Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | April 19, 2011

UN (bukan) Ujian Nasib

UN (bukan) Ujian Nasib

Oleh : Hermanto Rohman
Pengamat Pendidikan

Wagub Sumbar Muslim Kasim (dua dari kiri) didampingi Wawako Padang Mahyeldi Ansharullah (tengah) dan anggota DPD RI Emma Yohanna melihat fasiltias Hot

Selain memperketat pengawasan ujian dengan memberikan perluasan kewenangan kepada Tim Pengawas Independen–yang semula menjadi pemantau sekaligus pengwas ruangan–, pada tahun ini juga dibuat sistem jenis naskah soal UN untuk SMA yang dibagi dalam lima paket (variasi naskah).


Sistem tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan UN berjalan jujur dan kredibel. Pendapat berbeda disampaikan Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan Pengurus Besar (PB) PGRI Abduhzen bahwa beberapa pembaruan sistem pelaksanaan UN tingkat SMA tahun ini berpotensi meningkatkan kenakalan sekolah. Menurut analisis dia, pihak sekolah akan mengerjakan lima variasi soal tersebut. Selanjutnya, soal itu di berikan kepada lima siswa yang sudah disiapkan di setiap kelas. Kemudian, lima siswa tersebut menyebarkan kunci jawaban kepada siswa yang satu kode (soalnya sama).


Pertanyaannya, mengapa guru atau pi hak sekolah senekat itu mem perjuangkan kelulusan siswa? Abduhzen mengungkapkan, pendidik, apalagi sekolah, wajib meluluskan siswa. Karena itu, dibentuklah tim sukses di setiap se kolah. Para guru dalam kasus itu merupakan pihak yang bisa disebut terjepit. ”Idealismenya untuk jujur men dapat tekanan kuat,” ujarnya.


Meminjam dalil teori David C Korten (1986), sebuah program, kebijakan, atau keputusan pemerintah layak diteruskan bila memenuhi syarat fit (kelayakan) program atau kebijakan tersebut. Ada pun ukurannya didasarkan pada tiga penilaian. Yaitu, hubungan kebijakan dengan objek kebijakan (masyarakat-siswa), hubungan mandat kebijakan de ngan pelaksana kebijakan (dinas pendidikan-sekolah), serta hubungan pelaksana kebijakan (sekolah) dengan objek kebijakan (masyarakat-siswa).


Pertama, hubungan kebijakan dengan objek kebijakan (masyarakat-siswa). Hal itu akan terkait dengan apakah produk keputusan (kebijakan) tersebut memenuhi preferensi dan harapan masyarakat yang akan menjadi sasaran kebijakan atau tidak. Juga, apakah ma syarakat punya pretensi dan perhatian yang besar untuk menerima serta memahami produk kebijakan tersebut?


UN, bagi pemerintah, merupakan mekanisme serta proses yang didesain untuk mengetahui dan mengukur tingkat standar nasional ”kepintaran” anak bangsa (siswa). Keputusan penyelenggaraan UN bagi pemerintah merupakan mekanisme dalam mengukur prestasi dan kompetensi siswa dalam menyerap ilmu yang sudah diperoleh selama sekian tahun di bangku pendidikan (sekolah).


Bila memahami maksud tersebut, penting diperhatikan bahwa dalam pelaksanaan UN dituntut kejujuran. Sebab, itu akan menggambarkan prestasi serta kemampuan siswa sebenarnya.


Namun, asumsi pemerintah tersebut tidak sejalan dengan preferensi masyarakat (siswa) dalam memahami substansi UN. Bagi siswa, UN bukan lagi ukuran prestasi, sehingga mereka harus melakukan persiapan maksimal untuk meraih prestasi. Yang ada bagi siswa adalah bayangan horor (ketakutan) akan (bagus tidaknya) hasil UN.


Mereka (siswa) bahkan memperlakukan UN tidak ubahnya sebagai ”ujian nasib siswa”. Meraih nasib hasil sempurna tidak lagi dengan jalan belajar maksimal serta etika menjunjung kejujuran. Lebih jauh, mereka meraihnya dengan jalan tidak benar seperti mencari/membeli bocoran soal, percaya pada SMS jawaban yang sulit dipastikan kebenarannya, serta melalui jalur paranormal. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa makna UN bagi pemerintah bias dengan makna UN di masyarakat.


Kedua, hubungan mandat kebijakan dengan pelaksana kebijakan UN. Dalam hal ini adalah hubungan pemerintah yang terkoordinasi melalui Kementerian Pendidikan di pusat sampai daerah dengan sekolah-sekolah dalam menyosialisasikan dan menyebarkan SOP (standard operating pro cedure) penyelenggaraan UN agar kredibel dan dijalankan dengan nilai kejujuran.


Namun, bila ditelusuri lebih jauh, sekolah sebagai bagian dari penyelenggara UN memaknai hasil UN tersebut sebagai ukuran prestasi sekolah. Karena itu, yang terjadi kemudian,UN dimaknai sebagai ujian nasib sekolah. Sebab, jebloknya nilai prestasi kelulusan siswa dalam UN akan berdampak pula terhadap jebloknya nasib sekolah di kemudian hari. Akibat nya, tidak jarang juga ditemui kasus bahwa sekolah yang seharusnya menjadi bagian dari penyelenggara UN yang jujur dan kredibel tidak melakukannya sebagaimana mestinya.


Ketiga, hubungan penyelenggara dengan masyarakat bisa dilihat dari sejauh mana sekolah-sekolah mempersiapkan mental siswanya sebelum mengikuti UN. Bagi sekolah favorit dan sekolah yang sebagian siswanya memiliki tingkat ekonomi berada, mungkin tidak ada masalah dalam hal itu. Sekolah bisa memprogramkan jam pelajaran tambahan di luar jam sekolah (les di sekolah). Atau, sekolah bisa menyarankan siswa untuk mengikuti bimbingan belajar.


Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi sekolah nonfavorit dengan tingkat ekonomi siswa yang lemah. Sekolah akan mengalami kesulitan energi dan sumber daya untuk men-support siswanya agar mampu siap secara mental mengikuti UN. Karena itu, standar UN yang diberlakukan secara umum tersebut kadang tidak menguntungkan sekolah-sekolah kategori itu. Salah satu jalan yang kadang dilakukan sekolah adalah menyimpang dari SOP pelaksanaan UN. Akibatnya, kecurangan oleh sekolah pun sangat mungkin terjadi.


Tiga hal itulah yang seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah, termasuk penyelenggara pendidikan dan masyarakat sebagai pengguna pendidikan.
Dalam menyikapi persoalan penyelenggaran UN itu, tidak ada pihak yang harus merasa dibenarkan. Pemerintah juga tidak bijak memaksakan keputusan kalau terjadi bias makna yang ditangkap masyarakat. Karena itu, apa pun pembenahan mekanismenya, akan selalu muncul potensi persoalan dalam setiap UN. Terlebih kalau UN masih tetap dimaknai masyarakat (siswa) sebagai ujian nasib siswa dan oleh sekolah dimaknai sebagai ujian nasib sekolah.(*)


Sumber: Padang Ekspres,  Selasa, 19/04/2011


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: