Sistem Ranking Ciptakan Generasi Pintar yang Antikritik
Syofyan Djalil, Menteri Negara BUMN
Brisbane, NU Online
Pendidikan di Indonesia yang masih melanggengkan sistem ranking di kelas tidak hanya menjadikan para pelajar yang “masuk ranking” tumbuh menjadi manusia yang merasa dirinya pintar, egois, dan tidak bisa menerima kritik, kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.
“Di Indonesia anak-anak pintar diberi ranking. Akibatnya anak-anak pintar di Indonesia menjadi sangat tidak menarik,” katanya pada acara ramah tamah dan dialog dengan puluhan mahasiswa dan warga masyarakat Indonesia di kampus Universitas Queensland (UQ), St.Lucia, belum lama ini.
Akibat sistem ranking di kelas sekolah-sekolah Indonesia itu, para siswa berkemampuan biasa merasakan dirinya “loser” (pecundang) dan kondisi psikologis tersebut meruntuhkan rasa percaya diri yang sangat penting, katanya.
Produk sistem pendidikan nasional yang menghasilkan anak-anak pintar namun tidak bisa menerima kritik itu telah dirasakan dampaknya oleh sejumlah lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
Sebagai contoh, Sofyan Djalil menyebut pengakuan sejumlah diplomat senior Departemen Luar Negeri RI tentang karakter sejumlah diplomat muda yang sekalipun pintar namun “sangat egois” dan “tidak bisa dikritik”.
Di mata Sofyan Djalil, kekeliruan lain dari sistem pendidikan di Indonesia selama ini adalah tidak berkembangnya kreativitas anak didik.
Dalam bagian lain ceramahnya, anggota Kabinet Indonesia Bersatu kelahiran Aceh 23 September 1953 ini juga mengeritisi pemberian dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang disebutnya sebagai “kebijakan yang salah” karena BOS diberikan ke setiap siswa tanpa kecuali.
Menurut menteri yang masih aktif mengajar di Universitas Indonesia dan beberapa perguruan tinggi terkemuka lainnya ini, BOS seharusnya diperlakukan sebagai “selective subsidy” (subsidi terpilih) karena dengan adanya BOS, banyak orang tua murid tidak lagi merasa perlu membayar biaya pendidikan.
Akibatnya kemampuan sekolah untuk membayar gaji para guru pun berkurang. “BOS lebih banyak merusak. Sistem sekolah gratis di daerah-daerah itu salah,” katanya seperti dilansir kantor berita Antara.
Doktor lulusan Sekolah Hukum dan Diplomasi Fletcher Universitas Tufts Amerika Serikat itu juga menggarisbawahi fakta tentang kemampuan berbahasa Inggris banyak lulusan yang diukur dengan standar TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sebagai kendala para lulusan untuk mendapatkan tawaran beasiswa studi ke luar negeri.
“TOEFL tidak siap. Bahasa jadi kendala,” kata mantan menteri Kominfo ini saat menjelaskan kendala umum bagi banyak pelamar program beasiswa studi ke luar negeri.
Sofyan Djalil mengatakan, kemampuan berbahasa Inggris itu sepatutnya sudah dibenahi sejak sekolah lanjutan atas. Sofyan Djalil dan istri, Dr. Ir. Ratna Megawangi, M.Sc, berada di Brisbane untuk mengunjungi anak mereka yang kuliah di UQ.
Di sela kunjungan pribadinya itu, Sofyan Djalil memenuhi undangan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di UQ (UQISA), Perhimpunan Masyarakat Muslim Indonesia di Brisbane (IISB) dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) Queensland untuk bertatap muka dan berdialog dengan kalangan mahasiswa dan warga. (Sumber : NU Online)
e-Newsletter Disdik 
———————
اَلسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ وَرَ حْمَةُ اللهِ وَ——بَرَ كَا تُهُ
—————————–
Saya menyarankan para pengambil kebijakan di bidang pendidikan sebaiknya dia harus memahami filsafat pendidikan dengan pemahaman yang memadai.
Dengan kemamapuan filsafat dibidang pendidikan kita akan tahu funsi-fungsi dari setiap tindakan pendidikan.
Setiap fungsi dari tindakan pendidikan harus dijelaskan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Selama ini setiap tindakan pendidikan (dalam artian kebijakan) tidak diketahui oleh masyrakat luas. Setelah proes pendidikan berjalan sekian tahun barulah muncul kritikan demi kritikan.
Perlu juga kita sadari semua, bahwa setiap tindakan kebijakan dibidang pendidikan akan selalu ada aspek yang di unggulkan dan ada aspek yang terabaikan. Pokok persoalan adalah pemilihan model kebijakan.
Apapun model kebijakan pendidikan yang diambil akan selalu ada pihak yang merasa dirugikan dan ada pula pihak yang merasa diuntungkan.
Setiap tindakan tidak satupun yang dapat memuaskan semua pihak. Namun demikian ketidak puasan dapat diminimalisasi, yakni dengan jalan bermusyawarah, tidak dengan jalan instruksi dari atas ke bawah. Mungkin jalan in yang harus ditempuh.
Kalau setiap kebijakan pendidikan sudah dimusyawarahkan, kritikan kemudian hari berkemungkinan tidak akan muncul. Artinya kalau kritikan bermunculan juga, berarti mengeritik diri sendiri, berarti juga berobah menjadi mengoreksi diri sendiri. Itupun penting untuk selalu up date.
Mari kita kembali kepada Pancasila, yang selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Sementara itu para ahli kita ibutuhkan dalam teknis operasional.
Terima kasih perlu juga kita sampaikan kepada Bapak Sofyan, yang telah memberkan pemahaman kepada kita tentang fenomena pendidikan di negara kita dewasaini.
Demikian saja untuk sementara, lain waktu disambung lagi
Wassalam
Lubuk Buaya, Oktober 09
By: jalius_ hr on Oktober 14, 2009
at 1:07 pm
Beberapa kebijakan bidang pendidikan masih bersifat top down, sehingga kurang memperhatikan praktik di lapangan. Para praktisi pendidikan terutama di level bawah masih kurang berani untuk berkreatifitas. Guru cenderung menerapkan metedologi tradisional. Terutama pada tingkat pendidikan dasar.
Beban kerja dan pemberlakuan KTSP sebagai garis kebijakan belum sepenuhnya memberikan ruang kepada nuansa kreatif. Serta masalah-masalah lain yang berkenaan dengan keguruan itu sendiri.
Mutu pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama namun kewenangan pengelolaan masih Top down mengakibatkan inovasi penyelenggaraan pendidikan menjadikan rikuh.
kebijakan skala kecil tentang perenkingan menimbulkan nilai filosofi pendidikan (pembelajaran) semakin mekanistik.
Apa yang disampaikan pak Sofyan harus menjadi catatan para pemegang kebijakan, dan hal-hal lain mesti banyak pembenahan agar pencapaian tujuan pendidikan dapat terwujud sesuai harapan.
Demikian dari saya,
Arieya Sutrisno
Pengajar di SD Cirebon
By: Arieya Sutrisno on Oktober 14, 2009
at 6:03 pm
agak berbeda dengan pendapat di atas menurut saya sistem rangking di sekolah semestinya perlu digalakan kembali. Mengapa demikian ? dalam dunia pendidikan kita mengenal sistem reward and punishment. Yang saya lihat anak kita yang sudah berjuang selama satu tahun dalam KBM di sekolha terkadang cuek ketika mereka mau menerima hasil belajarnya. berbedda dengan dulu . mereka sangat menanti saya sekarang dibandingkan dengan kawan saya di kelas berada di posisi mana ? kadang tidak jelas . Kontrol ortu juga semakin tidak jelas justru yang paling mudah mengontrol hasil belajar anak kita yaitu melalui sistem rangking. Anak kita harus belajar jujur dan mampu mengakui kelemahan dan kekurangan diri kita. Sudah saatnya kita berani mengatakan bahwa yang baik itu baik dan yang jelek itu memang jelek tidak diplintir dalam gaya bahasa yang menyesatkan. Marik kita berani mengakui kekurangan dan kelemahan diri kita dan berani mengakui kelebihan orang lain.
By: NANANG SOPYAN HAMBALI on Oktober 24, 2009
at 10:52 am
Saya sangat setuju dengan system non ranking, bagaimana dgn anak yang mempunyai keahlian matematika, tetapi kurang berbakat di kelas bahasa atau sebaliknya, tetapi harus menerima akibat system ranking yang tidak fair. Setiap anak mempunyai bakat tertentu yang unik tidak sama satu anak dengan anak yang lainnya.itu yang semestinya digali oleh para pendidik.Yang saya sesalkan ada sekolah yang menklasifikasi anak kelas paling pintar, sedang, dan bodoh, tujuannya untuk memacu siswa, tetapi hasilnya malah melabel siswa dan menghakimi siswa seolah olah masa depannya suram, padahal masa depan masih panjang, masih banyak hal menarik yang menjadi bakat anak yang belum bisa tergali disekolah, sangat prihatin
By: Eka Rini Wahyuningsih on Mei 7, 2010
at 9:13 am
Ungkapan Anda bahwa anak-anak pintar menjadi sangat tidak menarik sangat mencengangkan saya. Bagaimana Anda bisa beranggapan demikian? Apakah Anda tidak mempunyai anak yang pintar? dan (Maaf) apakah Anda sebenarnya juga bukan bagian dari anak-anak pada posisi top rank pada masa sekolah? Saya setuju dengan pendapat Bpk. Nanang Sofyan Hambali, bahwa pengukuran dan pemberian ranking sebagai bentuk penghargaan adalah tepat, logis, dan selayaknya. Justu aneh jika system non ranking yang dipakai. Hal ini justru akan membuat anak bermalas-malas karena tidak ada pembedaan dan penghargaan khusus untuk mereka yang mampu dan telah bekerja keras untuk belajar dan bertanggung jawab. Semua dinilai sama. Apa yang harus diraih? Ranking 1 bukan tujuan utama, tetapi merupakan hadiah untuk sebuah kerja keras dan pencapaian. Mengenai kemampuan di salah satu bidang saja, itu bukan menjadi kendala atau sebuah ketakutan. Terima saja kenyataan bahwa prestasi ranking pertama memang merupakan hasil belajar secara kumulatif. Dan itu sebuah keberhasilan. Mengenai ketidaksiapan menerima kritik, saya rasa tidak selalu berhubungan dengan orang pintar. Semua akan kembali pada pengontrolan emosi dan sikap.
Wassalam,
Diana
By: Diana on November 16, 2010
at 6:48 am