Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | Maret 6, 2011

SELAMAT KEPADA GURU PROFESIONAL

SELAMAT KEPADA GURU PROFESIONAL

Oleh : Dedi Suherman
Guru SD Negeri I Jati Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, kini telah terlihat menuai hasil. Sepersekian persen dari jutaan guru dan dosen di Indonesia, telah lulus dan lolos mengantongi SERTIFIKAT GURU/ DOSEN PROFESIONAL. Tentu saja mereka bangga karena cita-cita hidup sejahtera akan segera nyata dengan diberikannya tunjangan profesi yang besarnya satu kali lipat gaji pokok. Jadi bila seorang guru menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.000.000,- misalnya, maka kini setelah dia mengantongi sertifikat guru profesional dia mendapat gaji Rp. 4.000.000,- perbulan ditambah tunjangan lainnya. Sungguh kenaikan gaji yang signifikan.

Namun dibalik itu ratusan ribu guru honorer dan guru bantu yang mengajar di sekolah-sekolah negeri/swasta, mereka masih hidup kembung kempis. Gaji mereka masih jauh di bawah UMR berkisar Rp. 150.000,- sampai Rp. 300.000,-. Betapa jauh berbeda pendapatan mereka, padahal tugas dan kewajiban mereka relatif sama. Keadaan seperti ini semoga mengusik hati nurani para guru yang telah bersertifikat. Semoga mereka tidak dihinggapi sifat lupa diri dan takabur apalagi mencibirkan bibir dan melihat dengan sebelah mata menyaksikan penderitaan para guru honorer atau guru bantu.

Di dalam secarik kertas bertuliskan SERTIFIKAT GURU PROFESIONAL mengandung tanggungjawab maha berat yaitu harus mampu mendongkrak mutu pendidikan nasional yang sampai saat ini masih berada dilevel rendah. Kenaikan gaji 100 % sebaiknya dapat diimbangi dengan 1000 % peningkatan kompetensi, dedikasi, dan prestasi. Mungkinkah ini bisa terjadi ? Pasti bisa terjadi andai kata guru-guru yang terlebih dahulu memiliki sertifikat adalah merupakan mutiara dan batu permata diantara tumpukan batu kerikil pecampur aspal.

Betulkah para guru yang telah bersertifikat merupakan guru terbaik di antara rekan kerjanya ? Hanya para promotor dan assessorlah yang tahu. Pihak lain sulit mengukurnya karena parameternya abstrak. Hasil kinerja guru profesional dengan guru amatir sulit dibedakan, tidak semudah mengukur kemampuan petinju profesional dengan petinju amatir. Tidak segampang membandingkan dokter profesional dengan dokter amatir, hasil dari diagnosa dan pemberian resep obatnya akan cepat dirasakan pasien. Sedangkan  hasil proses belajar mengajar tidak instant terlihat mata, memerlukan waktu relatif lama.

Bila mengacu kepada UU GD tahun 2005, seseorang guru/dosen yang berhak mendapatkan sertifikat guru profesional cukup berat. Pada Bab III Pasal 7 UU GD tercantum prinsif-prisif profesionalitas, diantaranya :

  1. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme
  2. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
  3. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas
  4. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
  5. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Tercantum pula pada BAB IV Pasal 10 ayat 1 : Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesional.

Untuk mengukur kompetensi paedagogik dan kompetensi profesional para assessor dapat dengan mudah menilai melalui bukti fisik Ijazah atau Akta IV, tetapi kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, serta memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya, tentu assesmentnya tidak semudah membalikan tangan, memerlukan penelitian dilapangan berdasarkan informasi dari pihak-pihak yang dapat dipercaya.

Dalam proses sertifikasi pendidik menurut Pasal 11 ayat UU DG menyatakan sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transfaran dan akuntabel. Dilaksanakankah proses itu oleh para promotor dan assessor dalam kegiatan sertifikasi yang telah berjalan ? Wallohu A’lam. I don’t know. Namun bila diperhatikan diantara mereka yang telah memperoleh sertifikat dan gaji tunjangan profesinya, ada guru yang memiliki kualitas rata-rata bahkan di bawah kualitas guru yang belum disertifikasi. Memang betul kompetensi paedagogik dan kompetensi profesionalnya banyak yang memenuhi syarat yaitu sarjana (S1), namun betulkan kesarjanaanya relevan dengan kualitasnya ? Bukankah di Indonesia ini cukup banyak sarjana formalitas ? Kualifikasi kesarjanaanya tidak sesuai dengan kualitas intelektual, moral dan spritualnya. Jenjang pendidikannya tinggi tetapi kualitas intelektual, mental dan spiritualnya rendah.

Penulis tidak bermaksud su’udzon apalagi iri hati menyaksikan teman sesama guru yang telah memiliki sertifikat guru profesional, tapi kalau boleh penulis hanya mau mengkritisi kepada pihak-pihak yang berwenang agar proses sertifikasi guru profesional benar-benar dilakukan secara profesional juga sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Jangan sampai proses sertifikasi lebih cenderung bermodalkan D3 (Duit, Deuheus and Dulur) dan berdasarkan UUD ( Ujung Ujungnya Duit). Bila hal ini banyak terjadi penulis pesimis proses sertifikasi guru tidak mampu mencapai tujuan ideal.

Perlu kiranya dipahami dan disadari oleh semua pihak terutama oleh para guru/dosen bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan system pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Satu hal lagi yang membahagiakan dunia pendidikan adalah pemerintah pusat sudah komoitmen akan memenuhi tuntutan UUD 1945 yaitu mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN, begitu juga pemerintah propinsi dan kabupaten/kota banyak yang telah mengalokasikan dan APBDnya untuk pendidikan di atas 20 %. Untuk memenuhi tuntutan UUD 1945 terutaman untuk meningkatkan dana BOS, pemerintah pusat konon katanya meminjam dana ke Bank Dunia senilai $ 600 juta. Dalam realisasinya nanti perlu kiranya diawasi dengan ketat agar dana tersebut digunakan secara efektif dan efesien. Waspadailah ! Tikus-tikus rakus siap menggerogoti dana tersebut, baik tikus dari kalangan internal pendidikan maupun dari dunia lain. Bravo dunia pendidikan Indonesia, Bravo guru professional. Tunjukkanlah keprofesionalan Anda ! Masyarakat bangsa ini akan menyaksikan sepak terjang kita. Bagi guru yang belum bersertifikat bersabarlah jangan sampai menganut faham Machiaveli menghalalkan segala cara untuk meraih cita-cita. Lebih baik tidak bersertifikat tapi berkulitas daripada bersertifikat hanya formalitas.***

————–
Download artikel ini dalam format word document, [klik disini]


Responses

  1. semoga para guru yg telah sertifikasi tsb lebih bersemangat dlm mendidik,memberi contoh yg baik pd yunior,lebih ulet,kreatif,tekun dan tidak sok apalagi sombong

  2. Satu kenyataan yang menyedihkan, saat rekan – rekan guru yang bersertifikasi masih kalah jauh kualitas dan loyalitasnya pada pendidikan daripada rekan – rekan yang mengajar di bimbingan belajar di luar sekolah.

  3. Memang tidak masuk akal perbedaan gaji tenaga pendidik honorer yang hanya boleh diambilkan 20% maksimal dari dana BOS yang dialokasikan pertriwulanan, di sekolah. Kepala Sekolah penerima dana BOS pada mengeluh dan miris saat membayar rekan-rekan honerer hanya dengan nominal Rp 150 ribu / bulan. Sementara guru yang berlabel Guru Profesional menerima ‘gaji melimpah ruah’ di samping mereka. Kemana nurani kita?

    Bukankah sudah saatnya untuk membayar guru honorer 50% dari gaji guru ‘profesional’?

    Katanya kita mau menjadi bangsa yang berkarakter, dan menghargai orang yang berilmu yang asama-sama berusaha ‘mencerdaskan anak bangsa.

    • Bahkan angka 50% pun masih kecil pak Fekri. Sudah saatnya kita beralih dari keadaan “status consciousness”–dimana seorang guru sma berkualifikasi S Pd, umpamanya, yang baru diangkat sebagai pns dapat menikmati gaji yang lebih besar dari seorang seorang Sarjana Pendidikan lain yang ber label “guru honor” dengan pengalaman 10 atau 20 tahun, kalau sang guru honor itu bukanlah pns dan mengajar di sebuah atau beberapa sma dngn total beban 24 jam per minggu, kepada “experience-competence basis”, dimana gaji dinegosiasikan bagi sang “calon guru honor” yang telah lulus tes yang diadakan oleh sekolah atau yayasan yang menaunginya dan memiliki banyak pengalaman. The chances are: Tes calon guru, yang didesain, dan diadministrasikan oleh sebuah sekolah atau yayasan pendidikan harus diterapkan kepada setiap calon tenaga pengajar, baik PNS maupun non-PNS…Gimana Pak Pengawas?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: