek pemantauan itu adalah untuk memastikan penyaluran dana BOS tersebut tepat waktu, tepat orang yang menerima, tepat jumlah yang diterima, dan tepat sasaran. Termasuk juga prosedur pencairan dan pertanggungjawabannya. Wukir menambahkan, dana BOS ini dikirim langsung ke daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) dinas pendidikan kabupaten atau kota. “Pemeriksaan dari kami akan berkesinambungan selama tiga bulan sekali,” terang dia.

Dengan mempertimbangkan proses pencairan dimulai awal Januari lalu, Wukir mengatakan seharusnya saat ini sudah ada proses pencairan ke sekolah. “Dari Dinas Pendidikan setempat tentu tidak menunggu lama. Harusnya bisa berjalan lancar,” kata dia. Kelancaran proses distribusi dana BOS ini bisa mendukung kegiatan operasional belajar siswa.

Wukir berharap, kepada seluruh dinas pendidikan kota atau kabupaten, supaya segera mengalirkan dana Bos ke sekolah penerima. Apalagi, tambahnya, pihak dinas sudah memiliki data base yang rinci terkait sekolah penerima dana BOS. “Tidak perlu ditampung lama-lama dana tersebut di dalam rekening,” tandasnya.

Terkait kelematan sistem distribusi tahun lalu, Wukir mengevaluasi ada beberapa kelemahan. Diantaranya adalah, sekolah penerima dana BOS tidak melibatkan komite sekolah atau orang tuas siswa penerima dan BOS. “Padahal perlu ada komunikasi yang bagus terkait penggunaan dana BOS,” jelas dia. Wukir masih sering menemukan sekolah tiba-tiba mengalokasikan dana BOS tanpa memberitahu komite atau wali siswa.

Khusus hubungan keterbukaan antara sekolah dengan wali murid penerima dana BOS, Wukri mengatakan akan mengintervensi penuh. Menurutnya, rata-rata sekolah kurang transparan pada orang tua siswa terkait penggunaan dana BOS. “Meskipun begitu, saya juga mendengar masyarakat yang puas dengan kucuran dana BOS,” kata dia.

Selain itu, Wukir juga mengevalausi pencairan dana BOS untuk tingkat sekolah dasar (SD). Wukri mengatakan, beberapa SD mengalami hambatan karena tidak memiliki SDM. Wukir menyebutkan, banyak SD yang tidak memiliki karyawan yang mampu membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS.

Jika tahun ini masih ada penyelewengan, Wukir mengatakan siap menindak tegas. Tetapi, tindakan tegas itu tidak bisa langsung dijatuhkan ke pihak sekolah. “Kami hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah ( kota atau kabupaten),” pungkasnya. Dalam system otonomi daerah, penindakan kepada sekolah yang menyelewengkan dana BOS menjadi wewenang pemerintah daerah setempat. (wan)

Penerima Dana BOS 2011 :
Tingkatan     Penerima                 Sekol ah         Jumlah Dana
SD                 27.225.229 siswa        146.904            Rp 10,8 triliun
SMP                 9.526.216 siswa          34.185            Rp  5,4 triliun

Catatan:

  • Satu siswa tingkat SD menerima Rp 397 ribu jika bersekolah di kabupaten, dan Rp 400 ribu jika bersekolah di kota.
  • Satu siswa tingkat SMP menerima Rp 570 ribu jika bersekolah di kabupaten, dan Rp 575 ribu jika bersekolah di kota.

————————-
Silahkan download buku panduan  “OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK PENDIDIKAN GRATIS DALAM RANGKA WAJIB BELAJAR 9 TAHUN YANG BERMUTU
[ klik disini ]

PENDIDIKAN – PENDIDIKAN 

Sabtu, 15 Januari 2011 , 08:43:00

JAKARTA – Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) sudah mulai dicairkan ke beberapa daerah. Sesuai dengan sistem baru, dana senilai Rp 16,265 triliun itu, langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening Dinas Pendidikan tiap-tiap daerah. Tanpa masuk ke rekening Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Tetapi, kemendiknas terus mengawal pengucuran dana itu, supaya tidak ada penyelewengan seperti yang dibeber Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendiknas Wukir Ragil di Jakarta kemarin (14/1) menjelaskan, proses penyaluran hingga sekarang masih berjalan. Wukir menegaskan, ada beberap aspek pendistribusian dana BOS yang akan ia periksa dan kawal. Ini ia lakukan supaya tidak ada penyelewengan seperti yang terjadi 2010 lalu. “Jangan sampai ada (penyelewengan) lagi pada sistem baru ini,” kata dia. 

Wukir mengurai, aspek-aspek pemantauan itu adalah untuk memastikan penyaluran dana BOS tersebut tepat waktu, tepat orang yang menerima, tepat jumlah yang diterima, dan tepat sasaran. Termasuk juga prosedur pencairan dan pertanggungjawabannya. Wukir menambahkan, dana BOS ini dikirim langsung ke daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) dinas pendidikan kabupaten atau kota. “Pemeriksaan dari kami akan berkesinambungan selama tiga bulan sekali,” terang dia.

Dengan mempertimbangkan proses pencairan dimulai awal Januari lalu, Wukir mengatakan seharusnya saat ini sudah ada proses pencairan ke sekolah. “Dari Dinas Pendidikan setempat tentu tidak menunggu lama. Harusnya bisa berjalan lancar,” kata dia. Kelancaran proses distribusi dana BOS ini bisa mendukung kegiatan operasional belajar siswa.

Wukir berharap, kepada seluruh dinas pendidikan kota atau kabupaten, supaya segera mengalirkan dana Bos ke sekolah penerima. Apalagi, tambahnya, pihak dinas sudah memiliki data base yang rinci terkait sekolah penerima dana BOS. “Tidak perlu ditampung lama-lama dana tersebut di dalam rekening,” tandasnya.

Terkait kelematan sistem distribusi tahun lalu, Wukir mengevaluasi ada beberapa kelemahan. Diantaranya adalah, sekolah penerima dana BOS tidak melibatkan komite sekolah atau orang tuas siswa penerima dan BOS. “Padahal perlu ada komunikasi yang bagus terkait penggunaan dana BOS,” jelas dia. Wukir masih sering menemukan sekolah tiba-tiba mengalokasikan dana BOS tanpa memberitahu komite atau wali siswa.

Khusus hubungan keterbukaan antara sekolah dengan wali murid penerima dana BOS, Wukri mengatakan akan mengintervensi penuh. Menurutnya, rata-rata sekolah kurang transparan pada orang tua siswa terkait penggunaan dana BOS. “Meskipun begitu, saya juga mendengar masyarakat yang puas dengan kucuran dana BOS,” kata dia.

Selain itu, Wukir juga mengevalausi pencairan dana BOS untuk tingkat sekolah dasar (SD). Wukri mengatakan, beberapa SD mengalami hambatan karena tidak memiliki SDM. Wukir menyebutkan, banyak SD yang tidak memiliki karyawan yang mampu membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS.

Jika tahun ini masih ada penyelewengan, Wukir mengatakan siap menindak tegas. Tetapi, tindakan tegas itu tidak bisa langsung dijatuhkan ke pihak sekolah. “Kami hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah ( kota atau kabupaten),” pungkasnya. Dalam system otonomi daerah, penindakan kepada sekolah yang menyelewengkan dana BOS menjadi wewenang pemerintah daerah setempat. (wan)

Penerima Dana BOS 2011
Tingkatan    Penerima        Sekol ah    Jumlah Dana
SD        27.225.229 siswa    146.904        Rp 10,8 triliun
SMP        9.526.216 siswa        34.185        Rp 5,4 triliun

Catatan:
– Satu siswa tingkat SD menerima Rp 397 ribu jika bersekolah di kabupaten, dan Rp 400 ribu jika bersekolah di kota.
– Satu siswa tingkat SMP menerima Rp 570 ribu jika bersekolah di kabupaten, dan Rp 575 ribu jika bersekolah di kota.


Responses

  1. Dana BOS memang jadi sorotan, tiap sekolah yang memperoleh dana bos memang harus wanti-wanti terhadap dana BOS yang menjadi dana dalam pengelolaan suatu sekolah. Begitu disorotnya bahkan dikawal dengan ketat, akhirnya sampai saat sekarang ini PBM telah berjalan satu bulan penuh di tahun 2011 ini. tetapi Dana Bos belum juga bisa dicairkan. bagaimana mau menyelenggarakan kegiatan sekolah secara optimal, sementara dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut belum nampak dan dana apa yang mau dibuat untuk menanggulangi dana tersebut. Apakah gaji kepala sekolah dulu dipakai atau gaji bendahara. berarti kepala sekolah harus banyak stokan uang. Apalagi pada saat ini sekolah tidak memiliki dana lain melainkan Dana BOS semata. Ada apa sebenarnya ini. Pendidikan Gratis telah berkumandang ke sana ke mari, uang komite dihapuskan, sementara kegiatan yang tidak bisa diambil dari dana BOS mau diambil dimana???? Apakah semuanya sekarang telah berubah menjadi Produk thank you??????? pertimbangkanlah!!!, hanya 20% dana BOS dapat digunakan untuk belanja pegawai…..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: