Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Februari 19, 2011

Guru Jangan Direcoki Juga

Guru Jangan Direcoki Juga

Padang, Singgalang –  Pejabat pemerintah diminta untuk tidak asal bicara, terutama menyangkut dengan penyelenggaraan pendidikan dan penilaian terhadap kinerja guru. Kalau alat ukurnya tak duduk, maka hasil yang diperoleh juga tidak akan benar.

“Ada kecenderungan, penilaian terhadap kinerja guru hanya asal-asalan dan berada di tataran oral semata. Ironisnya, dengan menggunakan alat ukur yang tak benar, ada pejabat pemerintah yang bicara seenaknya menyangkut kinerja guru dalam menggenjot mutu pendidikan. Disangkut-sangkutkan pula dengan sertifikasi,” kata salah seorang guru, Albert Nashir, kepada Singgalang, Kamis (17/2), di Komplek Pesantren Terpadu Serambi Mekkah, Padang Panjang.

Menurut Albert, untuk bisa mengukur kinerja guru, baik yang sudah disertifikasi maupun belum, diperlukan adanya alat ukur yang jelas dan tegas. Jangan seperti orang menyuruh anak kecil mengukur luas lapangan basket, katanya, di mana sang anak tidak memiliki kompetensi untuk melakukan tugas pengukuran, alat ukur yang mereka gunakan pun salah. Timbangan, misalnya.

Terlambat

Dikatakan, sertifikasi sesungguhnya adalah hak guru yang ditunaikan pemerintah dalam kondisi terlambat. Karena sudah menyangkut hak, menurut dia, tak perlu pula direcoki. Tugas pemerintahlah, imbuhnya, menyediakan wadah, sarana dan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi guru, kalau memang pemerintah berpandangan, masih ada persoalan di sektor pendidikan nasional dan dikait-kaitkan dengan kinerja guru yang telah lolos sertifikasi.

Menurut dia, ada empat strategi yang bisa digunakan pemerintah untuk mengukur kinerja guru, yakni kompensasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) guru, pengawasan dan evaluasi.

“Yang sudah ditunaikan pemerintah itu baru satu, meski terbilang cukup terlambat, yakni strategi kompensasi. Dengan strategi ini, pemerintah memberlakukan sistem sertifikasi untuk memberi penghargaan yang pantas atas dedikasi guru dalam menunaikan tugasnya,” ujar Albert yang juga salah seorang unsur pimpinan di lingkungan Pesantren Serambi Mekkah itu.
Lantaran baru satu strategi yang dilakukan, imbuhnya, maka jelas sebuah sikap yang tidak adil dan pernyataan yang kurang bijak, bila dikatakan, sertifikasi guru belum mampu mengangkat mutu pendidikan nasional.

Rela

Siapa bilang guru yang sudah sertifikasi tidak mengajar atau mendidik siswanya dengan serius dan benar. Bahkan, guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu, sampai malam pun rela mengerjakan tugasnya sebagai seorang tenaga pengajar. Tidak saja pagi sampai sore guru-guru ini bekerja, tapi sampai di rumah juga melaksanakan kewajiban, yakni menuntaskan pekerjaan sebagai guru.

“Jadi, jangan sudutkan terus kami para guru. Kualitas siswa yang didambakan jelas menjadi harapan bagi para guru. Pejabat jangan cuma pandai menyalahkan saja. Mari, sama-sama kita membangun dunia pendidikan ini,” sebut Aprina, salah seorang guru SMA Negeri di Kabupaten Solok ketika dimintai komentarnya Singgalang di Koto Baru, Kamis (16/2).

Menurutnya, guru yang mempunyai sertifikasi adalah mereka yang jelas berkualitas. Di pundak guru ini juga ada beban yang berat. Adalah bagaimana melahirkan siswa bermutu dan berkualitas. Guru sertifikasi jangan lagi diumpat dan dicerca. Karena, mereka sudah penat bekerja, apalagi jelang memasuki masa ujian nasional (UN) yang tinggal menghitung hari lagi. Sebaiknya, pejabat tidak menjadikan guru sertifikasi sebagai kambing hitam dengan menyatakan masih kurang kualitas. Pejabat, timpal Yanti, guru lainnya, jangan hanya pandai bersilat lidah. Jangan main mengeluarkan pernyataan, tapi berilah spirit dan motivasi supaya guru-guru yang sudah letih ini makin bersemangat di kelas atau di tempat mengajar.

“Bayangkan saja, MGMP merupakan sarana bagi guru dalam memacu kualitasnya. Begitu juga bentuk pendidikan dan latihan peningkatan SDM dan sebagainya,” ujar Yanti menambahkan.

Memperoleh label sertifikasi bukanlah hal yang mudah. Ada syarat yang mesti dilalui seorang guru. Syarat untuk itu, dilihat dari masa dinas guru. Sehingga, sertifikasi tidak mudah diberikan kepada seorang guru. Untuk itu, hentikanlah menyudutkan guru. Tidak zamannya lagi main bersilantas angan kepada guru. Ingat, guru jasanya sangat besar dalam membentuk dan melahirkan generasi bangsa ini.

Minimnya kompetensi

Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumbar, Zainal Akil, mengakui, sebagian besar guru yang telah mendapatkan sertifikasi, masih dipertanyakan kompetensinya sebagai tenaga pendidik.
Hal itu disebabkan adanya dua jalur penerimaan sertifikasi seperti jalur portofolio dan masuk diklat (MD). Menurutnya, lulusan yang berdasarkan potofolio itu paling banyak yang kurang kompetensinya. Sebab, syarat kelulusannya hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, tanpa berdasarkan ujian.

Berbeda dengan yang melalui jalur MD. Pada jalur MD ini, semua guru yang akan mengambil sertifikasi, harus melalui pelatihan selama sepuluh hari. Bahkan, dari pelatihan selama sepuluh hari tersebut, masih ada guru yang belum lulus, karena ketidakmampuan para guru untuk mengikuti pelatihan.
“Mereka itu cenderung lebih bermutu. Kalau yang portofolio, hanya berdasarkan pengalaman, dokumen dan sertifikat-sertifikat penunjang lainnya saja. Tidak mungkin dunia pendidikan maju hanya berdasarkan dokumen saja. Jadi, cenderung berspekulasi,” kata Zainal yang didampingi Sekretaris Umum PGRI-Sumbar, Hasan Basri Hosen saat berbincang dengan Singgalang di Padang (17/2).

Jika hanya mengandalkan sertifikasi saja, ia pesimis dunia pendidikan akan maju. Agar tenaga pendidik mempunyai kompetensi yang teruji, ia menyarankan, harus dilatih berdasarkan disiplin ilmu yang diajarkannya, melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). (006/ted/105)


Responses

  1. Kalaupun adanya uji sertifikasi sudah mengangkat derajat sebagian guru karena berimbas pada penghasilannya, akan tetapi belum mengangkat mutu pendidikan maka jangan salahkan guru, karena pemerintah sendiri belum cakap menilai, mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang betul-betul memiliki prestasi kerja. Kebijakan dan pelaksanaan yang yang masih sederhana dan disederhanakan. Tidak mau sedikit rumit. Maka yang dihasilkannya juga sepertinya terlalu sederhana, jauh dari yang diharapkan. Maka jangan berharap lebih, kalau tidak mampu melakukan secara lebih.

  2. Yth. Bapak Zainal Akil,
    Pernyataan Bapak Zainal Akil tentang adanya guru sertifikasi lulus portofolio tidak kompeten. Guru lulus dengan MD lebih kompeten. Sayangnya Bapak tidak menampilkan data sebagai pendukung argumen Bapak tersebut. Berapa persen data guru lulus portofolio yang tidak kompeten? Lulus ujian MD juga tidak selalu menjamin kopetensi guru. Sama tahulah kita bagaimana guru ujian. Jadi pernyataan Bapak ini sangat tendensius.
    Sebaiknya Bapak juga memikirkan bagaimana mengatasi agar uang sertifikasi guru tidak disunat lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
    Terima kasih,

    DIWARMAN

  3. Yth. Bapak Zainal Akil,
    Pernyataan Bapak Zainal Akil tentang adanya guru sertifikasi lulus portofolio tidak kompeten. Guru lulus dengan MD lebih kompeten. Sayangnya Bapak tidak menampilkan data sebagai pendukung argumen Bapak tersebut. Berapa persen data guru lulus portofolio yang tidak kompeten? Lulus ujian MD juga tidak selalu menjamin kopetensi guru. Sama tahulah kita bagaimana guru ujian. Jadi pernyataan Bapak ini sangat tendensius.
    Sebaiknya Bapak juga memikirkan bagaimana mengatasi agar uang sertifikasi guru tidak disunat lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
    Terima kasih,

    DIWARMAN


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: