Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Januari 30, 2011

Pendidikan Demokrasi Menuju Perbaikan Budi Pekerti

Pendidikan Demokrasi Menuju Perbaikan Budi Pekerti

Oleh Drs. Marijan
Praktisi Pendidikan di SMPN 5 Wates Kulonprogo Yogyakarta

Merebaknya demonstrasi di negara kita sejak awal tahun 1998 hingga sekarang mengakrabkan kita dengan kerusuhan, kekerasan, penjarahan dan pelanggaran hak azasi. Mengapa rakyat yang dulunya penakut dan penurut tiba-tiba menjadi pemberani? Itulah kemungkinan ledakan emo­sional yang selama di bawah pemerintahan orde baru dibungkus rapat-rapat. Rakyat jenuh menyaksikan pembenaran bagi penguasa yang dipaksakan penga­kuannya. Rakyat bosan melihat penguasa selalu membawa pusaka undang-undang antisubversinya yang sangat luwes untuk menunjuk siapa pun yang tidak disu­kainya. Akhimya ketertindasan sampai titik jenuh. Meletuslah keberanian rakyat terhadap penguasanya untuk berpen­dapat.

Semua ini lebih disebabkan oleh demokrasi yang dimatikan. Ini berarti pula adanya usaha pembodohan rakyat­nya sendiri. Ironis penerapan demokrasi di negeri yang menganut sistem demo­krasi Pancasila tampak nyata dan kasat mata. Nah, hingga di sinilah agaknya keamburadulan demokrasi di Indonesia perlu segera dibenahi.

PENDIDIKAN DEMOKRASI

Melalui pendidikan, pengetahuan, dan penghayatan demokrasi diharapkan dapat diaplikasikan.  Melalui pendidikan .ke arah depan berwawasan demokrasilah kiranya jalan yang paling tepat untuk menumbuhkembangkan sistem demo­krasi.

Sosialisasi secara dini tentang demokrasi perlu dikedepankan. Diawali dari kehidupan keluarga, cara-cara demokrasi hendaknya dibiasakan. Misalnya anak diajak berembug sesuatu yang anak perlu mengetahui. Anak diajak berlatih memecahkan suatu persoalan keluarga. Pun anak dipersila­kan mengajukan berbagai pendapat sebagai bahan rembug dalam keluarga. Otoritas orang tua tak perlu terlalu ditonjolkan.

Peran sosialisasi cara-cara demokrasi yang dilakukan orang tua selanjutnya didukung oleh sekolah. Peran sekolah adalah membina dan memberi pema­haman anak akan batasan-batasan demokrasi yang boleh dilakukan. Untuk menumbuhkan percaya diri dalam berdemokrasi, pihak guru hendaknya sebagai mediator sekaligus pembimbing dan penuntun. Murid dihadapkan kepada berbagai tantangan dan dipersilakan menjawabnya (Martin Buber dalam Be­tween Man and Man pada The Fontana Library : 1995). Misalnya dalam hal pemilihan pengurus kelas biarkan anak­anak memilih sendiri secara demokrasi. Memilih tujuan wisata biarkan anak menentukannya bersama-sama. Menja­wab soal essay biarkan anak mengem­bangkan dengan kalimat sendiri dan lain-lain yang guru sekali lagi tidak menggu­nakan patokan mati. Hindari guru mengatakan, “Kalau tidak itu, kalau bukan ini saya tidak setuju. Titik.”

Suatu kesadaran harus diciptakan bahwa demokrasi mempunyai kepenting­an praktis dan mempengaruhi pada kehi­dupan setiap orang. Hal yang terpenting ialah proses penerapan demokrasi dalam tahap sosialisasi di sekolah. Praktek-­praktek secara langsung dalam setiap kepentingan perlu dikedepankan keun­tungan menggunakan cara-cara demo­krasi. Karena yang terpenting praktek penerapannya sehingga pendidikan demokrasi tidak sekedar menghafal seperti penjelasan guru atau teori-teori dari buku yang dibacanya.

Konsekuensi dari pendidikan demo­krasi membuat posisi guru tidak seperti raja. Guru tidak bisa mencegah siswanya bertanya, berpendapat, dan interupsi sekalipun pendapat siswa tersebut tidak sejalan dengan pendapat guru.

Suasana sekolah yang mengedepankan sistem demokrasi akan membuat siswa merasa nyaman, sejuk, segar, dan  dipedulikan sehingga siswa kerasan­ (betah) di sekolah. Keanekaragaman pendapat merupakan bumbu yang sedap untuk dihidangkan bersama di meja makanan demokrasi. Kesadaran siswa akan tumbuh bahwa kebenaran tidak mutlak milik guru (atasan) dan pendapat anak tidak selalu dapat disalahkan seka­lipun sangat berbeda dengan atasannya. Tumbuh pada kesadaran anak bahwa saling menghormati pendapat orang lain sangat dibutuhkan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang beraneka ragam kondisi rakyatnya ini.

Kebiasaan yang demikian ini tidak mustahil tertanam pada jiwa anak dan menjadi suatu pemahaman bahwa kehidupan ini sangat membutuhkan kondisi demokrasi. Alhasil jika para siswa yang pada gilirannya nanti sebagai pemimpin bangsa sudah tertanamkan jiwa demokrasi kelak akan menjadi pemimpin yang demokratif. Pemimpin yang sadar bahwa negeri yang dipimpin­nya merupakan milik rakyat bersama, sehingga dalam penerapannya menjauh­kan aparatnya dari mental korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Semboyan dari, oleh, dan untuk rakyat merupakan pedoman karena sekaligus menjadi hakikat demokrasi.

Dalam iklim demokratis ini dimensi kekuasaan atau sifat otoriter harus dibenamkan oleh pengakuan persamaan dan keunikan pribadi seseorang. Dengan demikian dalam suasana demokrasi akan tersingkap suatu keyakinan yang mendalam dan hakiki adanya pengakuan kebebasan dan persamaan. Setiap pribadi memiliki kesempatan yang sama dalam menelurkan pendapat. Adanya hak dan kewajiban merupakan dua kutub yang seimbang serta adanya pengakuan nilai dan martabat individu selaku person.

Semua ini memerlukan keteladanan institusi pendidikan dan para guru dalam menerapkan sistem demokrasi. Adanya keteladan ini merupakan langkah paling awal tumbuh suburnya suasana demo­kratif di sekolah.

NILAI-NILAI BUDI PEKERTI

Tertanamnya pengakuan kebebasan, persamaan, kesempatan, dan hak azasi setiap person akan menggiring pemben­tukan jiwa anak yang berbudi pekerti baik. Tak memaksakan kehendak, tak merampas hak azasi orang lain, memberi kesempatan orang lain untuk berkarya, dan ketersediaan mengangkat kepenting­an bersama adalah pancaran sistem demokrasi yang menjunjung perbaikan budi pekerti. Tanpa diawali pengangkatan setinggi-tingginya sistem demokrasi kiranya nilai-nilai budi pekerti anak bangsa ini akan merosot terus.

Peningkatan pemahaman, pengha­yatan, dan penerapan nilai-nilai budi pekerti menjadi suatu keharusan dalam mengisi Indonesia baru dewasa ini. Hal ini ditegaskan dalam TAP MPR X/MPR/ 1998 yang mengamanatkan diajarkan­nya pendidikan budi pekerti lewat segenap mata pelajaran di sekolah.
————
Download artikel ini dalam format word document [klik disini]

 


Responses

  1. Re: “Peran sosialisasi cara-cara demokrasi yang dilakukan orang tua selanjutnya didukung oleh sekolah. Peran sekolah adalah membina dan memberi pema­haman anak akan batasan-batasan demokrasi yang boleh dilakukan. Untuk menumbuhkan percaya diri dalam berdemokrasi, pihak guru hendaknya sebagai mediator sekaligus pembimbing dan penuntun.”

    Ini akan sangat sulit untuk dilaksanakan oleh bangsa maupun guru-guru yang belum begitu mengalami atau mengerti arti-nya demokrasi kan? Apakah kita akan membuat kurikulum khusus untuk Demokrasi, seperti untuk isu-isu Moral? Siapa akan membuat kurikulumnya, Pemerintah dan Kemendiknas?

    Apakah pemerintah kita serius terhadap melaksanakan demokrasi dan keadilan? Apakah manajemen pendidikan kita serius mengenai isu moral? “Korupsi terjadi di semua tingkatan dari KemenDikNas, dinas pendidikan, hingga sekolah” (ICW) “Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya.” ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009).

    Dari mana rakyat, guru-guru, maupun manajemen pendidikan kita akan belajar mengenai Isu-Isu Demokrasi dan Moral?

    Salam Pendidikan

  2. Demokrasi tidak bisa berjalan jika “PENEGAKAN HUKUM” tidak dilaksanakan secara konsekwen. Dunia pendidikan bisa mewariskan nilai-nilai demokrasi tapi begitu Murid keluar dari sekolah melihat,mendengar sendiri yg terjadi di sekitarnya,di TV,tentang “ketidak-adilan”,pelecehan hukum/aturan dimana2. Mengajarkan Demokrasi,Budi Pe kerti tidak perlu dg Mata Pelajaran Khusus…Cukup dg “Mengamalkan/Mempraktekan”
    dlm Kehidupan sehari2 ,Menegakkan Hukum/Aturan,murid akan langsung mencontoh hal yg baik/tidak melanggar Hukum/Nurma/aturan yg berlaku baik di Sekolah maupun di Masyarakat. Coba mari kita stdui banding dg negara tetangga terdekat: Singapura misalnya negara ini tidak banyak aturan spt di Indonesia tapi bisa tertib,damai,makmur walaupun tidak punya Pancasila. Disana penegakan aturan baik sekali,dibantu teknologi informasi:setiap perempatan jalan tidak perlu ada polisi cukup dg kamera,jika ada pelanggar lalu lintas sudah tertangkap kamera yang tidak bisa disogok/diajak damai yang secara prinsip melecehkan aturan itu sendiri. Sekali lagi:PENEGAKAN HUKUM sebagai resep jitu untuk menegakkan Aturan,menghargai Hak dan Kewajiban setiap orang/demokrasi,yg tentunya berujung pada peningkatan BUDI PEKERTI/ AKHLAK MULIA BANGSA. Tidak usah belajar ke Yunani,di negara tetangga terdekat banyak hal baik yang bisa kita pelajari dan laksanakan di negeri yg Kaya dan Besar ini.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: