Oleh: Redaksi e-Newsletterdisdik | September 17, 2011

Dari Kunker Komisi IV DPRD Sumbar Pessel Butuh Dana Percepat Bangun SBI


Disaat SBI menjadi kritikan oleh pakar-pakar pendidikan dan pemerintah pusat didesak untuk mengevaluasi SBI yang telah ada, Pemda Pessel berharap akan ada SBI untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari Kunker Komisi IV DPRD Sumbar Pessel Butuh Dana Percepat Bangun SBI

[hariansinggalang.co.id], Painan – Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) terus membenahi sektor pendidikan. Salah satunya dengan membangun Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di Salido.
Sayangnya Pemkab Pessel mengalami kendala dalam mempercepat pembangunan fisik sekolah itu. Saat ini saja, sekolah dengan konsep boarding school (sekolah berasrama) itu yang dinamakan SMA 3 Painan baru memanfaatkan asrama sebagai kelas belajar bagi 72 siswanya.
Bupati Pessel, Nasrul Abit dalam paparannya pada kunjungan kerja Komisi IV DPRD Sumbar ke kabupaten itu Kamis (15/9) menyatakan, pembangunan SBI tidak terlepas dari upaya melahirkan generasi muda Pessel yang berpendidikan dan bisa diterima di perguruan tinggi negeri bergengsi.
Selama ini akibat rendahnya mutu pendidikan di sana memunculkan imej buruk bagi anak-anak di kabupaten itu. Kalau pun ada yang potensial, justru tidak menempuh pendidikan di kampung halaman, melainkan di Kota Padang, Bukittinggi, Agam, dan daerah lainnya di Sumbar. “Selama ini kita juga selalu berada pada rangking terbawah dari 19 kab/kota di Sumbar. Tapi Alhamdullilah berkat kerja bersama, SLTP dari tingkat kelulusan bisa masuk nomor satu dan SMA nomor 11,” jelasnya didampingi Kepala Bappeda, Erizon, Kepala Dinas Pendidikan, Rusmayul Akbar, dan pejabat lainnya.
Bupati memaparkan, pada 2006 lalu angka partisipasi kasar (APK) masih sangat rendah. APK SMp 42 persen dan SMA 40 persen. Namun seiring penerapan wajib belajar 12 tahun, kini APK untuk SMA sudah meningkat menjadi 98 persen. “Kami menetapkan pada 2006-2012 untuk kuantitas dengan mening katkan APK. Tapi pada 2012 kita tidak lagi bicara kuantitas, tapi kualitas. Salah satunya kami lakukan dengan mendirikan SBI ini,” ujar bupati pada kegiatan yang juga dihadiri Ketua DPRD Pessel, Mardinas N. Syair.
Akannya SBI disampaikannya membutuhkan biaya sampai Rp4,815 miliar. Biaya diantaranya untuk membangun ruang kelas, laboratorium fisika, kimia, biologi, dan bahasa. Kemudian pembangunan ruang kantor sekolah, perpustakaan, dan sarana prasarana lainnya termasuk mobiler.
Untuk menanggung sendiri biaya itu, bupati mengaku tidak sanggup. Pada 2012 mendatang, rencananya APBD Pessel mencapai Rp786 miliar, namun untuk gaji saja sudah tersedot sampai Rp448 miliar. Sementara di 2011 ini, APBD Pessel Rp884 miliar termasuk dana bencana alam. “Sisa setelah gaji itulah yang dibagikan pada 27 SKPD yang ada di Pemkab Pesisir Selatan,” terangnya.
Bupati dan jajarannya sangat berharap APBD Sumbar ikut membantu menyelesaikan pembangunan sekolah itu, sehingga harapan peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut bisa tercapai. “Kami sangat komit terhadap masalah pendidikan, dengan melahirkan kebijakan wajar 12 tahun, penetapan dana pendidikan 20 persen, bahkan bila dihitung dengan gaji sudah sampai 54 persen,” paparnya.
Pimpinan rombongan Komisi IV, Syukriadi Syukur menyatakan, apresiasinya terhadap inisiatif Pemkab Pessel membangun SBI. Sumbar disampaikannya baru bisa membangun dua SBI saja, di Padang Panjang dan Kab. Solok.

Sementara satu lagi di Pasaman terpaksa ditunda karena ketiadaan biaya.
Selain itu, dia juga memujikan tentang wajar 12 tahun dan alokasi anggaran pendidikan yang sudah mencapai 20 persen.
Irdinansyah, anggota komisi juga memujikan berbagai inisiatif Pemkab Pessel dalam memajukan dunia pendidikan di daerahnya. Dari itu, DPRD Sumbar disam paikannya juga berkomitmen kuat ikut membantu Pessel.
Haswan, anggota Komisi IV lainnya menyebutkan, juga berkomitmen memperjuangkan anggaran untuk sekolah itu. Pria asal Tapan tersebut menyebutkan, pada rancangan APBD 2012 dia berjuang mendapatkan Rp1 miliar untuk membantu percepatan pembangunan SBI tersebut.

Sementara, pada 2010 lalu disampaikan Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sumbar, Muliardi, Sumbar juga sudah membantu pembangunan tiang sekolah itu dengan dana mencapai Rp760 juta.

Berita Terkait : RSBI Kebijakan Pendidikan Melanggar HAM


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: